Jakarta | Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima gratifikasi berupa uang tunai dan saham dengan nilai sekitar Rp33,9 miliar. Selain dakwaan tersebut, jaksa juga menguraikan dugaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal warga negara asing (WNA). Nilai pemerasan yang disebut dalam perkara itu mencapai Rp168,9 miliar. Kedua kelompok tuduhan tersebut menjadi pokok perkara yang disampaikan pada persidangan awal.
Dakwaan dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Dalam persidangan itu, jaksa memaparkan dugaan penerimaan gratifikasi serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses layanan keimigrasian. Perkara ini menyoroti dua jenis dugaan tindak pidana dengan nilai yang berbeda: penerimaan uang dan saham, serta pemerasan terhadap pihak yang mengurus dokumen terkait izin tinggal WNA. Uraian jaksa menjadi dasar bagi proses pemeriksaan perkara di pengadilan.
Penting untuk membedakan isi dakwaan dari putusan pengadilan. Angka dan perbuatan yang disebutkan merupakan tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum, dan belum menjadi kesimpulan hukum bahwa Silmy Karim terbukti bersalah. Dalam proses selanjutnya, majelis hakim akan memeriksa bukti dan keterangan yang diajukan, sementara pihak terdakwa memperoleh kesempatan untuk menanggapi serta menyampaikan pembelaan. Status seseorang sebagai terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Karena itu, penyebutan dugaan gratifikasi senilai sekitar Rp33,9 miliar dan dugaan pemerasan yang disebut mencapai Rp168,9 miliar perlu selalu dikaitkan dengan dakwaan jaksa. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan akan ditentukan melalui pemeriksaan persidangan dan putusan hakim, bukan semata-mata melalui pembacaan dakwaan pada sidang perdana.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa Silmy Karim diduga menerima gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas. Nilai saham yang dirinci dalam perkara tersebut mencapai Rp31.381.119.019. Jaksa menyebut pembelian saham berlangsung pada 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025, serta menduga dana untuk membiayai pembelian itu berasal dari pihak lain. Rincian tersebut merupakan uraian dakwaan dan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa penerimaan itu terjadi sebagaimana dituduhkan.
Untuk uang tunai, jaksa menyatakan penerimaan terjadi dalam rentang 19 Agustus 2025 sampai 11 Mei 2026. Sejumlah dana, menurut dakwaan, diberikan dengan keterangan sebagai dana operasional wakil menteri. Silmy disebut menerima Rp960 juta pada 19 Agustus 2025. Setelah itu, terdapat pembayaran berkala sebesar Rp160 juta per bulan sejak 25 Agustus 2025 sampai 11 Mei 2026. Jaksa menyebut total pembayaran berkala tersebut mencapai Rp1,6 miliar. Rangkaian pembayaran itu menjadi bagian dari rincian yang diajukan untuk menjelaskan asal, waktu, dan pola penerimaan yang dipersoalkan.
Jaksa mengaitkan dugaan penerimaan tersebut dengan posisi Silmy sebagai direktur jenderal imigrasi dan wakil menteri. Masa jabatan yang disebut dalam dakwaan berlangsung pada 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Menurut penilaian jaksa, penerimaan uang dan saham itu bertentangan dengan tugas serta kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut. Pengaitan ini menjadi dasar bagi jaksa untuk menempatkan pemberian yang didakwakan dalam konteks pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pejabat. Dalam pemeriksaan perkara, rincian nominal, waktu transaksi, sumber dana pembelian saham, dan kaitannya dengan jabatan akan dinilai berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak. Silmy tetap berhak menyampaikan bantahan dan pembelaan melalui proses peradilan, sementara penilaian akhir atas dakwaan berada pada majelis hakim.
Dalam surat dakwaan, jaksa mengemukakan bahwa Silmy Karim tidak melaporkan penerimaan berupa uang dan saham kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak penerimaan tersebut. Jaksa merujuk pada Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menjadi dasar bagi kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu tersebut. Uraian ini merupakan bagian dari konstruksi dakwaan yang disampaikan penuntut umum.
