Jakarta | Pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak mentah berpotensi memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Tekanan ganda ini dapat mendorong kebutuhan dana pemerintah untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi, terutama apabila kondisi pasar berlangsung dalam waktu lama. Besarnya beban tersebut bergantung pada perkembangan harga minyak serta nilai tukar rupiah, dua faktor yang turut menentukan biaya penyediaan energi dan besaran dukungan fiskal bagi masyarakat.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, memperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat meningkat menjadi Rp600 triliun hingga Rp700 triliun. Proyeksi tersebut berlaku apabila rata-rata harga minyak bertahan di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada pada level Rp18.000 per dolar AS hingga akhir tahun. Angka itu menunjukkan besarnya risiko fiskal yang mungkin dihadapi pemerintah jika kedua tekanan tersebut terjadi secara bersamaan dan bertahan sepanjang periode yang diperkirakan.
Harga minyak yang tinggi meningkatkan biaya pengadaan energi, sementara rupiah yang melemah membuat pembayaran atas komoditas berdenominasi dolar AS membutuhkan lebih banyak rupiah. Kombinasi keduanya dapat memperbesar selisih biaya energi dan harga yang dibayar konsumen, sehingga pemerintah perlu menyediakan dana lebih besar untuk subsidi maupun kompensasi. Karena itu, perubahan harga minyak dan kurs tidak hanya menjadi persoalan pasar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap ruang fiskal dan perencanaan anggaran negara.
Deon menyampaikan proyeksi tersebut dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea pada Jumat, 30 Oktober 2026. Perkiraan Rp600 triliun–Rp700 triliun merupakan gambaran bersyarat, bukan angka pasti yang telah ditetapkan. Realisasi kebutuhan anggaran akan mengikuti pergerakan harga minyak dan nilai tukar selama tahun berjalan. Perkembangan kedua indikator itu menjadi penting untuk dicermati karena dapat mengubah besaran dana yang perlu disediakan pemerintah bagi perlindungan konsumen serta keberlanjutan pasokan energi. Jika asumsi tersebut bertahan sampai akhir tahun, tekanan terhadap anggaran energi akan jauh lebih besar dibandingkan kondisi dengan harga minyak dan kurs yang lebih terkendali.
Asumsi makro dalam APBN 2026 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel. Angka tersebut menjadi dasar perencanaan penerimaan dan belanja negara, termasuk perhitungan kebutuhan subsidi serta kompensasi energi. Namun, kondisi yang disebutkan dalam sumber menunjukkan tekanan yang jauh lebih besar daripada patokan tersebut: rupiah telah menyentuh Rp18.000 per dolar AS, sedangkan ICP pada September 2026 tercatat US$112,81 per barel.
Selisih itu penting karena pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya pengadaan energi dalam rupiah. Indonesia masih mengimpor komoditas energi, termasuk minyak mentah dan bahan bakar minyak, sehingga harga global dan kurs turut memengaruhi biaya pasokan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor minyak dan gas pada Agustus 2026 mencapai US$3,53 miliar, naik 30,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut memberi gambaran tentang besarnya paparan impor ketika harga dan kurs bergerak tidak sesuai asumsi anggaran.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan harga Pertalite tetap ditahan pada Rp10.000 per liter hingga akhir tahun. Kebijakan menjaga harga eceran tersebut dapat membantu membatasi kenaikan beban langsung bagi konsumen, terutama rumah tangga dan sektor yang bergantung pada transportasi. Namun, ketika biaya impor meningkat sementara harga jual tidak ikut menyesuaikan, terdapat selisih yang perlu ditangani melalui mekanisme subsidi atau kompensasi, bergantung pada kebijakan dan perhitungan pemerintah.
Dengan demikian, tekanan terhadap anggaran tidak hanya ditentukan oleh satu indikator. Kurs yang lebih lemah dari asumsi APBN, ICP yang jauh lebih tinggi, serta kebutuhan impor energi dapat secara bersamaan memperbesar biaya fiskal untuk menjaga pasokan dan harga. Perbandingan angka-angka tersebut menjelaskan mengapa ruang anggaran menghadapi tantangan, tetapi besaran akhir subsidi tetap bergantung pada volume konsumsi, harga pengadaan, kebijakan penyaluran, dan keputusan pemerintah. Karena itu, realisasi belanja perlu dinilai bersama perkembangan asumsi makro dan data impor terbaru.
