Kota Tangerang. Dia | Penelusuran awal terhadap McLaren yang dikaitkan dengan tunggakan pajak sebesar Rp137 juta menemukan bahwa kendaraan tersebut telah mengalami perubahan data kepemilikan. Mobil itu sempat disebut terdaftar atas nama seorang montir, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai siapa pemilik yang tercatat dan bagaimana riwayat registrasinya. Namun, informasi mengenai tunggakan dan penyebutan nama montir perlu dibedakan dari kepastian mengenai status kepemilikan saat ini.
Kasubdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Sumardji, menerangkan bahwa McLaren tersebut pertama kali didaftarkan pada Januari 2021. Pada saat registrasi awal, kendaraan tercatat atas nama sebuah perusahaan. Riwayat ini menunjukkan bahwa identitas pemilik dalam dokumen kendaraan tidak selalu tetap sejak pertama kali mobil masuk ke dalam sistem administrasi.
Perubahan berikutnya tercatat pada Oktober 2022. Menurut keterangan Sumardji, pada bulan tersebut data kepemilikan mengalami perubahan dan kendaraan tercatat atas nama perorangan. Urutan waktu ini menjadi bagian penting dalam menelusuri informasi yang beredar: registrasi awal dilakukan oleh perusahaan, kemudian terdapat proses balik nama ke pemilik perseorangan. Keterangan tersebut menjelaskan riwayat administrasi yang terdata, bukan dengan sendirinya menguraikan seluruh latar belakang transaksi atau hubungan pihak-pihak terkait.
Penyebutan bahwa nama seorang montir muncul dalam kaitan dengan kendaraan itu juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti merupakan pemilik sebenarnya. Status yang tercatat dalam dokumen dan dugaan mengenai siapa yang menggunakan atau menguasai mobil merupakan hal berbeda. Demikian pula, adanya tunggakan pajak tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran tertentu. Untuk menarik kesimpulan, diperlukan pemeriksaan atas data administrasi dan informasi pendukung oleh pihak berwenang.
Karena itu, kronologi registrasi perlu dipahami secara cermat tanpa melampaui keterangan yang telah disampaikan. Fakta awal yang tersedia adalah pendaftaran atas nama perusahaan pada Januari 2021 dan perubahan kepemilikan menjadi atas nama perorangan pada Oktober 2022. Informasi tersebut membantu meluruskan bahwa kendaraan telah mengalami balik nama, tetapi belum memastikan identitas pemilik sesungguhnya maupun menjelaskan penyebab tunggakan Rp137 juta. Penetapan lebih lanjut tetap bergantung pada verifikasi resmi.
Sumardji menjelaskan bahwa proses balik nama kendaraan bermotor mensyaratkan pemohon menyiapkan dokumen administrasi yang menjadi dasar pencatatan kepemilikan baru. Dokumen pokok tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta bukti cek fisik kendaraan. Kelengkapan ini diperlukan agar identitas pemohon dan data kendaraan dapat dicocokkan sebelum perubahan nama diproses. Karena itu, pemeriksaan dokumen tidak hanya menyangkut identitas, tetapi juga kesesuaian informasi pada dokumen registrasi dengan kondisi serta nomor identifikasi kendaraan yang diperiksa.
Apabila kendaraan sebelumnya tercatat atas nama badan usaha, terdapat persyaratan tambahan yang perlu diperhatikan. Pemohon harus menyertakan surat pelepasan hak dari perusahaan sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut telah melepaskan kepemilikan atau haknya atas kendaraan. Dokumen itu melengkapi berkas utama dan menjelaskan dasar pengalihan dari pemilik yang tercatat sebelumnya kepada pemohon. Dengan demikian, daftar dokumen dapat berbeda menurut status pemilik pada catatan kendaraan. Pemohon sebaiknya memastikan surat tersebut tersedia dan sesuai dengan data perusahaan serta kendaraan, selain menyiapkan KTP, BPKB, STNK, dan bukti cek fisik.
Menurut penjelasan prosedural Sumardji, petugas wajib memproses permohonan apabila hasil verifikasi menunjukkan seluruh persyaratan telah lengkap. Tahap verifikasi berfungsi memastikan berkas memenuhi ketentuan administrasi, sebelum proses balik nama dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, uraian mengenai persyaratan umum ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen kendaraan McLaren yang menjadi sorotan telah diperiksa atau dinyatakan sah. Status berkas tertentu hanya dapat dipastikan melalui informasi hasil pemeriksaan yang relevan. Oleh sebab itu, ketentuan dokumen tersebut perlu dipahami sebagai gambaran prosedur pengajuan, bukan sebagai konfirmasi mengenai keabsahan berkas, identitas pemilik, ataupun hasil balik nama kendaraan yang dibahas.
