Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih 5,9 persen dalam penilaian publik terhadap menteri yang dianggap bekerja paling baik. Perolehan tersebut menempatkannya di urutan kesepuluh jika dibandingkan dengan seluruh anggota kabinet. Hasil ini disampaikan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) dalam survei bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik; Dua Tahun Kabinet Merah Putih”. Paparan hasil survei dilakukan secara daring dari Jakarta pada Sabtu, 24 Oktober. Angka 5,9 persen menjadi dasar posisi Meutya dalam daftar penilaian yang disusun berdasarkan tanggapan publik mengenai kinerja para menteri.
Posisi kesepuluh itu menempatkan Meutya dalam kelompok sepuluh menteri dengan penilaian tertinggi pada survei tersebut. Capaian ini memberikan gambaran tentang bagaimana responden menilai kerja jajaran pemerintahan, termasuk menteri yang menangani bidang komunikasi dan digital. Karena hasil disajikan dalam bentuk persentase, angka tersebut menggambarkan bagian responden yang menilai Meutya sebagai salah satu menteri dengan kinerja paling baik, sesuai pertanyaan dan cakupan survei. Hasil itu bukan peringkat berdasarkan satu ukuran teknis yang dijelaskan dalam paparan, melainkan posisi dalam penilaian publik yang diumumkan IPO.
Survei IPO tersebut mengangkat refleksi dan evaluasi publik terhadap Kabinet Merah Putih, sehingga daftar penilaian menteri menjadi bagian dari gambaran umum pandangan responden terhadap kabinet. Perolehan Meutya sebesar 5,9 persen dapat dibaca sebagai tingkat pengakuan publik dalam konteks survei, sementara urutan kesepuluh menunjukkan letaknya dibandingkan nama-nama menteri lain yang dinilai. Informasi yang disampaikan dalam paparan menegaskan dua hal utama: persentase penilaian yang diperoleh Meutya dan posisinya di seluruh anggota kabinet. Hasil ini menjadi salah satu temuan survei IPO yang dipublikasikan pada 24 Oktober, bukan penilaian menyeluruh atas setiap program kementerian.
Di luar nama Meutya Hafid, hasil penilaian kinerja menteri yang dirilis Indonesian Political Opinion (IPO) menunjukkan sejumlah pejabat lain memperoleh perhatian responden. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dalam susunan perolehan yang disebutkan, dengan angka 33 persen. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di para menteri dalam daftar ini. Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang memperoleh 25,2 persen.
Di urutan selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencatat perolehan 24,5 persen. Selisihnya dengan AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, tercatat 0,7 poin persentase. Setelah itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meraih 21,8 persen, sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon memperoleh 20,5 persen. Kedua nama tersebut melengkapi kelompok pejabat dengan angka di atas 20 persen dalam urutan yang dirangkum.
Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sugiono mendapatkan 16,1 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada setelahnya dengan perolehan 13,8 persen. Posisi selanjutnya ditempati Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meraih 12 persen. Adapun Menteri Agama Nasaruddin Umar memperoleh 10,3 persen, sehingga berada di bagian akhir daftar nama yang tercantum dalam rangkaian penilaian tersebut.
Angka-angka ini menggambarkan susunan perolehan responden sebagaimana disampaikan dalam hasil IPO, bukan urutan berdasarkan jabatan atau masa kerja. Dari daftar tersebut, jarak posisi pertama dan posisi berikutnya terlihat cukup lebar, sedangkan perolehan beberapa menteri di tengah daftar berada dalam rentang yang lebih berdekatan. Misalnya, angka Zulkifli Hasan dan AHY hanya berbeda kurang dari satu poin persentase, sementara perolehan Bahlil Lahadalia dan Fadli Zon terpaut 1,3 poin.
Penyajian peringkat ini membantu pembaca melihat bagaimana respons publik tersebar di beberapa anggota kabinet. Namun, persentase tersebut sebaiknya dibaca sesuai konteks survei dan keterangan metodologi yang menyertainya. Hasil penilaian dapat menjadi salah satu gambaran tentang persepsi responden terhadap kinerja menteri, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik setiap pilihan atau mengukur seluruh aspek pekerjaan masing-masing pejabat.
