Jakarta | Survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 61 persen peserta survei memilih jawaban puas, sementara 5 persen menyatakan sangat puas. Dengan menggabungkan kedua kategori tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden secara umum mencapai 66 persen. Temuan ini memberikan gambaran bahwa penilaian positif menjadi pilihan mayoritas responden ketika diminta menilai kinerja Prabowo saat ini. Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca bersama jawaban lain agar distribusi pandangan masyarakat terlihat secara utuh.
Di sisi lain, 28 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja presiden, dan 6 persen lainnya mengaku tidak puas sama sekali. Jika kedua jawaban tersebut dijumlahkan, proporsi responden yang menyampaikan ketidakpuasan mencapai 34 persen. Perbedaan kelompok yang puas dan tidak puas menunjukkan bahwa penilaian publik tidak sepenuhnya seragam. Sebagian besar responden memberikan evaluasi positif, tetapi lebih dari sepertiga menyampaikan penilaian negatif. Komposisi ini menegaskan pentingnya melihat rincian persentase, bukan hanya angka gabungan kepuasan, ketika memahami hasil survei.
Pengukuran dalam survei IPO tersebut didasarkan pada pertanyaan mengenai bagaimana responden menilai kinerja Presiden Prabowo secara umum saat ini. Karena pertanyaannya meminta penilaian keseluruhan, jawaban yang tercatat mencerminkan pandangan responden terhadap kinerja presiden secara luas, bukan penilaian atas satu kebijakan atau sektor tertentu saja. Empat kategori jawaban—sangat puas, puas, tidak puas, dan tidak puas sama sekali—memperlihatkan tingkat penilaian yang berbeda-beda. Dengan demikian, angka 66 persen merujuk pada gabungan responden yang memilih dua kategori positif, sedangkan 34 persen merupakan gabungan dua kategori negatif. Pembagian ini membantu pembaca memahami bagaimana masyarakat yang disurvei menempatkan penilaian mereka terhadap kinerja presiden pada saat survei dilakukan, tanpa mengasumsikan bahwa setiap responden memiliki alasan atau pertimbangan yang sama.
Penilaian responden terhadap kinerja Presiden Prabowo tidak hanya tercermin dari tingkat kepuasan secara umum, tetapi juga terkait dengan sejumlah isu dan program yang mereka anggap penting. Hasil survei IPO menunjukkan bahwa beberapa faktor disebut responden dalam kaitannya dengan penilaian tersebut. Angka-angka ini menggambarkan seberapa sering faktor tertentu dikemukakan, bukan bukti bahwa satu kebijakan secara tunggal menentukan kepuasan atau pandangan seluruh masyarakat.
Pemberantasan korupsi menjadi faktor yang disebut oleh 19 persen responden. Temuan ini menunjukkan bahwa isu integritas pemerintahan masuk dalam pertimbangan sebagian peserta survei saat menilai kinerja presiden. Besaran persentase tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup survei dan tidak serta-merta berarti seluruh responden menempatkan isu yang sama sebagai prioritas utama. Persepsi mengenai upaya antikorupsi juga dapat dipengaruhi oleh perhatian publik terhadap kebijakan, penegakan hukum, serta perkembangan kasus yang menjadi sorotan.
Bantuan sosial tercatat disebut oleh 14,5 persen responden. Program bantuan dapat menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan ketika masyarakat menilai respons pemerintah terhadap kebutuhan rumah tangga, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan. Namun, angka itu tidak menjelaskan sendiri pengalaman setiap penerima maupun penilaian terhadap pelaksanaan program. Ia lebih tepat dipahami sebagai petunjuk bahwa bantuan sosial memiliki keterkaitan dengan cara sebagian responden memandang kinerja pemerintahan, di berbagai pertimbangan lainnya.
Sementara itu, 10,7 persen responden mengaitkan kepuasan dengan program kerja nyata, dan 6 persen menyebut program Makan Bergizi Gratis. Penyebutan program kerja nyata dapat merujuk pada harapan terhadap hasil yang terlihat, sedangkan perhatian pada Makan Bergizi Gratis menandai bahwa program tersebut turut masuk dalam evaluasi sebagian peserta. Perbedaan persentase menunjukkan variasi faktor yang dianggap relevan, bukan ukuran langsung keberhasilan program. Secara keseluruhan, hasil survei memperlihatkan bahwa penilaian kepuasan terbentuk dari beragam isu, program, dan pengalaman responden, sehingga angka-angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai gambaran persepsi, bukan kesimpulan sebab-akibat.
