Jakarta | Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melarang penggunaan istilah “kecerdasan artifisial” atau artificial intelligence (AI) dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui platform Truth Social pada Selasa, 27 Oktober 2026. Trump mengatakan pemerintahannya akan menghentikan pemakaian istilah yang selama ini lazim digunakan untuk merujuk pada teknologi yang mampu menjalankan tugas-tugas tertentu dengan bantuan komputasi dan algoritma.
Alasan yang disampaikan Trump adalah bahwa istilah “kecerdasan artifisial” tidak akurat. Ia menilai sebutan itu tidak tepat untuk menggambarkan teknologi yang dimaksud dan menyatakan bahwa istilah tersebut perlu diganti. Dalam unggahannya, Trump mengaitkan rencana pelarangan itu dengan gagasan untuk menggunakan sebutan “kecerdasan super”. Namun, pernyataan tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai perubahan istilah yang akan diterapkan oleh pemerintah.
Trump menyebut larangan itu akan berlaku pada dokumen terkait dan “tempat lain”. Cakupan ungkapan tersebut masih belum jelas. Ia tidak merinci apakah kebijakan akan mencakup seluruh dokumen resmi pemerintah, komunikasi lembaga federal, materi publikasi, atau juga penggunaan istilah oleh pihak di luar pemerintahan. Tidak ada pula keterangan tentang lembaga yang akan bertanggung jawab mengawasi penerapannya.
Dalam pernyataannya, Trump juga tidak menjelaskan bagaimana larangan tersebut akan diberlakukan. Belum disebutkan apakah pemerintah akan menerbitkan aturan tertulis, mengubah pedoman bahasa, atau meminta instansi mengganti istilah itu secara administratif. Selain itu, tidak ada rincian mengenai sanksi bagi pihak yang tetap menggunakan istilah “kecerdasan artifisial” atau AI setelah kebijakan berlaku.
Dengan demikian, pengumuman di Truth Social tersebut sejauh ini menyampaikan rencana dan alasan umum, bukan mekanisme kebijakan yang lengkap. Rincian seperti tanggal mulai berlaku, batasan penggunaan, dan pihak yang terkena dampak masih belum diumumkan. Istilah AI sendiri telah digunakan secara luas dalam dokumen pemerintah, pemberitaan, riset, serta percakapan sehari-hari, sehingga cakupan larangan yang dimaksud menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September, Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan mulai menggunakan istilah “kecerdasan super” sebagai pengganti “kecerdasan artifisial”. Usulan tersebut menyoroti pilihan kata yang digunakan untuk membicarakan perkembangan teknologi, sekaligus menunjukkan bahwa penamaan dapat memengaruhi cara publik memahami suatu bidang. Pernyataan itu disampaikan di forum internasional, sehingga menarik perhatian terhadap bagaimana istilah teknologi diperkenalkan dan digunakan dalam wacana resmi.
Trump berpendapat bahwa sebutan “kecerdasan artifisial” atau AI berpotensi menimbulkan kesan yang keliru. Menurut pandangannya, kata “artifisial” dapat membuat orang mengira teknologi tersebut tidak nyata, seolah-olah hanya rekaan atau sesuatu yang dibuat-buat. Ia menilai kesan semacam itu tidak tepat untuk menggambarkan teknologi yang dimaksud. Dengan mengusulkan istilah “kecerdasan super”, Trump menginginkan sebutan yang, menurutnya, lebih mencerminkan kemampuan dan arti penting teknologi tersebut.
Perubahan istilah yang diusulkan tidak dengan sendirinya mengubah teknologi, cara kerjanya, atau penerapannya. Fokus pernyataan tersebut adalah pada bahasa yang dipakai untuk menyebutnya. Dalam konteks ini, “kecerdasan super” menjadi pilihan istilah yang hendak digunakan pemerintah Amerika Serikat, sementara “kecerdasan artifisial” merupakan sebutan yang selama ini lazim digunakan. Gagasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membentuk kesan yang lebih kuat dan lebih nyata mengenai teknologi, bukan sebagai pengumuman tentang perubahan teknis.
