Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menelusuri ketidakwajaran harga dalam rantai distribusi pangan, terutama pada sektor peternakan. Perhatian tersebut muncul setelah terlihat perbedaan arah harga ayam di dua ujung rantai pasok: harga yang diterima peternak menurun, sedangkan harga yang harus dibayar konsumen justru meningkat. Menurut Amran, keadaan ini perlu diperiksa agar penyebabnya dapat diketahui secara jelas, mulai dari proses penyaluran hingga terbentuknya harga di pasar.
Anomali itu dinilai menimbulkan tekanan bagi kedua kelompok yang berada di sisi berbeda dalam perdagangan ayam. Peternak menghadapi penurunan harga jual, yang dapat mengurangi pendapatan dan menyulitkan keberlanjutan usaha, sementara konsumen harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh produk yang sama. Amran menyebut kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 4,8 juta peternak. Dengan demikian, persoalan ini bukan hanya menyangkut selisih harga, tetapi juga menyentuh mata pencaharian pelaku usaha dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Pemerintah, kata Amran, perlu menelusuri jalur distribusi untuk memahami bagaimana perubahan harga terjadi dari tingkat peternak hingga pasar konsumen. Pemeriksaan itu diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat hambatan, biaya, atau pola perdagangan yang membuat harga bergerak tidak sejalan. Amran menilai situasi tersebut berpotensi menunjukkan adanya praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab. Namun, penilaian itu bukan berarti pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran; diperlukan penelusuran dan informasi yang memadai sebelum menarik kesimpulan.
Langkah penelusuran juga penting untuk memastikan pembentukan harga berlangsung secara wajar dan manfaat rantai pasok tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian pelaku. Jika harga di tingkat peternak melemah sementara harga eceran tetap naik, transparansi mengenai tahapan distribusi menjadi penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai, sekaligus menjaga keseimbangan perlindungan peternak dan kepentingan konsumen. Pemerintah menyoroti ketimpangan tersebut sebagai persoalan yang perlu ditangani dengan data, pengawasan, dan kehati-hatian.Pemerintah berencana menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi perantara dalam rantai distribusi ayam dan mengambil keuntungan secara tidak wajar. Penelusuran ini ditujukan untuk memahami bagaimana produk bergerak dari peternak hingga sampai ke pasar, sekaligus mengungkap dugaan permainan yang dapat memengaruhi harga. Pemerintah menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara cermat agar penyebab anomali harga dapat diketahui. Namun, dugaan yang muncul belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu. Pemeriksaan akan menjadi dasar untuk mengetahui fakta di lapangan dan menilai apakah terdapat praktik yang merugikan peternak dalam proses distribusi.
Dalam menjalankan penelusuran, pemerintah akan bekerja bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum. Keterlibatan kedua pihak tersebut dimaksudkan untuk membantu mengungkap dugaan permainan di sepanjang rantai distribusi, bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan. Penelusuran akan berfokus pada pihak-pihak yang diduga berperan sebagai perantara serta kemungkinan adanya keuntungan yang tidak wajar. Pemerintah belum menyampaikan nama pelaku maupun hasil penyelidikan, sehingga informasi mengenai dugaan tersebut masih perlu diverifikasi. Dengan koordinasi antarlembaga, pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi ayam dan memastikan penanganan persoalan didasarkan pada temuan, bukan asumsi.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan peternak berlanjut. Ia menyatakan pihak yang terbukti terlibat akan ditindak tegas, tanpa menyebutkan langkah hukum tertentu dalam keterangan tersebut. Sikap ini menempatkan perlindungan terhadap peternak sebagai perhatian dalam menelusuri anomali harga ayam, sekaligus menegaskan bahwa dugaan harus dibuktikan terlebih dahulu. Pernyataan Amran disampaikan dalam keterangan resmi pada Selasa (27/10). Pemerintah belum mengumumkan hasil pemeriksaan, sehingga tindak lanjut akan bergantung pada fakta yang ditemukan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum. Hingga itu tersedia, penelusuran tetap menjadi upaya untuk membuka dugaan permainan distribusi dan mencegah kerugian bagi peternak.
