Jakarta | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang telah memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD) segera menjalankan proyek hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja masing-masing. Persetujuan rencana, tegasnya, perlu diikuti pelaksanaan nyata agar potensi blok migas dapat dikembangkan dan memberi tambahan produksi. Proyek tidak seharusnya berhenti pada dokumen perencanaan setelah pemerintah menyetujui POD.
Arahan itu disampaikan Bahlil saat membuka Forek Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Ia menyoroti pentingnya komitmen pemegang blok untuk bergerak dari tahap perencanaan menuju kegiatan pengembangan. Dengan demikian, persetujuan POD menjadi dasar bagi kontraktor untuk merealisasikan pekerjaan, bukan sekadar capaian administratif. Pemerintah mengharapkan setiap pemegang konsesi mengupayakan pengembangan sesuai rencana dan kemampuannya.
Bahlil juga menegaskan, pemegang konsesi yang tidak sanggup melaksanakan proyek diminta mengembalikan konsesinya kepada negara. Konsesi yang dikembalikan dapat ditawarkan kepada pihak lain yang dinilai mampu mengembangkan potensi produksi di blok tersebut. Pesan ini menempatkan tanggung jawab pelaksanaan pada kontraktor yang telah memperoleh hak pengelolaan. Jika hak itu tidak dapat dimanfaatkan untuk menjalankan proyek, pemerintah ingin kesempatan pengembangan diberikan kepada pelaku yang siap bekerja.
Langkah tersebut dimaksudkan agar wilayah kerja dengan potensi migas tidak tertahan terlalu lama tanpa kemajuan. Bagi KKKS, arahan ini menegaskan bahwa persetujuan pengembangan membawa kewajiban untuk menindaklanjuti rencana secara konkret. Bagi pemerintah, pengembalian konsesi membuka peluang untuk mencari pengelola pengganti, tanpa mengubah tujuan utama pengembangan blok. Bahlil meminta kontraktor segera merealisasikan proyek yang telah disetujui; bila tidak mampu, konsesi dikembalikan kepada negara agar dapat ditawarkan kepada pihak lain yang sanggup mengembangkannya.
Kebutuhan minyak Indonesia masih jauh lebih besar daripada produksi yang dapat dihasilkan dari dalam negeri. Bahlil menyampaikan bahwa konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting minyak berada di kisaran 600.000–650.000 barel per hari. Perbedaan angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan untuk memenuhi kebutuhan energi melalui produksi domestik. Karena itu, percepatan pengembangan blok migas dinilai penting agar potensi sumber daya yang telah diberikan kepada pemegang konsesi dapat segera berkontribusi pada pasokan nasional.
Konsumsi menggambarkan kebutuhan atau pemakaian minyak, sementara lifting merujuk pada volume minyak yang berhasil diangkat dari lapangan. Keduanya bukan ukuran yang sama, sehingga angka konsumsi tidak dapat langsung diperlakukan sebagai angka produksi. Dengan konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari dan lifting hanya sekitar 600.000–650.000 barel per hari, terdapat selisih besar yang harus diatasi. Selisih ini menunjukkan bahwa produksi domestik belum mencukupi kebutuhan, dan pemenuhan kekurangannya membuat Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan energi.
Upaya meningkatkan lifting melalui kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, dan optimalisasi operasi dapat membantu mempersempit kesenjangan tersebut. Namun, proyek migas membutuhkan perencanaan serta pelaksanaan yang konsisten; konsesi yang tidak segera dikembangkan belum mampu menambah pasokan. Dorongan agar pemegang blok menjalankan proyek atau mengembalikan konsesi berkaitan dengan kebutuhan memastikan wilayah kerja produktif dan peluang peningkatan produksi tidak tertunda. Langkah ini bukan berarti hasilnya akan langsung menyamai tingkat konsumsi, tetapi dapat menjadi bagian dari usaha memperkuat pasokan jangka panjang.
