Jakarta | Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), organisasi sayap Partai Gerindra, menegaskan komitmennya untuk menjembatani visi dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat, khususnya umat Kristiani. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi, saat memberikan arahan politik kepada kader Gekira se-Kalimantan Utara dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada Rabu (28/10). Dalam kegiatan itu, ia mendorong para kader memahami arah perjuangan partai serta mampu menyampaikan informasi secara jelas di lingkungan masing-masing.
Nikson memandang kader Gekira memiliki peran penting sebagai duta umat Kristiani di Gerindra sekaligus duta partai di tengah masyarakat. Peran tersebut menuntut kader untuk menerangkan perjuangan Gerindra dan Prabowo secara utuh, bukan hanya mengenalkan nama atau kegiatan organisasi. Kader diharapkan dapat menjelaskan visi, kebijakan, dan program pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menyampaikannya secara tepat sesuai konteks kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, komunikasi pemerintah, partai, dan warga dapat berlangsung lebih terbuka.
Upaya menjelaskan program pemerintah juga memerlukan pemahaman yang memadai. Karena itu, arahan politik dalam Musda menjadi ruang bagi kader untuk memperkuat pengetahuan, menyamakan pemahaman, dan menyiapkan langkah komunikasi di wilayah Kalimantan Utara. Kader dapat menjadi penghubung yang mendengarkan pertanyaan maupun aspirasi warga, kemudian menyampaikan informasi mengenai program secara bertanggung jawab. Pendekatan dialogis penting agar penjelasan tidak berhenti sebagai penyampaian satu arah, melainkan membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan.
Melalui peran tersebut, Gekira berupaya memperluas jangkauan komunikasi politik Gerindra hingga komunitas umat Kristiani dan masyarakat umum. Nikson menekankan bahwa kader perlu membawa pesan perjuangan partai secara menyeluruh, sekaligus menjaga kepercayaan melalui sikap yang terbuka dan konsisten. Komitmen ini menempatkan kader sebagai penghubung visi pemerintahan Prabowo dan kehidupan sehari-hari warga. Di tingkat daerah, kesiapan mereka menjelaskan kebijakan dapat membantu masyarakat mengenali tujuan program serta memahami bagaimana informasi dan aspirasi dapat disampaikan kepada pihak terkait.
Nikson menegaskan bahwa tugas kader Gekira tidak berhenti pada keikutsertaan dalam rapat, pelatihan, atau kegiatan formal organisasi. Kader juga perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan membangun hubungan yang terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Percakapan dengan keluarga, lingkungan gereja, serta komunitas setempat dapat menjadi ruang untuk mendengar kebutuhan warga sekaligus menjelaskan program Prabowo secara jelas. Pendekatan yang dekat dan saling menghormati membantu informasi disampaikan tanpa kesan memaksa, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan pandangan mereka.
Menurut Nikson, komunikasi juga perlu menjangkau ruang digital. Media sosial dan kanal daring lainnya berpengaruh terhadap cara publik menerima informasi, membentuk pendapat, dan membicarakan kebijakan. Karena itu, kader dapat menggunakan ruang tersebut untuk berbagi penjelasan mengenai program, menanggapi pertanyaan, dan meluruskan informasi yang keliru dengan bahasa yang santun. Kehadiran digital sebaiknya tidak hanya berorientasi pada banyaknya unggahan atau interaksi, tetapi pada mutu pesan dan kepercayaan yang dibangun. Kader perlu menjaga agar komunikasi tetap relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan informasi yang dapat diperiksa.
Nikson mengingatkan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum membagikan kabar, kader dianjurkan memeriksa sumber, konteks, dan kebenarannya, terutama ketika informasi beredar cepat di media sosial. Kemampuan membedakan fakta, opini, dan disinformasi merupakan bagian dari tanggung jawab politik, bukan sekadar kecakapan menggunakan teknologi. Langkah sederhana seperti membandingkan kabar dengan sumber tepercaya dan tidak meneruskan klaim yang belum terverifikasi dapat mencegah kesalahpahaman. Dengan sikap cermat, kader dapat berkomunikasi secara lebih bertanggung jawab, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dan mendukung penyampaian program secara akurat. Peran tersebut melengkapi kegiatan organisasi: kader bukan hanya menerima materi, melainkan ikut memastikan informasi yang beredar di lingkungan sosialnya tetap jernih, benar, dan bermanfaat bagi warga.