Amran menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Satgas Pangan atas dukungan mereka dalam mengawal tata niaga pangan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menjaga agar rantai distribusi berjalan dengan perhatian terhadap kepentingan seluruh pelaku, termasuk peternak. Dukungan tersebut ia tempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menelusuri persoalan harga ayam dan memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks itu, pengawalan tidak hanya berkaitan dengan pergerakan barang, tetapi juga dengan perlindungan terhadap pihak yang menghasilkan pangan.
Ia menegaskan bahwa tujuan yang disampaikan adalah membela peternak dan petani. Amran berharap persoalan dalam tata niaga dapat ditangani tanpa membuat keadaan di lapangan menjadi gaduh. Pernyataan ini menekankan perlunya perhatian pada kondisi pelaku produksi ketika pemerintah menelaah rantai distribusi dan kemungkinan adanya perantara. Peternak dan petani merupakan bagian penting dari proses penyediaan pangan, sehingga kepentingan mereka perlu diperhitungkan dalam pembenahan yang sedang dibicarakan. Namun, dukungan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi pernyataan mengenai hasil penelusuran ataupun dampak tertentu yang telah tercapai.
Apresiasi kepada aparat dan Satgas Pangan juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelaku produksi pangan dipandang berkaitan dengan pembenahan tata niaga. Amran menghubungkan upaya menjaga peternak dengan keinginan untuk menata proses distribusi secara lebih baik, sembari mencegah situasi menjadi gaduh. Pernyataan itu menyampaikan arah dan tujuan yang ia sampaikan, bukan kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas anomali harga ayam. Penelusuran tetap perlu melihat keadaan secara cermat, sementara perlindungan peternak dan petani menjadi perhatian dalam proses tersebut. Dengan demikian, dukungan lintas pihak ditempatkan dalam kerangka pengawalan tata niaga dan kepentingan pelaku produksi, tanpa mendahului informasi yang belum disampaikan mengenai hasil pemeriksaan di lapangan.
Pemerintah menyiapkan sistem terintegrasi atau closed system untuk memperbaiki hubungan petani jagung dan peternak. Dalam rancangan tersebut, koperasi menjadi penghubung yang membantu mempertemukan kebutuhan dan pasokan kedua kelompok. Skema ini diharapkan membuat jagung sebagai bahan baku pakan dapat tersalurkan secara lebih teratur, sekaligus memberi petani jalur pemasaran yang lebih jelas. Dengan keterhubungan langsung melalui kelembagaan koperasi, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi yang panjang dan sulit dipantau.
Pengaturan pasokan menjadi penting karena ketersediaan serta harga pakan berpengaruh terhadap biaya produksi peternakan. Jika kebutuhan bahan baku lebih terjamin, peternak diharapkan dapat memperoleh pakan dengan harga yang wajar dan merencanakan kegiatan usaha secara lebih baik. Sistem yang terkendali juga dapat membantu pemerintah memantau pergerakan barang serta mengenali hambatan distribusi. Namun, rancangan tersebut perlu dijalankan dengan tata kelola yang transparan agar akses terhadap pasokan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Peran koperasi diharapkan mencakup koordinasi kebutuhan, distribusi, dan komunikasi petani, peternak, serta pihak terkait.
Manfaat yang dituju tidak berhenti pada kelangsungan usaha peternak. Pengendalian rantai pasok diharapkan turut menjaga ketersediaan produk peternakan dan mendukung harga yang terjangkau bagi konsumen. Pemerintah perlu memperhatikan hubungan biaya pakan, biaya produksi, dan harga jual, sehingga kebijakan pada satu mata rantai tidak menimbulkan beban berlebihan pada mata rantai lain. Amran menyebut pemerintah juga sedang menggodok pengaturan harga acuan atau harga pembelian pemerintah, beserta harga eceran tertinggi. Rincian kebijakan tersebut masih dibahas, sehingga penerapannya akan bergantung pada pengaturan yang disusun. Ia menekankan bahwa pembenahan harus memberi manfaat secara seimbang bagi semua pihak. Keuntungan yang tidak wajar tidak boleh dicapai dengan mengorbankan peternak, sementara perlindungan terhadap produsen juga harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh produk dengan harga terjangkau.
Baca juga: Strategi Pemerintah Menahan Tekanan Harga Menjelang Nataru 2026–2027 | Prabowo Minta BRIN Paparkan Kemajuan Riset Prioritas Pemerintah | Langkah Pemerintah Daerah Menghadapi Ancaman Karhutla