Angka lifting juga perlu dibedakan dari kontribusi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar berbasis nabati yang dapat mendukung bauran energi, tetapi kontribusinya tidak mengubah definisi konsumsi minyak maupun volume lifting minyak mentah. Pemisahan kategori ini penting agar gambaran kebutuhan dan pasokan tetap akurat. Dalam konteks swasembada, peningkatan produksi minyak domestik merupakan salah satu tantangan utama, bersama pengelolaan permintaan dan pengembangan sumber energi lain. Selama konsumsi tetap jauh di atas lifting, percepatan proyek migas menjadi salah satu langkah yang dinilai perlu untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Program biodiesel B50 menjadi salah satu bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan pemanfaatan campuran biodiesel tersebut, pasokan energi yang tersedia disebut setara dengan sekitar 250.000 hingga 300.000 barel minyak per hari. Besaran ini menunjukkan kontribusi B50 dalam memenuhi kebutuhan energi, meskipun angka tersebut tidak menghapus kebutuhan Indonesia terhadap pasokan minyak dari sumber lain. Program itu hadir di tengah kebutuhan energi domestik yang tetap besar dan menjadi salah satu konteks dalam pembahasan ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, Indonesia masih mengimpor sekitar 700.000 hingga 750.000 barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Angka impor tersebut tetap besar jika dibandingkan dengan kontribusi energi setara yang diberikan program B50. Dengan demikian, kebutuhan pasokan minyak dari luar negeri masih menjadi bagian penting dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri. Data itu menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, termasuk menjaga agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi di tengah besarnya ketergantungan pada impor minyak.
Bahlil menyampaikan bahwa peningkatan lifting minyak masih menjadi pekerjaan berat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya menambah produksi dalam negeri belum merupakan hal yang mudah, sementara kebutuhan energi tetap harus dipenuhi. Kontribusi B50 dan impor minyak merupakan dua hal yang terkait dengan kondisi pasokan energi saat ini, tetapi keduanya tidak mengubah beratnya tantangan untuk meningkatkan lifting. Dalam konteks kebutuhan tersebut, pemerintah masih menghadapi pekerjaan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Besarnya impor harian, di samping kontribusi biodiesel, menjadi gambaran kebutuhan pasokan yang harus diperhatikan ketika membahas pemenuhan energi domestik.
Pemerintah mendorong seluruh pemegang konsesi minyak dan gas bumi yang telah memperoleh persetujuan Plan of Development (POD) untuk segera merealisasikan rencana pengembangan blok masing-masing. Persetujuan POD menandai adanya rencana pengembangan yang telah disetujui, sehingga pemegang konsesi diharapkan melanjutkan langkah menuju pelaksanaan proyek. Arahan ini menempatkan realisasi sebagai perhatian utama, bukan sekadar keberadaan rencana di atas dokumen. Pemegang konsesi diharapkan menjalankan pengembangan sesuai rencana yang telah disetujui agar potensi blok dapat diupayakan secara nyata. Dengan mendorong pelaksanaan proyek, pemerintah ingin memastikan konsesi yang sudah memperoleh persetujuan dapat memberikan kontribusi pada kegiatan hulu migas nasional.
Realisasi proyek dinilai penting untuk mendukung peningkatan produksi minyak nasional. Pengembangan blok yang berjalan diharapkan membantu mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperkuat upaya memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Upaya menaikkan produksi juga berkaitan dengan kebutuhan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor. Karena itu, pelaksanaan POD menjadi salah satu langkah yang didorong dalam pengembangan sektor hulu migas. Pemerintah mengarahkan pemegang konsesi agar tidak menunda rencana pengembangan yang telah disetujui, sehingga potensi produksi dapat diupayakan melalui proyek yang konkret. Fokus pada realisasi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran pemegang konsesi dalam mendukung agenda produksi nasional. Namun, arahan ini tetap berpusat pada pelaksanaan rencana pengembangan blok yang telah mendapat persetujuan.
Isu pelaksanaan pengembangan juga menjadi bagian dari pembahasan dalam Forek Hulu Migas 2026. Forum tersebut mempertemukan regulator, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kontraktor, akademisi, dan investor di sektor hulu migas. Kehadiran berbagai pihak membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertemu dan membahas perkembangan sektor tersebut.
Baca juga: Bahlil Buka Jalur Pelaporan Dugaan Praktik Perizinan Migas di Bawah Tangan | Bahlil Minta Kontrak Ekspor Gas 2027 Tetap Berjalan | RUU Migas: Gagasan Bahlil soal Perizinan Satu Pintu dan Pajak Eksplorasi
