Jakarta | Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah memblokir dana yang berkaitan dengan penipuan transaksi keuangan senilai Rp825,2 miliar. Dari upaya penanganan tersebut, IASC juga memfasilitasi pengembalian dana sebesar Rp207,16 miliar kepada para korban. Capaian ini menunjukkan pentingnya respons yang cepat ketika laporan penipuan diterima, terutama karena dana hasil kejahatan dapat segera dipindahkan melalui berbagai rekening dan layanan keuangan.
Pengembalian dana kepada korban merupakan bagian dari upaya penanganan yang dilakukan IASC melalui koordinasi dengan industri jasa keuangan serta instansi terkait. Proses tersebut mencakup tindak lanjut terhadap informasi transaksi yang dilaporkan, komunikasi dengan pihak yang berwenang, dan langkah untuk menghambat perpindahan dana. Pemblokiran dapat membantu membatasi akses pelaku terhadap uang yang diduga berasal dari penipuan, sedangkan pengembalian kepada korban bergantung pada hasil penelusuran dan penanganan lebih lanjut. Karena itu, angka dana yang berhasil diblokir dan jumlah yang telah dikembalikan menunjukkan tahapan berbeda dalam upaya pemulihan kerugian.
Penanganan melalui IASC berlangsung di bawah penguatan koordinasi Satgas PASTI, yang mendorong kerja sama lintas lembaga untuk menghadapi aktivitas keuangan ilegal. Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyampaikan bahwa koordinasi lintas lembaga dan pelaporan masyarakat secara cepat berperan penting untuk menghentikan aliran dana hasil penipuan. Informasi yang disampaikan segera dapat membantu pihak terkait menindaklanjuti transaksi dan memperbesar peluang penyelamatan dana sebelum berpindah lebih jauh. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Peran masyarakat tetap penting dalam mendukung proses tersebut. Korban atau pihak yang mengetahui adanya transaksi mencurigakan perlu menyampaikan laporan melalui saluran resmi sesegera mungkin, disertai informasi yang relevan seperti bukti transaksi, waktu kejadian, serta identitas rekening atau pihak penerima apabila tersedia. Pelaporan yang lengkap dapat membantu proses pemeriksaan dan koordinasi dengan penyedia jasa keuangan. Meski pemblokiran dana tidak dengan sendirinya menjamin seluruh kerugian dapat dipulihkan, langkah cepat dan kerja sama yang terarah dapat memperkuat penanganan kasus serta meningkatkan kesempatan dana yang masih terlacak untuk dikembalikan kepada korban.
Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menjadi salah satu kanal koordinasi untuk merespons laporan penipuan transaksi keuangan. Sampai dengan 30 September 2026, pusat ini menerima 702.342 laporan masyarakat. Angka tersebut menggambarkan besarnya volume pengaduan yang masuk selama rentang waktu hampir dua tahun operasi. Setiap laporan menjadi bagian dari informasi yang dapat ditelaah dalam proses penanganan, tetapi jumlah laporan tidak serta-merta menunjukkan jumlah korban unik, rekening unik, ataupun kasus yang telah memperoleh pemulihan dana. Karena itu, angka laporan perlu dibaca sesuai maknanya sebagai jumlah pengaduan yang diterima IASC pada periode tersebut.
Selain laporan, IASC menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi berkaitan dengan penipuan. Informasi rekening ini merupakan data yang dihimpun melalui laporan dan proses verifikasi, sehingga angkanya memiliki satuan yang berbeda dari jumlah pengaduan masyarakat. Satu laporan tidak dapat begitu saja disamakan dengan satu rekening, demikian pula jumlah rekening tidak dapat diperlakukan sebagai jumlah laporan atau jumlah orang yang terdampak. Pembedaan ini penting saat membaca capaian pusat tersebut: laporan menunjukkan pengaduan yang diterima, sedangkan angka rekening menunjukkan rekening yang informasinya diterima dan diperiksa dalam kaitan dengan dugaan penipuan.
