Jakarta | Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menghentikan penggunaan istilah “kecerdasan buatan”, atau AI, dalam dokumen resmi pemerintah dan menggantinya dengan “kecerdasan super”, yang disingkat SI. Rencana tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Ia menyatakan bahwa istilah AI tidak akurat untuk menggambarkan teknologi yang dimaksud, sehingga pemerintahannya akan menghapus penyebutan itu secara bertahap. Dengan demikian, perubahan yang dibicarakan berkenaan dengan pilihan kata dalam komunikasi dan dokumen pemerintah federal Amerika Serikat, bukan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
Unggahan itu menandai dorongan untuk mengubah cara pemerintah AS menyebut teknologi yang kini banyak dibahas dalam kebijakan publik, layanan, dan industri. Dalam penggunaan umum, AI merujuk pada sistem komputasi yang dirancang untuk menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kemampuan seperti pengenalan pola, pemrosesan bahasa, atau pembuatan konten. Istilah “kecerdasan super” dapat memberi kesan kemampuan yang melampaui kecerdasan manusia, sehingga penggantian istilah tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai definisi dan cakupan yang dimaksud. Namun, rencana perubahan nama itu sendiri tidak otomatis mengubah teknologi atau fungsi sistem yang digunakan.
Trump menggambarkan penghapusan istilah AI sebagai proses bertahap, bukan perubahan yang serta-merta berlaku pada seluruh dokumen. Rincian pelaksanaan, termasuk lembaga yang akan terdampak, jadwal, serta pedoman istilah pengganti, perlu dibedakan dari pernyataan awal di media sosial. Sampai informasi lebih lanjut disampaikan melalui arahan atau dokumen resmi, rencana tersebut sebaiknya dipahami sebagai usulan yang diumumkan oleh presiden, bukan sebagai bukti bahwa seluruh materi pemerintah telah diperbarui. Perhatian publik karena itu tertuju pada bagaimana istilah SI akan didefinisikan dan digunakan, serta apakah perubahan nomenklatur akan disertai perubahan kebijakan yang lebih luas. Untuk saat ini, inti pengumumannya adalah rencana administrasi pemerintahan Trump di Amerika Serikat untuk secara bertahap mengganti istilah AI dengan SI dalam dokumen pemerintah.
Perubahan istilah yang direncanakan pemerintah Amerika Serikat bertumpu pada perintah eksekutif yang dikeluarkan pada 29 September 2026. Melalui arahan tersebut, seluruh lembaga pemerintah federal diminta mulai menggunakan istilah “kecerdasan super” sebagai pengganti istilah AI dalam komunikasi dan dokumen resmi. Perintah itu juga memperkenalkan singkatan SI untuk merujuk pada istilah baru tersebut. Dengan demikian, perubahan yang diumumkan bukan sekadar usulan dalam pernyataan publik, melainkan arahan administratif yang menjadi dasar bagi lembaga-lembaga terkait untuk menyesuaikan penggunaan bahasa mereka.
Cakupan arahan itu meliputi surat-menyurat, situs web, serta dokumen kebijakan pemerintah. Artinya, istilah baru dapat muncul dalam berbagai materi resmi yang diterbitkan atau digunakan lembaga, mulai dari korespondensi hingga penjelasan kebijakan kepada masyarakat. Pemakaian singkatan SI juga diarahkan agar mengikuti penggunaan istilah “kecerdasan super” dalam konteks tersebut. Perintah ini menetapkan perubahan pada pilihan kata yang digunakan lembaga dalam komunikasi tertulis, sehingga penerapannya berkaitan dengan konsistensi istilah pada kanal dan dokumen pemerintah.
Informasi yang tersedia menempatkan kebijakan ini sebagai perubahan terminologi dalam komunikasi dan dokumentasi pemerintah. Arahan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan adanya perubahan pada teknologi, standar teknis, atau pengaturan lain di luar penggunaan istilah. Karena itu, ruang lingkupnya perlu dipahami secara khusus: lembaga pemerintah AS diarahkan memakai “kecerdasan super” dan SI dalam materi yang disebutkan, bukan serta-merta mengubah makna teknis sistem yang dibahas. Perintah eksekutif tanggal 29 September 2026 menjadi landasan bagi langkah tersebut, sementara penerapan istilahnya terlihat pada surat-menyurat, situs web, dan dokumen kebijakan yang disusun oleh lembaga pemerintah.