Menurut jaksa, tidak dilakukannya pelaporan dalam batas 30 hari kerja itu memiliki konsekuensi terhadap penilaian hukum atas penerimaan yang disebut dalam dakwaan. Jaksa menyatakan bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Silmy. Atas dasar hubungan dengan jabatan dan ketiadaan laporan kepada KPK sesuai tenggang yang dirujuk, penuntut umum menilai seluruh uang dan saham yang disebut diterima itu sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Penilaian tersebut merupakan pendapat jaksa sebagaimana dituangkan dalam surat dakwaan, bukan kesimpulan yang disajikan di luar proses hukum.
Jaksa juga mendasarkan uraian dakwaannya pada anggapan bahwa tidak terdapat dasar yang sah menurut hukum bagi penerimaan tersebut. Dengan demikian, dalam konstruksi penuntut umum, unsur penerimaan yang berkaitan dengan jabatan, tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu yang ditentukan, serta dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah dipaparkan sebagai rangkaian alasan untuk mengategorikannya sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor disebut dalam konteks tenggang pelaporan, sementara penilaian terhadap penerimaan disampaikan jaksa melalui dakwaan. Rangkaian uraian ini mencerminkan dasar yang dikemukakan penuntut umum terkait dugaan gratifikasi, tanpa menambahkan keterangan mengenai tanggapan terdakwa ataupun informasi lain yang tidak tercantum dalam bahan yang tersedia.
Dalam dakwaan terpisah, jaksa menguraikan dugaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian yang mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA). Menurut jaksa, praktik tersebut berkaitan dengan permintaan pembayaran dalam proses layanan keimigrasian. Nilai keseluruhan yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp168,9 miliar. Angka itu merupakan nilai yang dikemukakan jaksa untuk dugaan pemerasan tersebut, bukan penjelasan otomatis mengenai jumlah yang diterima setiap pejabat.
Jaksa menyatakan bahwa praktik yang didakwakan itu turut memperkaya Silmy Karim sebesar Rp1,2 miliar. Sejumlah pejabat imigrasi juga disebut memperoleh manfaat dengan nilai berbeda. Saffar Muhammad Godam disebut menerima Rp500 juta, sedangkan Jaya Saputra sekitar Rp6,53 miliar. Tessar Bayu Setyaji disebut memperoleh sekitar Rp2,88 miliar, dan Bagus Bramantyo sekitar Rp4,24 miliar.
Nama lain yang dicantumkan jaksa ialah Juniadi Sri Priambudi, dengan nilai sekitar Rp16,30 miliar, serta Gusti Benardiansyah, sekitar Rp50,96 miliar. Rincian tersebut disampaikan sebagai bagian dari uraian dakwaan mengenai pihak-pihak yang, menurut jaksa, diperkaya dalam perkara ini. Jaksa tidak merinci dalam informasi dakwaan yang dirujuk bagaimana seluruh nilai individual tersebut berhubungan secara aritmetis dengan angka keseluruhan Rp168,9 miliar. Karena itu, angka-angka itu tidak semestinya dijumlahkan atau dianggap sebagai penjelasan lengkap atas nilai keseluruhan tanpa uraian lebih lanjut.
Jaksa menuduh Silmy bertindak bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi dengan cara yang melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaan. Peran masing-masing, sebagaimana digambarkan dalam dakwaan, dinilai saling berkaitan dalam rangkaian dugaan pemerasan atas layanan izin tinggal WNA. Uraian tersebut masih merupakan tuduhan yang harus diuji dalam proses peradilan. Para pihak yang disebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan bantahan dan pembelaan, sementara penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan berada pada majelis hakim berdasarkan pemeriksaan bukti dan keterangan di persidangan.
Baca juga: Sidang Dakwaan Silmy Karim dan Tujuh Terdakwa Digelar di Tipikor Jakarta Pusat | Dugaan Pelecehan terhadap Sembilan Siswa SD di Deli Serdang Diselidiki | Serangan Celurit terhadap Suporter di Jalan Jakarta–Bogor Disebut Acak