Pilihan kata dalam bidang teknologi kerap membantu membingkai percakapan publik: suatu istilah dapat membangkitkan asosiasi tertentu, meskipun makna teknisnya tetap perlu dijelaskan secara terpisah. Pandangan Trump memperlihatkan kekhawatiran bahwa kata “artifisial” mungkin mengarahkan sebagian orang pada anggapan bahwa AI sekadar khayalan. Usulan penggantian nama itu juga mengundang perhatian pada hubungan bahasa, persepsi, dan perkembangan teknologi. Namun, pernyataan di PBB tersebut secara khusus menyampaikan rencana penggunaan istilah baru oleh Amerika Serikat, tanpa menjelaskan perubahan kebijakan atau definisi teknis lain. Karena itu, inti usulannya terletak pada penyebutan: mengganti istilah yang dianggap berpotensi menyesatkan dengan nama yang dinilai lebih sesuai dengan kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Dalam pernyataan yang menyertai dorongan untuk mengganti istilah “kecerdasan artifisial” dengan “kecerdasan super”, Donald Trump juga menyampaikan ancaman retoris terhadap pihak yang menolak perubahan istilah tersebut. Ia mengatakan pemerintahannya akan melabeli siapa pun yang tidak bersedia menggunakan sebutan “kecerdasan super” dan tetap memilih istilah “kecerdasan artifisial” sebagai musuh. Dengan demikian, komentarnya tidak hanya menyangkut pilihan kata, tetapi juga mengaitkan penggunaan istilah tertentu dengan sikap politik terhadap pemerintahannya. Pernyataan itu perlu dipahami sebagai klaim dan ancaman yang disampaikan Trump, bukan sebagai bukti bahwa pelabelan tersebut telah diberlakukan.
Belum ada rincian dalam sumber mengenai apa yang dimaksud dengan “melabeli” seseorang sebagai musuh. Trump tidak menjelaskan apakah label itu akan berupa sebutan dalam pidato, pernyataan resmi, pencatatan oleh lembaga pemerintah, atau tindakan lain. Ia juga tidak menguraikan siapa yang akan menentukan pihak yang dianggap menolak istilah baru, bagaimana keputusan itu dibuat, atau apakah akan tersedia proses untuk meninjau penetapan tersebut. Karena detail tersebut tidak disampaikan, makna praktis dari ancaman itu tetap tidak jelas dan tidak sepatutnya ditafsirkan lebih jauh dari kata-kata yang dilaporkan.
Demikian pula, tidak ada keterangan tentang konsekuensi yang mungkin dihadapi individu, perusahaan, media, atau institusi yang terus menggunakan istilah “kecerdasan artifisial”. Pernyataan Trump tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan aturan, mengubah pedoman komunikasi, atau menerapkan sanksi terkait pilihan istilah. Perbedaan ini penting: usulan untuk memakai istilah “kecerdasan super” dan ancaman pelabelan merupakan pernyataan politik, sementara kebijakan resmi memerlukan tindakan atau dokumen yang dapat diverifikasi. Sampai ada penjelasan atau langkah formal, publik hanya dapat mencatat bahwa Trump mengemukakan ancaman tersebut tanpa rincian tentang mekanisme maupun dampaknya.
Penilaian dari pihak Rusia menyoroti bahwa usulan mengganti istilah “AI” dengan “kecerdasan super” tidak hanya menyangkut pilihan kata. Dalam pandangan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Alimov, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari arah kebijakan teknologi Amerika Serikat. Ia pernah menyampaikan kekhawatiran atas sikap Presiden Donald Trump terkait isu ini, dan tanggapannya menempatkan perubahan istilah tersebut dalam kerangka persaingan teknologi yang lebih luas.
Makna penilaian Alimov adalah bahwa penggunaan istilah baru itu sejalan dengan strategi Amerika Serikat untuk memperkuat dominasi teknologi. Dengan kata lain, menurut Alimov, pilihan bahasa tersebut terkait dengan upaya negara itu mempertahankan posisi unggul dalam pengembangan teknologi, sekaligus mendukung ambisi untuk “memenangkan perlombaan AI”. Penekanannya bukan semata-mata pada sebutan yang digunakan, melainkan pada tujuan strategis yang ia kaitkan dengan kebijakan Amerika Serikat di bidang kecerdasan buatan.
Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa usulan Trump dipandang dari sudut geopolitik oleh Alimov. Ia menghubungkan perubahan istilah dengan persaingan untuk menguasai teknologi dan memperkuat pengaruh Amerika Serikat, bukan sekadar sebagai pembaruan terminologi. Namun, penilaian mengenai maksud strategis itu merupakan pandangan Alimov, bukan keterangan netral mengenai tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kekhawatiran yang pernah ia sampaikan berpusat pada kemungkinan bahwa langkah itu mencerminkan strategi Amerika Serikat untuk memperkokoh dominasi teknologi dan meraih keunggulan dalam perlombaan AI.
