Jakarta | Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan menggelar demonstrasi di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dengan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian pendapat yang direncanakan berlangsung di beberapa titik ibu kota. Kehadiran massa di kawasan pusat kota berpotensi memengaruhi aktivitas warga, pengguna jalan, serta layanan transportasi di sekitar lokasi kegiatan.
Selain aksi mahasiswa UI di Bundaran HI, rencana penyampaian pendapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monumen Nasional (Monas), dan Tugu Tani. Titik-titik itu berada di wilayah dengan mobilitas tinggi dan berdekatan dengan sejumlah ruas utama Jakarta Pusat. Karena kegiatan dapat berlangsung sepanjang hari, masyarakat yang hendak melintas atau beraktivitas di sekitarnya perlu memperhatikan perkembangan informasi mengenai kondisi lapangan. Waktu berakhirnya aksi belum ditentukan secara pasti dalam keterangan yang tersedia.
Mahasiswa menyampaikan bahwa tuntutan mereka berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi menjadi ruang bagi peserta untuk menyuarakan pandangan dan meminta perhatian terhadap isu-isu yang mereka angkat. Rincian tuntutan maupun agenda masing-masing kelompok dapat berbeda, sehingga informasi dari penyelenggara dan pihak berwenang penting untuk membantu publik memahami tujuan setiap aksi. Pada peringatan Sumpah Pemuda, penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di ruang publik Jakarta, dengan sejumlah kawasan menjadi titik berkumpul massa. Warga disarankan memantau pemberitahuan resmi sebelum bepergian, khususnya bila rute mereka melewati Bundaran HI, Monas, Tugu Tani, atau kompleks DPR/MPR RI.
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan selama demo BEM UI pada Hari Sumpah Pemuda, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah kawasan Jakarta. Pengaturan arus kendaraan akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk jumlah peserta aksi dan perkembangan kepadatan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung keamanan di sekitar lokasi kegiatan.
Sejumlah titik yang perlu diantisipasi pengendara meliputi kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani. Arus kendaraan di sekitar lokasi tersebut dapat berubah apabila kondisi menuntut penyesuaian. Pengalihan atau pengaturan jalur akan mengikuti kebutuhan petugas di lapangan, sehingga pengguna jalan disarankan memperhatikan rambu sementara serta arahan personel kepolisian. Kondisi lalu lintas juga bisa berkembang dari waktu ke waktu, terutama ketika konsentrasi massa atau kendaraan meningkat.
Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak di area tersebut diimbau untuk menghindari lokasi kegiatan. Bagi pengendara yang perlu melintas, sebaiknya memilih rute alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan agar tidak terjebak antrean. Periksa rencana perjalanan sebelum berangkat, pertimbangkan jalur lain yang memungkinkan, dan sediakan waktu tambahan apabila harus menuju kawasan pusat kota. Pengguna transportasi umum pun dapat memperhitungkan kemungkinan perubahan durasi perjalanan di sekitar titik yang terdampak.
Selama berada di jalan, pengendara diminta tetap tenang, mengutamakan keselamatan, dan mematuhi arahan petugas. Jangan berhenti atau memarkir kendaraan sembarangan di sekitar lokasi pengaturan karena dapat menghambat arus dan menyulitkan kendaraan darurat. Apabila jalur yang biasa digunakan ditutup atau dialihkan, ikuti petunjuk petugas dan jangan menerobos pembatas. Sikap tertib membantu mengurangi risiko kemacetan serta menjaga kelancaran perjalanan bagi pengguna jalan lainnya.
Pembaruan kondisi lalu lintas dapat dipantau melalui akun media sosial @tmcpoldametrojaya. Informasi terkini dapat membantu masyarakat menilai kondisi perjalanan dan menentukan pilihan rute sebelum maupun selama berkendara. Dengan memperhatikan perkembangan arus, merencanakan waktu keberangkatan, serta mengikuti rekayasa lalu lintas yang diterapkan, pengendara dapat mengurangi potensi keterlambatan. Kerja sama masyarakat diperlukan agar pengaturan di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani berjalan lebih tertib.
