Jakarta | Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan penilaian berbasis risiko untuk menentukan apakah suatu platform media sosial tergolong berisiko tinggi bagi anak. Hasil penilaian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menetapkan pembatasan akses anak pada platform yang masuk kategori berisiko tinggi. Dengan demikian, kebijakan perlindungan anak di ruang digital diarahkan berdasarkan tingkat risiko yang dinilai melekat pada platform, bukan diterapkan tanpa mempertimbangkan kategorinya.
Pendekatan ini menempatkan penilaian risiko sebagai langkah penting sebelum pembatasan akses ditentukan. Pemerintah perlu mengetahui apakah sebuah layanan termasuk kelompok yang dinilai berisiko tinggi bagi anak, lalu menggunakan hasil tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah perlindungan yang relevan. Pernyataan Meutya menegaskan hubungan proses penilaian dan keputusan pembatasan: hasil evaluasi menjadi rujukan dalam menetapkan platform mana yang aksesnya perlu dibatasi bagi anak.
Fokus kebijakan tersebut adalah perlindungan anak ketika menggunakan layanan digital. Keberadaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari membuat pembahasan mengenai akses anak terhadap platform menjadi perhatian pemerintah. Melalui penilaian berbasis risiko, pemerintah menyatakan akan membedakan platform menurut kategori risikonya, sehingga pembatasan dapat ditujukan pada layanan yang dinilai memiliki risiko tinggi bagi anak. Penjelasan ini menegaskan bahwa kategori risiko menjadi dasar dalam menentukan cakupan kebijakan.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penetapan pembatasan tidak terlepas dari hasil penilaian pemerintah terhadap platform. Ketika suatu media sosial dikategorikan berisiko tinggi, kategori itu menjadi dasar untuk membatasi akses anak pada layanan tersebut. Pemerintah menyampaikan pendekatan ini sebagai bagian dari upaya melindungi anak di ruang digital. Pada tahap ini, inti kebijakan yang disampaikan adalah penggunaan penilaian risiko untuk menentukan platform yang termasuk kategori berisiko tinggi dan menjadi sasaran pembatasan akses anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya menyampaikan bahwa YouTube serta sejumlah layanan dalam grup Meta dinilai pemerintah memiliki tingkat risiko tinggi bagi anak-anak. Penilaian tersebut mencakup Instagram dan Threads, selain platform video YouTube. Dengan kategori risiko itu, menurut Meutya, layanan-layanan tersebut tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Pernyataan ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap potensi dampak penggunaan platform digital terhadap kelompok usia muda, terutama ketika anak belum memiliki kesiapan atau kemampuan yang memadai untuk menghadapi berbagai konten dan interaksi di ruang daring. Penilaian pemerintah tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar Kosgoro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026.
Meutya menyebut beberapa platform secara langsung, sehingga cakupan penilaiannya tidak terbatas pada satu jenis layanan. YouTube merupakan platform berbagi video, sementara Instagram dan Threads adalah layanan yang berada dalam grup Meta dengan bentuk interaksi dan konten yang berbeda. Meski demikian, pemerintah menempatkan layanan-layanan tersebut dalam kelompok berisiko tinggi bagi anak. Penyebutan kategori ini menggambarkan pandangan pemerintah mengenai tingkat risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan platform oleh anak-anak. Pernyataan itu juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlindungan anak di lingkungan digital, termasuk bagaimana layanan daring dapat memengaruhi pengalaman, keamanan, dan kesejahteraan pengguna usia muda.
Penilaian tersebut perlu dibedakan dari penerapan pembatasan teknis. Pernyataan Meutya menyampaikan bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan platform yang disebut, tetapi tidak menyatakan bahwa akses ke YouTube, Instagram, atau Threads telah diblokir atau dibatasi secara teknis. Karena itu, kategori risiko tinggi dalam pernyataan tersebut merupakan posisi pemerintah mengenai penggunaan layanan oleh anak, bukan keterangan bahwa suatu sistem pembatasan telah berjalan. Informasi yang disampaikan dalam diskusi Kosgoro itu berfokus pada platform yang dianggap berisiko dan sikap pemerintah terhadap penggunaannya oleh anak-anak. Pembahasan tersebut menempatkan keamanan anak sebagai isu penting dalam menilai peran dan tanggung jawab layanan digital.