Nikson menempatkan literasi politik sebagai bekal penting bagi kader agar mampu memahami persoalan publik dan menjelaskannya kepada masyarakat secara jernih. Ia mengingatkan bahaya sikap apatis dengan mengutip ungkapan yang dikaitkan dengan Bertolt Brecht: “Buta yang terburuk adalah buta politik.” Ungkapan tersebut menyoroti bahwa ketidakpedulian terhadap urusan bersama dapat membuat warga tidak menyadari siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan siapa yang menanggung akibatnya.
Menurut Nikson, buta politik bukan sekadar tidak mengenal nama partai atau tidak mengetahui jadwal pemilu. Seseorang juga dapat mengalami kebutaan politik ketika tidak memahami hubungan keputusan publik dan kehidupan sehari-harinya. Berbagai hal yang kerap dianggap sebagai urusan pribadi sebenarnya dipengaruhi kebijakan: harga pangan, biaya pendidikan, mutu layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga perlindungan lingkungan. Keputusan mengenai anggaran, aturan, dan prioritas pembangunan dapat berpengaruh langsung pada akses serta kondisi masyarakat di bidang-bidang tersebut.
Karena itu, melek politik tidak sama dengan selalu membela partai atau pemerintah. Literasi politik berarti memiliki kemampuan untuk memahami tujuan dan pelaksanaan kebijakan, menilai dampaknya secara kritis, serta membedakan informasi yang dapat dipercaya dari kabar yang menyesatkan. Warga yang melek politik juga dapat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, dengan alasan yang jelas dan tetap menghormati ruang dialog. Partisipasi demokratis tidak berhenti pada pemungutan suara; mendengarkan, berdiskusi, mengawasi kebijakan, dan menyampaikan aspirasi juga merupakan bagian dari kehidupan demokratis.
Bagi kader Gekira di Kalimantan Utara, pemahaman ini menjadi bekal saat menjelaskan program Prabowo kepada masyarakat. Mereka perlu menguasai isi program dan konteksnya agar informasi yang disampaikan akurat, tidak berlebihan, serta sesuai dengan kebutuhan warga. Pada saat yang sama, komunikasi bukan hanya penyampaian pesan satu arah. Kader perlu membuka ruang untuk mendengar pertanyaan, pengalaman, aspirasi, dan kritik masyarakat, lalu menyikapinya dengan terbuka. Dengan demikian, literasi politik membantu kader menjalankan peran sebagai penghubung yang informatif sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam demokrasi.
Dalam diskusi terbatas di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Nikson mengingat pesan mengenai pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Menurut penuturan Nikson, Prabowo mengingatkan bahwa perpecahan bukan sekadar perbedaan pandangan yang merenggangkan hubungan antarkelompok. Jika dibiarkan, perpecahan dapat membawa risiko besar bagi kehidupan berbangsa, sementara memulihkan persatuan setelah keretakan terjadi bukan perkara mudah. Taruhannya, sebagaimana disampaikan dalam percakapan itu, adalah kehancuran. Pesan tersebut menempatkan persatuan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya sebagai semboyan yang disampaikan dalam kegiatan politik atau pertemuan resmi.
Nikson menilai peringatan itu perlu diterjemahkan ke dalam sikap politik yang nyata. Para kader dan pemimpin, menurut pandangannya, perlu mengutamakan persaudaraan serta kepentingan nasional ketika menghadapi perbedaan pilihan maupun kepentingan. Sikap tersebut menuntut kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, kesediaan mendengarkan pihak lain, dan penolakan terhadap cara-cara yang memperuncing permusuhan. Mengutamakan persaudaraan bukan berarti mengabaikan persoalan atau menyamakan semua pandangan, melainkan memastikan perbedaan dibicarakan tanpa merusak hubungan sosial. Dengan demikian, pesan tentang persatuan dapat menjadi pedoman dalam interaksi politik sehari-hari dan mendorong kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Di Kalimantan Utara, masyarakat hidup dengan latar belakang, identitas, dan pengalaman yang beragam. Nikson berpandangan bahwa menjaga persatuan di tengah kemajemukan tidak berarti menghapus perbedaan ataupun menghindari kritik. Kritik tetap diperlukan untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan mengangkat masalah yang dirasakan warga. Yang penting adalah menyampaikannya secara bertanggung jawab serta membuka ruang bagi tanggapan dan pembahasan bersama.
Baca juga: Prabowo Siapkan Peresmian 1.413 Titik Listrik Desa, Sulawesi Jadi Lokasi yang Dipertimbangkan | Polda PBD Gelar Program Polisi Peduli Pengangguran, Perkuat Kedekatan Polri dengan Masyarakat | Proyek Baterai Antam–CATL Bersiap Diresmikan Prabowo