Dalam kelompok menteri perempuan, Meutya Hafid memperoleh persepsi kinerja tertinggi berdasarkan penilaian yang dirangkum Indonesia Political Opinion (IPO). Posisi tersebut menempatkannya di atas menteri perempuan lainnya dalam pandangan responden mengenai pelaksanaan tugas di pemerintahan. Sementara itu, Widiyanti Putri Wardhana berada di urutan kedua di para menteri perempuan. Hasil ini menggambarkan perbandingan persepsi publik dalam survei IPO, bukan penilaian yang menyatakan bahwa seluruh responden memiliki pandangan seragam terhadap kinerja para menteri.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa responden diminta menilai nama-nama menteri yang dianggap bekerja paling baik dalam menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan menteri yang paling banyak dipersepsikan memiliki kinerja baik menurut penilaian responden. Dalam konteks tersebut, capaian Meutya sebagai menteri perempuan dengan persepsi tertinggi memperlihatkan posisinya dalam hasil survei, sekaligus memberikan gambaran tentang penilaian publik terhadap jajaran kabinet. Widiyanti menempati posisi berikutnya di para menteri perempuan yang dinilai.
Penilaian terhadap Meutya juga terlihat dalam klaster pejabat bidang politik dan keamanan. Pada kelompok ini, ia berada di urutan kedua dalam tingkat kepuasan publik, dengan perolehan 4,9 persen. Angka tersebut berada di bawah Tito Karnavian, yang memperoleh 13,5 persen dan menempati posisi teratas pada klaster tersebut. Perbedaan persentase itu menunjukkan jarak hasil penilaian kedua nama dalam kategori yang sama. Secara keseluruhan, posisi Meutya sebagai menteri perempuan dengan persepsi tertinggi dan peringkat kedua pada klaster politik dan keamanan menjadi dua temuan berbeda dalam pemetaan penilaian IPO. Keduanya bersumber dari pertanyaan dan pengelompokan penilaian yang disampaikan dalam survei, sehingga perlu dibaca sesuai kategori masing-masing.
Survei nasional yang menjadi dasar penilaian kinerja menteri versi Indonesia Political Opinion (IPO) dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026. Penelitian ini melibatkan 1.200 responden yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga pandangan yang dihimpun tidak hanya mencerminkan pengalaman masyarakat di satu daerah atau kelompok tertentu. Cakupan responden lintas wilayah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran opini publik secara lebih luas mengenai kinerja pejabat kabinet, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Hasil survei kemudian disajikan sebagai potret penilaian responden pada periode pengumpulan data, bukan sebagai ukuran tunggal yang berdiri terpisah dari konteks sosial maupun informasi yang diterima masyarakat.
Dalam menentukan responden, IPO menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap. Melalui pendekatan ini, proses pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahapan untuk menjangkau kelompok responden yang tersebar di berbagai wilayah. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan batas toleransi kesalahan sebesar 2,9 persen. Angka-angka metodologis itu memberikan keterangan mengenai rancangan survei dan ketidakpastian statistik yang menyertai hasilnya. Karena itu, pembacaan terhadap posisi seorang menteri dalam pemeringkatan perlu mempertimbangkan cara pengumpulan data, jumlah responden, cakupan wilayah, serta batas toleransi kesalahan yang dicantumkan oleh lembaga penyelenggara.
Dedi menjelaskan bahwa penilaian terhadap kinerja pejabat kabinet dalam survei opini publik turut dipengaruhi oleh tingkat keterkenalan mereka di tengah masyarakat. Persepsi publik tidak selalu terbentuk hanya dari hasil kerja yang berlangsung di lingkungan kementerian, tetapi juga berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat mengenal pejabat tersebut dan mengetahui aktivitas lembaga yang dipimpinnya. Intensitas aktivitas kementerian serta publikasi mengenai program, kebijakan, dan capaian dapat membentuk paparan informasi yang diterima publik.
Baca juga: Survei IPO Tempatkan Bahlil di Puncak Popularitas Menteri | Survei IPO: Mayoritas Responden Puas terhadap Kinerja Prabowo, Harga Pokok Jadi Sorotan
