Jakarta | Persoalan yang disoroti Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah belum seimbangnya harga telur ayam di tingkat peternak dan konsumen. Menurutnya, harga yang diterima peternak telah menurun, sementara masyarakat masih menghadapi harga telur yang tinggi saat membeli. Perbedaan kondisi tersebut menjadi perhatian karena perubahan harga pada tingkat produksi semestinya dapat tercermin pula pada harga di tingkat penjualan kepada konsumen. Amran menilai, ketika harga telur turun di tingkat peternak, harga bagi konsumen juga semestinya ikut menurun. Dengan demikian, penurunan harga tidak hanya dirasakan dalam rantai produksi, tetapi juga dapat diteruskan kepada masyarakat yang membeli telur.
Pernyataan itu disampaikan Amran setelah konferensi pers mengenai stabilisasi ketersediaan jagung pakan bagi peternak ayam petelur atau layer. Kegiatan tersebut berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (27/10). Dalam konteks itu, perhatian tidak hanya tertuju pada ketersediaan pakan untuk mendukung kegiatan peternakan, tetapi juga pada hubungan harga di tingkat peternak dan harga yang dibayar konsumen. Amran menyoroti bahwa penurunan harga di tingkat peternak belum sejalan dengan kondisi harga di tingkat konsumen. Ia menekankan harapan agar perubahan pada satu sisi rantai pasok dapat diikuti perubahan yang dirasakan pada sisi lainnya, tanpa menyebutkan angka harga telur dalam pernyataan yang menjadi konteks pembahasan ini.
Ketidakseimbangan tersebut menggarisbawahi pentingnya memperhatikan perkembangan harga sepanjang jalur distribusi, dari peternak hingga konsumen. Jika harga di tingkat peternak turun, tetapi harga ritel tetap tinggi, manfaat penurunan itu belum sepenuhnya tampak bagi pembeli. Karena itu, pesan Amran menempatkan keterhubungan harga sebagai isu utama: perubahan pada tingkat produsen diharapkan tidak berhenti di sana. Pernyataan tersebut juga memberi konteks bagi langkah pemerintah yang dibahas dalam agenda terkait sektor peternakan, termasuk upaya menjaga ketersediaan jagung pakan. Namun, inti sorotannya tetap pada harapan agar penurunan harga telur yang dialami peternak diikuti penyesuaian harga bagi konsumen. Kesesuaian itu dinilai penting agar perubahan harga di hulu dapat diteruskan secara lebih seimbang kepada masyarakat.Amran menilai perbedaan arah harga telur menunjukkan adanya persoalan yang perlu dicermati dalam rantai distribusi. Ketika harga yang diterima peternak berada dalam tekanan, konsumen belum tentu memperoleh telur dengan harga yang lebih rendah. Ketidakseimbangan tersebut menjadi perhatian karena manfaat dari perubahan harga tidak terlihat secara merata pada kedua sisi: pelaku usaha di tingkat peternakan menghadapi kondisi yang berat, sedangkan rumah tangga belum merasakan keringanan yang diharapkan.
Penilaian itu menempatkan distribusi sebagai salah satu hal yang perlu diperiksa dalam pembahasan mengenai harga telur. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci bagian tertentu dari rantai pasok sebagai penyebab perbedaan harga. Karena itu, persoalan ini tidak dapat dikaitkan secara spesifik dengan pihak, tahapan, atau praktik tertentu tanpa keterangan tambahan. Pokok yang dapat ditarik adalah adanya jarak tekanan harga di tingkat peternak dan harga yang dihadapi konsumen, sehingga hubungan kedua kondisi tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut.
Bagi peternak, tekanan harga dapat menambah tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pada saat yang sama, konsumen juga belum menikmati harga yang lebih rendah, sehingga penurunan atau perubahan harga di satu sisi tidak otomatis berarti keterjangkauan membaik di sisi lain. Situasi ini menjadikan harga telur pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang membeli. Penanganan isu tersebut perlu mempertimbangkan kedua kelompok sekaligus, agar langkah yang diambil tidak hanya melihat harga pada satu titik. Perhatian terhadap rantai distribusi menjadi bagian penting dari upaya memahami ketidakseimbangan itu dan merumuskan respons yang sesuai. Dengan demikian, perkembangan harga telur perlu dipantau secara menyeluruh, termasuk dampaknya bagi produsen dan konsumen. Fokus pada keseimbangan tersebut dapat membantu pemerintah menilai apakah kebijakan yang disiapkan benar-benar menjawab tekanan yang dialami peternak sekaligus memberikan manfaat yang terasa bagi masyarakat. Tanpa mengabaikan keterbatasan informasi yang tersedia, perbedaan arah harga menegaskan perlunya perhatian pada mata rantai distribusi sebagai bagian dari agenda kesejahteraan peternak.