BEM Universitas Indonesia membawa lima isu utama dalam aksi pada Hari Sumpah Pemuda, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat. Rangkaian tuntutan tersebut mencakup persoalan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, akses terhadap pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan hak-hak sipil. BEM UI menilai isu-isu itu perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kesempatan, dan ruang partisipasi publik.
Dalam isu lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, juga bencana ekologis lainnya. Penetapan tersebut dipandang penting agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan sesuai skala dampak. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan serta kehidupan warga terdampak. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mempertanyakan mengapa status itu belum ditetapkan. Menurutnya, parameter hukum dan manfaat penetapan status tersebut sudah jelas, sehingga pemerintah perlu menjelaskan dasar pertimbangannya kepada masyarakat.
Di bidang ekonomi, BEM UI mendorong pembenahan kebijakan agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat dan tidak memperbesar beban kelompok rentan. Tuntutan penurunan biaya pendidikan juga menyoroti pentingnya akses belajar yang terjangkau. Mahasiswa menghendaki agar biaya tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu, pemberantasan korupsi menjadi tuntutan terkait akuntabilitas penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. BEM UI turut menekankan perlindungan kebebasan berpendapat, termasuk ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa intimidasi. Kelima isu tersebut disampaikan sebagai agenda yang saling berkaitan: kebijakan publik, menurut tuntutan mahasiswa, harus melindungi hak warga, merespons krisis, dan membuka akses yang adil. Desakan ini menempatkan respons pemerintah terhadap bencana ekologis sebagai salah satu perhatian, sekaligus meminta langkah konkret pada persoalan ekonomi, pendidikan, korupsi, dan kebebasan sipil.
Dalam aksi mahasiswa, kritik terhadap penggunaan anggaran negara diarahkan pada tuntutan agar APBN lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mereka menilai belanja publik semestinya mengutamakan layanan dasar, kesejahteraan, dan pemerataan, bukan pemborosan untuk kepentingan politik melalui program populis. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih turut disorot dalam tuntutan tersebut, terutama terkait prioritas, tata kelola, serta dampaknya bagi warga. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan agar akses belajar tidak semakin membebani keluarga. Pemerataan layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan, dinilai penting bagi masyarakat di seluruh wilayah, bukan hanya kawasan perkotaan atau pusat ekonomi. Mereka meminta kebijakan anggaran disusun secara transparan, dapat diawasi publik, dan menjawab kebutuhan konkret warga.
Selain persoalan anggaran, mahasiswa menyerukan penghentian penyalahgunaan hukum untuk melayani kepentingan kekuasaan serta penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejumlah regulasi turut menjadi sorotan, yakni UU TNI, KUHP, dan UU P2SK, yang oleh para pengkritik dinilai bermasalah dan perlu dievaluasi. Kekhawatiran yang disampaikan mencakup potensi dampaknya terhadap kehidupan sipil, hak warga, serta akuntabilitas lembaga. Karena itu, tuntutan mereka meliputi pembahasan kebijakan yang terbuka, pelibatan masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Kritik terhadap peraturan, menurut aspirasi aksi, seharusnya ditanggapi melalui dialog dan penjelasan yang dapat diuji, bukan dengan tekanan terhadap pihak yang menyampaikan keberatan. Mereka juga meminta aparat dan pemerintah memastikan hukum diterapkan setara, tanpa tebang pilih, serta tidak dijadikan sarana membungkam kritik.
Perlindungan kebebasan berpendapat menjadi tuntutan lain yang mengemuka. Mahasiswa mengkritik dugaan kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat dan meminta hak berkumpul maupun berekspresi dihormati.
Baca juga: Aksi BEM UI dan Rekayasa Lalu Lintas Jakarta pada Hari Sumpah Pemuda | BEM UI Siapkan Lima Desakan dalam Aksi Sumpah Pemuda di Bundaran HI | Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru, Pemerintah Siapkan Kebijakan WFA 3 Hari