Meutya menyampaikan bahwa status risiko suatu platform digital tidak harus bersifat tetap. Penilaian tersebut dapat berubah apabila penyedia layanan melakukan pembaruan dan langkah nyata untuk mengurangi risiko bagi anak. Dengan demikian, penetapan sebuah layanan sebagai platform berisiko tinggi bukan berarti aksesnya akan selalu dibatasi dengan status yang sama. Perubahan kebijakan, fitur, maupun mekanisme perlindungan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tingkat risikonya.
Menurut Meutya, penentuan tingkat risiko dilakukan melalui diskusi dengan sejumlah pihak, sehingga penilaian tidak ditetapkan secara sepihak. Proses tersebut mempertimbangkan karakteristik layanan dan potensi dampaknya terhadap anak. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi penyedia platform untuk memahami hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika langkah mitigasi dinilai memadai, tingkat risiko layanan dapat ditinjau kembali. Karena itu, dialog dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Tujuan kebijakan, sebagaimana dijelaskan Meutya, bukan sekadar menunda usia anak hingga mereka boleh memasuki suatu layanan. Pemerintah ingin mendorong platform yang dinilai berisiko tinggi agar mengurangi risikonya, sehingga layanan tersebut dapat mengakses pangsa pasar digital anak-anak di Indonesia dengan perlindungan yang lebih baik. Artinya, tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang aman juga berada pada penyedia layanan. Mereka diharapkan menyesuaikan desain dan praktik layanan, bukan hanya mengandalkan pembatasan usia pengguna. Dengan cara itu, kepentingan keselamatan anak dapat berjalan seiring dengan kesempatan platform untuk menjangkau pengguna muda secara bertanggung jawab. Status risiko yang dapat berubah memberi dorongan bagi perusahaan untuk memperkuat perlindungan, sekaligus menyediakan proses yang memungkinkan perbaikan dinilai berdasarkan perubahan yang dilakukan.Pemerintah mendorong setiap platform digital untuk menilai sendiri tingkat risiko layanan yang mereka sediakan, terutama risiko yang dapat muncul ketika layanan digunakan oleh anak. Penilaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada pernyataan umum bahwa sebuah platform aman, tetapi disertai penjelasan mengenai jenis pengguna yang menjadi sasaran dan batas usia yang sesuai. Pendekatan ini dapat membantu orang tua dan anak memahami karakter layanan sebelum mengaksesnya. Sebagai perbandingan, masyarakat sudah mengenal klasifikasi umur dalam perfilman: sebuah tayangan diberi kategori berdasarkan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu. Pemerintah ingin prinsip serupa diterapkan secara lebih jelas pada layanan digital, dengan mempertimbangkan fitur, konten, dan potensi dampaknya bagi pengguna muda.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya platform menyatakan secara jujur siapa yang pantas menggunakan layanannya. Penyedia perlu menjelaskan apakah suatu layanan lebih sesuai bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas atau orang dewasa, atau memang dirancang dan dinilai sesuai untuk anak-anak. Keterbukaan mengenai batas usia akan memberi keluarga informasi yang lebih berguna dalam menentukan akses, bukan sekadar mengandalkan label yang terlalu luas. Penilaian mandiri juga mendorong perusahaan untuk memeriksa kembali pengaturan, fitur interaksi, dan paparan konten di dalam produknya. Dengan demikian, penentuan kategori usia dapat menjadi bagian dari tanggung jawab platform dalam mengelola risiko, bukan hanya formalitas pada saat layanan diluncurkan.
Dorongan tersebut berkaitan dengan peraturan pemerintah mengenai perlindungan anak di ruang digital. Aturan ini memuat upaya untuk mengatur layanan yang digunakan anak serta mendorong penerapan verifikasi usia, sehingga akses dapat disesuaikan dengan kategori pengguna dan tingkat risikonya. Verifikasi yang tepat diharapkan membantu platform menerapkan perlindungan secara lebih konsisten, meskipun pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan keamanan data pribadi. Meutya menyebut bahwa sebelumnya banyak platform pada umumnya menganggap layanan mereka cukup aman bagi pengguna berusia 13 tahun ke atas. Anggapan tersebut kini perlu ditinjau kembali melalui penilaian yang lebih jujur dan terukur.
Baca juga: Perlindungan Anak di Ruang Digital: Data Perundungan dan Tantangan Pendampingan | Pemerintah Buka Kembali Pendaftaran Magang Nasional Batch 3 Angkatan II | Soal Ekspor Gas, Pemerintah Indonesia Hormati Kontrak