Dalam survei IPO, pengendalian harga bahan pokok menjadi persoalan yang paling mendesak untuk ditangani pemerintah menurut responden. Sebanyak 28 persen menyebut isu tersebut sebagai prioritas. Angka ini menunjukkan bahwa biaya kebutuhan sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Perubahan harga pangan dan barang pokok dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama ketika pendapatan terbatas atau tidak bertambah seiring kenaikan biaya hidup. Karena itu, upaya menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar dipandang memiliki dampak nyata bagi keseharian warga.
Setelah harga bahan pokok, pemberantasan korupsi menempati urutan berikutnya dengan angka 19,5 persen. Sementara itu, pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran disebut oleh 14,7 persen responden. Susunan prioritas tersebut memperlihatkan bahwa perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada persoalan ekonomi yang dirasakan langsung, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan dan ketersediaan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Ketiga isu itu berkaitan dengan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan, kepercayaan terhadap penyelenggara negara, serta harapan akan masa depan ekonomi yang lebih baik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai persoalan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, dan tata kelola pemerintahan merupakan bagian penting dalam evaluasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Pandangan itu membantu menjelaskan mengapa isu harga kebutuhan pokok muncul sebagai perhatian terbesar, sementara korupsi dan pengangguran juga memperoleh porsi jawaban yang berarti. Bagi responden, kinerja pemerintah dapat dinilai melalui kebijakan dan hasil yang terasa dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus melalui kemampuan lembaga negara menjalankan tugas secara baik. Dengan demikian, tuntutan publik mencakup pengendalian biaya hidup, upaya memperluas peluang kerja, serta perbaikan tata kelola. Hasil survei ini menggambarkan prioritas yang disampaikan responden, bukan ukuran tunggal atas seluruh persoalan yang dihadapi pemerintah. Namun, angka-angka tersebut memberikan petunjuk mengenai bidang yang dianggap perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih besar. Respons terhadap prioritas ini dapat menjadi salah satu tolok ukur bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan pemerintahan ke depan.
Survei yang menjadi dasar pemberitaan mengenai penilaian terhadap kinerja Prabowo dilaksanakan oleh IPO pada 12–20 Oktober 2026. Rentang tersebut menunjukkan waktu pengumpulan data sebagaimana disampaikan oleh lembaga survei, bukan periode penilaian kinerja yang berdiri sendiri. IPO menyebut survei melibatkan 1.200 responden. Informasi mengenai jumlah peserta ini menjadi bagian penting untuk memahami cakupan pengumpulan data yang dilaporkan. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan pandangan setiap kelompok atau seluruh masyarakat. Karena itu, temuan survei perlu dibaca sesuai keterangan tentang metode dan batas ketepatan statistik yang disampaikan IPO.
Dalam pelaksanaannya, IPO menggunakan metode multistage random sampling, atau pengambilan sampel acak bertahap. Metode tersebut dicantumkan IPO sebagai pendekatan untuk memilih responden dalam survei. Keterangan yang tersedia tidak merinci tahapan pemilihan sampel secara lebih jauh, sehingga uraian mengenai prosedur khusus di setiap tahap tidak dapat ditambahkan. Demikian pula, informasi yang disampaikan dalam bahan ini tidak memuat rincian lokasi maupun karakteristik responden. Dengan demikian, pembaca sebaiknya tidak mengasumsikan cakupan wilayah, profil demografis, atau latar belakang peserta di luar informasi yang telah dijelaskan. Penjelasan tersebut menjaga pemaparan tetap berpegang pada data yang tersedia.
IPO juga melaporkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen. Kedua ukuran ini memberi konteks statistik untuk membaca hasil, tetapi tidak berarti setiap angka survei pasti mencerminkan kondisi tanpa kemungkinan selisih. Margin of error merupakan batas kesalahan yang dinyatakan lembaga dalam penyajian hasil, sedangkan tingkat kepercayaan merujuk pada tingkat keyakinan statistik yang digunakan.
Baca juga: Titik Kedelapan Dokter Keliling Prabowo Bareng Gerindra Sapa Warga Depok, Prasetyawati: Masyarakat Sehat Pangkal Kesejahteraan | Titik Kedelapan Dokter Keliling Prabowo Bareng Gerindra Sapa Warga Depok, Prasetyawati: Masyarakat Sehat Pangkal Kesejahteraan | Prabowo Menyapa Warga Depok Lewat Dokter Keliling Gerindra