Donald Trump menilai istilah kecerdasan buatan atau AI kurang tepat untuk menggambarkan teknologi yang kini berkembang pesat. Menurut penjelasan yang disampaikannya, kata “artificial” dapat memberi kesan bahwa teknologi tersebut tidak nyata, palsu, atau sekadar tiruan. Ia menganggap kesan itu tidak sejalan dengan kemampuan AI yang semakin luas dan pengaruhnya yang terus meningkat. Karena itu, Trump mengusulkan penggunaan sebutan “kecerdasan super” sebagai istilah yang dinilainya lebih sesuai untuk membicarakan teknologi tersebut.
Pandangan itu juga tercermin dalam pernyataannya mengenai dokumen pemerintah Amerika Serikat. Trump menyebut telah melarang penggunaan istilah AI dalam dokumen terkait, dan menginginkan agar sebutan “super intelligence”, atau SI, digunakan sebagai gantinya. Pernyataan tersebut berfokus pada pilihan istilah dalam dokumen, bukan pada penghentian pengembangan atau penggunaan teknologinya. Gagasan penggantian nama itu disampaikan sebagai upaya membuat bahasa resmi, menurut pandangannya, lebih mencerminkan kemampuan teknologi yang dibahas.
Trump turut menyinggung penggunaan istilah tersebut oleh media. Dalam pertanyaan yang diarahkan kepada The Wall Street Journal, ia menanyakan kapan media itu akan mulai menyebut teknologi tersebut sebagai SI, bukan AI. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa usulannya tidak hanya menyasar bahasa di lingkungan pemerintah, tetapi juga cara media menamai teknologi tersebut. Namun, pernyataannya tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa The Wall Street Journal telah menerima usulan itu atau mengubah istilah yang digunakan. Alasan yang ia berikan tetap berkaitan dengan kesan yang ditimbulkan kata “artificial” dan anggapannya bahwa kemampuan serta pengaruh teknologi telah berkembang. Dengan demikian, dorongan memakai istilah “kecerdasan super” merupakan pilihan penamaan yang ia ajukan berdasarkan cara ia memahami makna kata AI, sementara pertanyaan kepada media meminta tanggapan mengenai kemungkinan penggunaan sebutan SI.
Perintah untuk mengganti istilah “kecerdasan buatan” dengan “kecerdasan super”, atau SI, telah mulai diterapkan dalam lingkungan pemerintah Amerika Serikat. Dokumen baru yang membahas teknologi AI diarahkan untuk menggunakan istilah tersebut, sehingga perubahan ini tidak berhenti sebagai wacana atau pengumuman administratif. Penggunaan istilah baru menjadi bagian dari cara lembaga menyusun dan menyampaikan informasi resmi mengenai perkembangan teknologi itu.
Penerapannya juga terlihat pada kanal komunikasi pemerintah. Sejumlah lembaga telah memakai sebutan “kecerdasan super” atau singkatan SI di situs web dan materi resmi mereka. Perubahan tersebut dapat muncul dalam halaman informasi, pernyataan, maupun komunikasi yang menjelaskan teknologi terkait. Dengan demikian, penggunaan istilah itu mulai hadir dalam berbagai bentuk komunikasi publik, meskipun penerapannya berlangsung melalui dokumen dan saluran yang dikelola masing-masing lembaga.
Tanggapan terhadap langkah tersebut beragam. Sebagian pihak memandang perubahan nama itu tidak membawa makna teknis baru: teknologi yang dibahas tetap sama, sementara istilahnya saja yang diganti. Dari sudut pandang ini, penggunaan SI lebih merupakan pilihan bahasa dan penamaan daripada penetapan kategori ilmiah yang berbeda. Pihak lain menyambut perubahan tersebut sebagai cara untuk menghargai kemajuan teknologi dan menandai pentingnya perkembangan kecerdasan buatan. Mereka juga melihat istilah itu sebagai penegasan bahwa Amerika Serikat ingin menampilkan peran dan posisinya dalam bidang teknologi tersebut. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa perdebatan bukan hanya mengenai kata yang dipilih dalam dokumen, tetapi juga mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui istilah resmi. Namun, tanggapan yang ada berpusat pada penamaan, nilai simbolis, dan pengakuan atas kemajuan teknologi, bukan pada perubahan teknis yang telah ditetapkan bersama. Untuk saat ini, lembaga pemerintah tetap mulai memasukkan SI ke dalam materi publik dan dokumen baru yang terkait dengan teknologi AI, sesuai arahan yang telah diberikan. Perkembangan pelaksanaannya dapat diamati melalui pembaruan komunikasi resmi lembaga-lembaga tersebut.
Baca juga: Pemerintah Bahas Penyesuaian Batas Penghasilan Bebas Pajak | Gibran Perlihatkan Dokumen Riwayat Pendidikan dalam Sidang di PTUN Jakarta | Lima Sorotan Politik: Capaian Pemerintah, Diplomasi Budaya, dan Respons DPR
