Yogyakarta | Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai aksi demonstrasi yang bermunculan di berbagai daerah semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan suara masyarakat. Ia menyampaikan pandangan tersebut di Yogyakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Menurutnya, hadirnya warga dalam aksi unjuk rasa menunjukkan adanya aspirasi yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Demonstrasi bukan semata-mata peristiwa yang harus segera dihentikan atau ditangani dari sisi pengamanan. Pemerintah juga perlu melihat pesan yang disampaikan para peserta aksi, termasuk alasan mereka turun ke jalan dan persoalan yang mendorong munculnya ketidakpuasan. Dengan demikian, respons terhadap demonstrasi sebaiknya tidak terbatas pada upaya menjaga ketertiban, tetapi turut mencakup perhatian terhadap tuntutan publik.
Meningkatnya demonstrasi di sejumlah wilayah, dalam pandangan tersebut, tidak cukup dipahami sebagai persoalan ketertiban umum. Aksi itu juga merupakan cara warga menyampaikan aspirasi ketika mereka merasa keluhan yang diajukan belum didengarkan atau belum memperoleh tanggapan yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan tanpa merasa diabaikan. Mendengar aspirasi bukan berarti seluruh tuntutan harus diterima begitu saja, tetapi setiap keluhan patut ditelaah secara terbuka dan dijawab dengan penjelasan yang jelas. Langkah tersebut dapat membantu membangun kepercayaan, sekaligus memberi gambaran lebih utuh mengenai hal-hal yang memicu aksi. Jika pemerintah hanya memusatkan perhatian pada dampak demonstrasi terhadap aktivitas publik, pesan di baliknya berisiko terlewat dan masalah yang mendasari protes dapat terus berlanjut.
Qodir mengingatkan bahwa ketidakpuasan publik dapat meluas apabila berbagai persoalan bangsa dinilai belum mendapat respons yang memadai. Ketika warga melihat keluhan mereka tidak ditanggapi, kekecewaan dapat berkembang menjadi sikap tidak percaya terhadap kesediaan pemerintah untuk mendengar. Situasi tersebut berpotensi mendorong lebih banyak orang menyuarakan keberatan, baik melalui demonstrasi maupun saluran lain. Oleh sebab itu, gelombang aksi perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas. Tanggapan yang cepat, terbuka, dan sesuai dengan persoalan yang disampaikan dapat menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat diperhitungkan. Sebaliknya, menganggap demonstrasi hanya sebagai gangguan berisiko memperlebar jarak pemerintah dan warga. Perhatian terhadap suara publik menjadi bagian penting dalam merespons dinamika sosial dan mencegah ketidakpuasan semakin meluas.Zuly Qodir menilai pemerintah belum cukup cepat merespons gejolak dan aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Ketika suara warga tidak segera ditanggapi, persoalan yang mereka sampaikan dapat terasa seolah tidak memperoleh perhatian. Keadaan tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap cara masyarakat menyuarakan ketidakpuasan. Respons yang tertunda bukan hanya menunjukkan adanya jarak dalam komunikasi, tetapi juga dapat mendorong warga untuk semakin berani menyampaikan keberatan mereka secara terbuka.
Dalam pandangan Zuly, meluasnya demonstrasi perlu dibaca sebagai tanda bahwa aspirasi masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih serius. Pemerintah seharusnya tidak semata-mata melihat suara warga sebagai gejolak yang perlu segera mereda, melainkan juga berupaya memahami apa yang ingin disampaikan. Apabila respons datang terlambat, ketidakpuasan berpotensi terus menguat. Warga dapat merasa bahwa menyuarakan aspirasi dengan lebih lantang merupakan cara agar pemerintah menyadari adanya persoalan yang belum dijawab.
Zuly menekankan bahwa Presiden bersama jajaran pemerintah perlu lebih sungguh-sungguh mendengarkan warga. Mendengarkan, dalam konteks ini, berarti memberi perhatian pada aspirasi yang disampaikan dan menjadikannya pertimbangan dalam merespons keadaan. Sikap tersebut penting agar komunikasi pemerintah dan masyarakat tidak berjalan satu arah. Pemerintah perlu menangkap suara warga sebagai bagian dari kehidupan publik, bukan mengabaikannya sampai ketidakpuasan berkembang dan semakin banyak orang merasa perlu menyampaikan pandangan mereka secara langsung.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak menanggapi persoalan masyarakat berisiko memperlebar jarak pemerintah dan rakyat. Ketika warga merasa kebutuhan dan aspirasi mereka tidak diperhatikan, kepercayaan terhadap kesediaan pemerintah untuk mendengar dapat melemah. Karena itu, kecepatan dan keseriusan dalam merespons menjadi hal penting, seiring upaya memahami suara masyarakat. Bagi Zuly, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi warga dapat membantu menjaga hubungan dengan rakyat, sementara respons yang lambat berpotensi membuat jarak tersebut semakin nyata.