Sebagai langkah darurat menghadapi harga telur yang tertekan di tingkat peternak, pemerintah meminta Perum Bulog bersama ID Food menyerap hasil produksi peternak. Langkah ini diarahkan untuk memberi dukungan segera ketika harga jual belum seimbang dengan kondisi yang dihadapi produsen. Nilai penyerapan yang disiapkan diperkirakan sekitar Rp30 miliar. Nilai tersebut merupakan besaran penyerapan yang disebutkan pemerintah, bukan keterangan mengenai jumlah telur yang akan dibeli. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi instrumen sementara untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak.
Penyerapan oleh Bulog dan ID Food diharapkan dapat mengurangi tekanan yang muncul saat telur sulit terserap dengan harga yang memadai. Bagi peternak, dukungan pembelian dapat membantu menjaga arus penjualan dan memberi ruang untuk menghadapi perubahan harga. Pemerintah memandang keterlibatan kedua badan usaha tersebut sebagai bagian dari respons cepat terhadap kondisi pasar. Pelaksanaan yang terkoordinasi juga diperlukan agar rencana penyerapan dapat berjalan sesuai kebutuhan, tanpa mengabaikan situasi produksi dan penjualan di lapangan.
Menteri Pertanian Amran menyatakan Bulog bersama ID Food sanggup melaksanakan penyerapan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menilai kedua lembaga memiliki kapasitas untuk menjalankan langkah yang diminta. Rencana ini berfokus pada penyerapan telur peternak dengan nilai sekitar Rp30 miliar, sebagaimana disampaikan, dan tidak menyebut jumlah telur tertentu. Harapannya, langkah tersebut dapat membantu peternak menghadapi tekanan harga, sekaligus menjadi dukungan sementara sambil pemerintah mengupayakan pemanfaatan kebutuhan telur yang lebih luas.
Salah satu peluang pemanfaatan yang disiapkan adalah mengoptimalkan kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amran menyebut pihaknya telah berbicara dengan kepala Badan Gizi Nasional mengenai kebutuhan program tersebut. Koordinasi ini dapat membuka peluang agar kebutuhan telur dalam MBG turut mendukung penyerapan produksi peternak. Namun, langkah itu tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan program dan mekanisme pelaksanaannya. Dengan menghubungkan penyerapan darurat dan kebutuhan MBG, pemerintah berharap dukungan terhadap peternak dapat berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
Dalam jangka panjang, Kementerian Pertanian menyiapkan rencana pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur. Gagasan ini ditujukan sebagai alternatif untuk menyerap produksi peternak, terutama saat jumlah telur yang tersedia tidak seimbang dengan kemampuan pasar menyerapnya. Pengolahan dapat mengubah telur segar menjadi produk dengan bentuk pemanfaatan berbeda, sehingga penyerapan tidak semata-mata bergantung pada penjualan langsung kepada konsumen. Dengan demikian, tepung telur berpotensi menjadi salah satu jalur tambahan bagi hasil produksi peternakan. Namun, pembangunan pabrik tersebut masih berupa rencana dan tidak berarti fasilitasnya sudah tersedia atau beroperasi. Pemerintah masih perlu merancang langkah lanjutan agar gagasan itu dapat dijalankan sesuai kebutuhan sektor perunggasan.
Rencana tersebut juga mencerminkan upaya mencari solusi yang lebih berkelanjutan bagi persoalan kelebihan pasokan dan tekanan harga di tingkat peternak. Ketika produksi meningkat, sementara permintaan atau distribusi belum mampu menampung seluruh hasil, harga dapat bergerak tidak seimbang dan pendapatan peternak ikut terdampak. Pengolahan telur diharapkan dapat menambah pilihan penyerapan, bukan menggantikan pasar telur segar. Untuk mencapai manfaat itu, rencana perlu mempertimbangkan kesiapan rantai pasok, kebutuhan pengolahan, serta pihak yang akan menggunakan produk tepung telur. Sejauh ini, pemerintah menyampaikan arah kebijakan jangka panjang tersebut, bukan kepastian mengenai jadwal pembangunan ataupun rincian operasional pabrik.
Selain merancang penyerapan melalui pengolahan pemerintah akan membahas kemungkinan pengaturan harga acuan.
Baca juga: Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru, Pemerintah Siapkan Kebijakan WFA 3 Hari | Beban Belanja Pegawai Tekan APBD, Pemerintah Siapkan Pembahasan Solusi | BEI Siapkan Perubahan Kepemilikan, RUPSLB Setujui Perombakan AD/ART