Dari informasi rekening yang ditangani, IASC memblokir 702.833 rekening. Jumlah ini menjelaskan skala tindakan pemblokiran yang dilakukan hingga 30 September 2026, bukan ukuran jumlah laporan ataupun keseluruhan informasi rekening yang diterima dan diverifikasi. Data tersebut mencatat tiga tahap dengan ukuran berbeda: 702.342 laporan masyarakat, informasi terverifikasi mengenai 1.372.483 rekening terindikasi, serta pemblokiran atas 702.833 rekening. Penyajian secara terpisah membantu menjaga ketepatan pemahaman terhadap kerja IASC. Angka-angka itu menunjukkan besarnya aktivitas penerimaan laporan, pemeriksaan informasi rekening, dan pemblokiran, tanpa dengan sendirinya menerangkan jumlah korban, nilai kerugian, ataupun hasil akhir setiap laporan.
Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI menangani 330 entitas dan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan ilegal serta modus penipuan. Rinciannya mencakup 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas atau impersonation, serta tujuh aktivitas pinjaman pribadi. Penanganan ini menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya berasal dari penyedia pinjaman dan investasi tanpa izin, tetapi juga dari pihak yang memakai identitas lembaga lain untuk meyakinkan calon korban. Masyarakat perlu memeriksa legalitas layanan dan memastikan kanal komunikasi yang digunakan benar-benar resmi sebelum menyerahkan data atau melakukan transaksi. Sikap berhati-hati penting terutama saat tawaran datang secara tiba-tiba, disertai janji pencairan cepat, atau meminta informasi sensitif.
Modus pinjaman ilegal umumnya disebarkan melalui situs web, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Pelaku menawarkan proses yang tampak mudah dan pencairan dana yang cepat, sehingga calon peminjam dapat terdorong mengambil pinjaman tanpa membaca ketentuan secara cermat. Namun, bunga maupun biaya lain bisa ditetapkan secara tidak transparan dan membebani peminjam. Selain itu, data pribadi yang diberikan saat pendaftaran berisiko disalahgunakan. Proses penagihan juga dapat merugikan, khususnya apabila dilakukan dengan cara yang mengganggu atau menekan peminjam. Karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat sebaiknya memeriksa status penyelenggara, memahami seluruh biaya dan kewajiban pembayaran, serta menghindari aplikasi yang sumbernya tidak jelas.
Dalam aktivitas impersonation, pelaku menggunakan nama, logo, atau identitas lembaga tertentu untuk membangun kesan bahwa tawaran maupun komunikasi berasal dari pihak yang sah. Cara tersebut dapat dipakai untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, lalu menipu atau meminta data dan dana. Identitas visual yang tampak meyakinkan bukan bukti bahwa suatu layanan resmi; informasi perlu dikonfirmasi melalui kanal lembaga yang bersangkutan. Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya. Angka tersebut menggambarkan luasnya penindakan yang dilakukan sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan publik terhadap penawaran keuangan yang tidak terverifikasi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian yang beroperasi tanpa izin. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari layanan keuangan ilegal sekaligus menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia jasa sebelum menyerahkan barang atau menggunakan layanan pergadaian.
Hudiyanto, yang mewakili OJK, menjelaskan bahwa Pasal 319 UU P2SK mewajibkan pelaku usaha pergadaian memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan dengan aturan yang berlaku. Penghentian terhadap entitas yang belum berizin juga dimaksudkan agar aktivitas pergadaian berlangsung melalui penyelenggara yang memenuhi persyaratan dan berada dalam kerangka pengawasan. Langkah ini penting untuk memperkuat tata kelola sektor pergadaian dan mengurangi risiko yang harus ditanggung konsumen.
OJK mengingatkan bahwa menggunakan pergadaian ilegal dapat menimbulkan sejumlah kerugian. Konsumen berisiko dikenai bunga tinggi, menghadapi perjanjian yang tidak jelas, serta memperoleh perlindungan yang lemah atas barang jaminan. Ketidakjelasan mengenai biaya, jangka waktu, dan tata cara penyelesaian dapat menyulitkan nasabah ketika muncul perselisihan atau saat hendak menebus barang.
Baca juga: Tarif Nol Rupiah untuk 19 Kategori Hak Cipta Dinilai Perluas Perlindungan Kreator | Toyota Didorong Perluas Produksi BEV, Model Lebih Terjangkau Dinanti | Insentif Hybrid Dikaji, Pemerintah Dorong Toyota Perluas Produksi dan Ekspor