Menurut Zuly Qodir, meluasnya demonstrasi seharusnya mendorong pemerintah untuk meninjau kembali keputusan dan kebijakan yang memicu keresahan, bukan terus-menerus menempatkan kesalahan pada warga yang menyampaikan aspirasi. Ketika semakin banyak orang turun ke ruang publik, gejala tersebut perlu dibaca sebagai tanda adanya persoalan yang perlu dijelaskan dan ditangani. Menyederhanakan keadaan dengan menyalahkan peserta aksi berisiko mengabaikan alasan di balik protes serta pengalaman masyarakat yang merasa kepentingannya tidak didengar. Kritik Zuly menekankan bahwa respons pemerintah perlu berangkat dari kesediaan untuk mendengar, memeriksa dampak kebijakan, dan membuka ruang dialog yang bermakna.
Evaluasi, dalam pandangan itu, semestinya diarahkan kepada para pembuat kebijakan dan pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas keputusan pemerintah. Mereka perlu menjelaskan dasar kebijakan, mempertimbangkan akibatnya bagi masyarakat, serta menilai apakah pelaksanaannya telah menjawab kebutuhan publik. Tanggung jawab tidak dapat dialihkan begitu saja kepada warga hanya karena mereka memilih menyuarakan keberatan. Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi, sementara kewajiban pemimpin adalah meresponsnya secara proporsional dan terbuka. Dengan mengkaji keputusan yang dipersoalkan, pemerintah dapat mengidentifikasi ruang perbaikan dan mengurangi jarak kebijakan dengan harapan masyarakat. Pendekatan semacam ini juga memberi kesempatan bagi institusi untuk menunjukkan akuntabilitasnya.
Zuly juga memperingatkan bahwa apabila keluhan tidak ditanggapi dan keadaan dibiarkan, jumlah demonstran dapat bertambah, sementara situasi berpotensi memburuk. Peringatan tersebut menggambarkan dinamika tekanan dan kemarahan masyarakat: ketika saluran aspirasi dinilai tidak efektif, rasa kecewa bisa semakin kuat dan mendorong lebih banyak orang untuk menyuarakan tuntutan. Namun, hal itu bukan kepastian bahwa demonstrasi atau bentuk perlawanan tertentu akan terjadi. Besarnya tekanan bergantung pada perkembangan keadaan dan cara pemerintah meresponsnya. Karena itu, mendengar aspirasi, mengevaluasi kebijakan, dan menyampaikan penjelasan yang jujur menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan. Fokus pada tanggung jawab pengambil keputusan, alih-alih menyalahkan warga, dapat membantu membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih konstruktif.
Zuly Qodir memandang keberanian warga untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Dalam kehidupan publik, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyuarakan penilaian, tuntutan, dan kegelisahan, termasuk melalui demonstrasi. Suara yang disampaikan di jalan tidak semestinya langsung dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai pesan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ketika warga merasa ada persoalan yang belum terjawab melalui saluran lain, aksi terbuka dapat menjadi cara untuk menegaskan bahwa aspirasi mereka masih menunggu tanggapan. Karena itu, sikap mendengar dan membuka komunikasi menjadi penting agar perbedaan pandangan dapat dibahas tanpa memperlebar jarak pemerintah dan masyarakat.
Menurut Zuly, tekanan atau situasi yang tidak mudah tidak serta-merta membuat masyarakat berhenti bersuara. Jika pemerintah terus dinilai tidak mendengarkan aspirasi, kemungkinan lebih banyak kelompok akan ikut turun ke jalan. Keterlibatan itu dapat meluas melampaui kelompok yang telah menyampaikan tuntutan, sebab berbagai kalangan mungkin merasakan bahwa persoalan yang diangkat berkaitan dengan kepentingan mereka. Perkiraan tersebut bukan kepastian bahwa kelompok tertentu akan bergabung, tetapi menunjukkan potensi yang perlu dipertimbangkan. Semakin lama komunikasi tersendat, semakin besar pula peluang ketidakpuasan berkembang dan mendorong warga mencari cara yang lebih terlihat untuk menyampaikan pandangan.
Zuly juga mengingatkan bahwa perubahan dapat berlangsung lebih cepat apabila aspirasi terus diabaikan dan tekanan sosial meningkat.
Baca juga: Harga Telur Tak Seimbang, Pemerintah Siapkan Penyerapan dan Pengolahan | Investasi Rp3.923,2 Triliun Terserap, Pemerintah Soroti Hilirisasi dan Kepastian Izin | Pramono Serahkan Keputusan Obligasi Daerah Jakarta Rp5,6 Triliun kepada Pemerintah Pusat