Subsidi dan kompensasi energi berperan menahan dampak perubahan harga energi terhadap masyarakat. Ketika harga minyak atau nilai tukar bergerak sehingga biaya penyediaan energi meningkat, dukungan pemerintah dapat mencegah kenaikan biaya tersebut langsung diteruskan kepada konsumen. Dengan demikian, keterjangkauan energi bagi rumah tangga dan pelaku usaha tidak serta-merta berubah mengikuti gejolak pasar. Namun, perlindungan itu tidak menghilangkan biaya yang timbul. Beban justru bergeser ke anggaran negara, yang perlu menanggung kebutuhan subsidi maupun kompensasi kepada badan usaha terkait.
Tekanan pada belanja pemerintah dapat bertambah apabila rupiah melemah, terutama karena sebagian biaya energi dipengaruhi harga dalam dolar AS. Sensitivitas APBN 2026 yang ditetapkan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS menambah beban belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,1 triliun. Angka tersebut telah memperhitungkan kompensasi energi. Artinya, estimasi itu menggambarkan tambahan tekanan pada belanja pusat dalam kerangka perhitungan yang juga memasukkan dampak kompensasi, bukan sekadar perubahan harga yang dirasakan konsumen.
Besarnya sensitivitas tersebut memperlihatkan hubungan kondisi eksternal dan kebutuhan fiskal untuk menjaga harga energi tetap terjangkau. Jika tekanan nilai tukar berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga minyak, kebutuhan belanja untuk mempertahankan kebijakan subsidi dan kompensasi dapat meningkat. Perkembangan ini menjadi perhatian karena anggaran memiliki alokasi dan batas tertentu, sementara durasi serta skala gejolak pasar tidak selalu dapat dipastikan. Pemerintah perlu memperhitungkan pergerakan variabel tersebut dalam melihat besaran kebutuhan belanja, termasuk kemungkinan bahwa komitmen perlindungan harga akan menambah tekanan fiskal ketika biaya energi naik.
Deon menyampaikan bahwa ia tidak yakin strategi apa yang perlu ditempuh Indonesia dalam menghadapi situasi tersebut. Ia berharap krisis yang sedang berlangsung dapat segera berakhir, sehingga kebutuhan anggaran tetap sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Pernyataan itu mencerminkan ketidakpastian mengenai langkah yang tepat di tengah tekanan terhadap biaya energi dan anggaran, sekaligus harapan agar kondisi yang memicu tambahan kebutuhan belanja tidak berlarut-larut. Selama subsidi dan kompensasi menjaga energi tetap terjangkau, perkembangan nilai tukar serta harga minyak tetap relevan bagi perhitungan beban negara dan kebutuhan belanja pemerintah pusat.
Dalam paparan APBN Kita edisi September 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga akhir September. Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat, 9 Oktober 2026. Bahan tayang mencatat realisasi per 30 September 2026 sebesar Rp376,8 triliun, atau setara 84,3% dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN. Angka ini menunjukkan sebagian besar pagu telah digunakan sebelum tahun anggaran berakhir, sementara realisasi berikutnya masih dapat dipengaruhi perkembangan harga dan kebutuhan energi.
Menurut rincian pada bahan tayang, realisasi terdiri atas Rp222,5 triliun untuk subsidi dan Rp154,4 triliun untuk kompensasi. Kedua pos tersebut mendukung pembiayaan energi, tetapi dicatat sebagai komponen yang berbeda dalam paparan pemerintah. Terdapat perbedaan angka yang perlu dicermati: dalam pernyataan lisannya, Suahasil menyebut total Rp378,8 triliun dengan rasio realisasi 84,3%. Karena bahan tayang mencantumkan Rp376,8 triliun, kedua angka itu disajikan sesuai sumber masing-masing dan tidak disamakan. Rasio 84,3% disebut pada bahan tayang maupun dalam pernyataan lisan.
Sebagai pembanding pada.
Baca juga: BI Belum Pastikan Kenaikan Suku Bunga di Tengah Tekanan Rupiah | Kampung Nelayan Merah Putih: Target Produksi Ikan Rp56 Triliun dan Dampaknya bagi Nelayan | Renovasi Rumput SUGBK Berpotensi Membuat Timnas Indonesia Pindah Kandang pada Maret 2027