Korlantas Polri tengah berkoordinasi dengan Samsat setempat untuk menelusuri proses balik nama McLaren yang tercatat atas nama seorang montir. Koordinasi tersebut dilakukan guna memeriksa dokumen yang diajukan serta prosedur administrasi yang digunakan ketika permohonan perubahan nama pemilik kendaraan diproses. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi dan data yang tercantum sesuai dengan dokumen pendukung. Penelusuran belum dapat dipandang sebagai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, karena petugas masih mengumpulkan dan mencocokkan informasi dari pihak terkait.
Sumardji menyampaikan bahwa penelusuran dan pemeriksaan berkas masih berlangsung. Korlantas, bersama Samsat, perlu melihat tahapan pengajuan secara menyeluruh, termasuk siapa yang mengajukan, dokumen apa yang diserahkan, serta bagaimana identitas pihak yang tercantum diverifikasi. Pengecekan juga dapat membantu menjelaskan apakah perubahan kepemilikan dilakukan melalui prosedur yang semestinya atau terdapat bagian administrasi yang perlu diklarifikasi. Sampai pemeriksaan selesai, keterangan yang tersedia masih bersifat sementara. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa dokumen tertentu dipalsukan atau bahwa identitas seseorang telah digunakan tanpa izin.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, seperti dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan identitas tanpa persetujuan, pihak yang merasa dirugikan dapat meneruskan persoalan tersebut kepada reserse kriminal untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Langkah itu merupakan jalur yang dapat ditempuh apabila terdapat dasar dan bukti yang mendukung laporan, bukan pernyataan bahwa tindak pidana telah terbukti dalam perkara ini. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana berada pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang. Sementara itu, pemeriksaan administrasi oleh Korlantas dan Samsat diharapkan memberi kejelasan mengenai alur balik nama, keabsahan berkas, serta pihak-pihak yang terlibat. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada hasil pencocokan data dan keterangan yang diperoleh selama penelusuran berlangsung.
Yudariansyah, yang dikenal sebagai Yuda, warga Gang Kampung Sawah Dalam, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengaku terkejut ketika menerima informasi tagihan pajak kendaraan senilai Rp137 juta. Nilai tersebut dikaitkan dengan sebuah mobil McLaren yang tercatat atas namanya. Bagi Yuda, kabar itu terasa janggal karena ia mengatakan tidak mempunyai mobil, terlebih kendaraan mewah seperti McLaren. Peristiwa ini menjadi perhatian setelah data kendaraan tersebut mendorong petugas melakukan pemeriksaan dan meminta konfirmasi langsung kepada warga yang bersangkutan.
Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menjelaskan bahwa ia merasa curiga saat mengetahui alamat pemilik kendaraan berada di lingkungan kampung. Keterangan mengenai alamat itu kemudian mendorong petugas untuk memastikan apakah Yuda memang memiliki mobil yang tercatat dalam administrasi. Alih-alih hanya mengandalkan data, petugas mendatangi tempat tinggalnya guna mengklarifikasi informasi tersebut. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mencocokkan catatan kendaraan dengan keterangan warga yang identitasnya tercantum sebagai pemilik.
Menurut Idam, petugas menemui Yuda pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Yuda mempertanyakan kemungkinan adanya kesalahan dari pihak Samsat. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki mobil, sebagaimana dikutip Idam. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa kabar tentang kewajiban pajak besar itu tidak sesuai dengan pengakuan Yuda mengenai kepemilikan kendaraannya. Meski demikian, informasi yang tersedia belum menjelaskan bagaimana nama Yuda bisa tercatat pada data McLaren tersebut ataupun langkah lanjutan untuk memperbaiki catatan administrasi kendaraan.
Kasus ini mengingatkan warga untuk memeriksa data kendaraan yang berkaitan dengan identitas mereka, terutama apabila menerima pemberitahuan pajak atau menemukan informasi kepemilikan yang tidak dikenali.
Baca juga: Nama Montir Tangerang Tercatat pada McLaren dengan Tunggakan Pajak Rp137,4 Juta | McLaren 570S dan Tagihan Pajak Rp137,4 Juta: Spesifikasi, Harga, serta Perhitungannya | McLaren 570S dan Tagihan Pajak Rp 137,4 Juta yang Menjerat Nama Mekanik Tangerang
