Kabupaten Biak Numfor | Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dirancang untuk memperkuat kegiatan ekonomi di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pengembangan kampung nelayan menjadi salah satu upaya menghadirkan sarana dan dukungan yang lebih memadai bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan di kantornya pada Kamis (29/10/2026).
Skala pembangunan yang direncanakan menunjukkan bahwa program ini ditujukan untuk menjangkau banyak komunitas pesisir di berbagai daerah. KKP memperkirakan sekitar 429 ribu nelayan akan menerima manfaat langsung, sementara dampaknya diperkirakan turut dirasakan oleh 1,7 juta anggota keluarga mereka. Dukungan bagi nelayan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas melaut, tetapi juga dapat membantu memperkuat lingkungan ekonomi tempat mereka tinggal. Karena itu, pengembangan kampung diharapkan mendorong aktivitas usaha setempat dan memperluas kesempatan bagi keluarga nelayan untuk memperoleh manfaat dari kegiatan perikanan.
Menurut Trenggono, KNMP juga menjadi bagian dari upaya membangun daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh investasi pemerintah. Kehadiran program di wilayah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dukungan kawasan pesisir dan daerah yang telah lebih dahulu berkembang. Dengan membangun fasilitas serta ekosistem pendukung secara terarah, pemerintah ingin memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi perikanan lokal. Rencana pembangunan 1.369 kampung ini sekaligus menempatkan nelayan dan keluarganya sebagai penerima manfaat utama dari pengembangan ekonomi pesisir. Pelaksanaan program dan dukungan yang tersedia nantinya akan menentukan sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai.
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain ikan terbesar di dunia. Sasaran tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas produksi dan pengelolaan kawasan perikanan, bukan sekadar pembangunan sarana fisik. Pemerintah menargetkan produksi ikan mencapai 2,82 juta ton per tahun, dengan nilai ekonomi sekitar Rp56 triliun atau setara kurang lebih US$3,3 miliar. Angka tersebut merupakan target yang ingin dicapai melalui program ini, bukan hasil yang telah terealisasi. Keberhasilannya akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan, dukungan bagi nelayan, serta keterhubungan produksi dengan pasar. Dengan demikian, skala sasaran produksi perlu dipahami bersama upaya memperkuat rantai usaha perikanan dari penangkapan hingga distribusi.
Dampak yang diharapkan juga mencakup peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan proyeksi bahwa pendapatan nelayan dapat meningkat menjadi Rp7,7 juta per bulan. Proyeksi ini menggambarkan hasil yang dituju, bukan jaminan pendapatan bagi setiap nelayan atau capaian yang sudah terjadi. Perubahan pendapatan akan dipengaruhi lain oleh produktivitas, musim, harga ikan, biaya operasional, dan akses terhadap pembeli. Karena itu, penguatan fasilitas pendaratan, penyimpanan, serta penanganan hasil tangkapan dapat berperan penting dalam mengurangi kehilangan mutu dan meningkatkan nilai jual. Dukungan yang tepat diharapkan membuat manfaat ekonomi lebih terasa bagi masyarakat pesisir.
KNMP juga direncanakan menyerap 50.000 tenaga kerja. Kesempatan tersebut berpotensi muncul bukan hanya dari kegiatan melaut, tetapi juga dari tumbuhnya usaha mikro di sekitar kawasan. Pengolahan ikan, penjualan makanan, dan usaha kuliner dapat menyediakan pekerjaan serta sumber penghasilan tambahan bagi keluarga nelayan dan warga setempat. Jika pasokan bahan baku lebih teratur dan kualitas produk terjaga, pelaku usaha kecil berpeluang mengembangkan pasar. Pada skala nasional, peningkatan produksi dan penanganan hasil tangkapan yang lebih baik diharapkan turut memperkuat ekspor perikanan tangkap. Namun, peningkatan ekspor tetap memerlukan pemenuhan standar mutu, akses logistik, dan permintaan pasar. Seluruh sasaran ini menunjukkan potensi dampak berantai bagi ekonomi pesisir, sementara realisasinya bergantung pada pelaksanaan program dan kondisi usaha perikanan.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar yang dihadapi banyak komunitas pesisir. Indonesia memiliki 2.910 desa nelayan, tetapi kondisi permukiman dan kegiatan ekonominya belum merata. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggambarkan sebagian desa sebagai kawasan padat dan kumuh, dengan sarana-prasarana terbatas. Nelayan juga menghadapi ketergantungan pada musim ikan serta keterbatasan akses terhadap teknologi, yang dapat menyulitkan peningkatan produktivitas dan kestabilan pendapatan.
Skala tantangan tersebut terlihat dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025, yang mencatat sekitar 3,228 juta nelayan di Indonesia. Mayoritas disebut berasal dari masyarakat miskin. Sementara itu, rata-rata nilai tukar nelayan selama lima tahun terakhir tercatat 104,4. Angka ini menjadi salah satu gambaran kondisi ekonomi rumah tangga nelayan dan memperlihatkan pentingnya upaya yang tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga memperkuat akses pasar, fasilitas pengolahan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Contoh capaian KNMP disampaikan dari Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipaparkan Trenggono, nilai tukar nelayan di desa tersebut meningkat dari 109 menjadi 113,2. Program ini memberi manfaat kepada 89 nelayan dan 445 keluarga. Data per Juli 2026 menunjukkan pendapatan rata-rata nelayan naik 78 persen, dari Rp4,35 juta menjadi Rp7,73 juta per bulan. Produksi ikan bertambah 103 persen, dari 446 kilogram menjadi 904 kilogram per nelayan per bulan. Nilai penjualan ikan juga meningkat 47 persen, dari Rp9 juta menjadi Rp15,87 juta per nelayan per bulan. Trenggono menyatakan hasil tangkapan yang sebelumnya hanya memenuhi kebutuhan lokal kini turut dikirim ke luar kota dengan standar industri. Perkembangan tersebut memberi gambaran mengenai potensi peningkatan nilai ekonomi hasil laut ketika produksi dan penanganannya didukung oleh fasilitas serta saluran pemasaran yang lebih baik. Meski demikian, capaian di satu desa merupakan contoh yang perlu dinilai sesuai konteks dan tidak otomatis mencerminkan hasil di seluruh desa nelayan.Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya mencakup penataan kawasan, tetapi juga intervensi sarana-prasarana yang ditujukan untuk mendukung kegiatan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembangunan dermaga atau tambatan perahu sebagai salah satu fasilitas yang disiapkan. Infrastruktur ini dirancang agar nelayan memiliki tempat untuk menambatkan kapal dan mengakses kawasan pendaratan ikan dengan lebih tertata. Program tersebut juga mencakup penyediaan kapal perikanan yang layak, sehingga kegiatan melaut dapat ditunjang oleh sarana yang memadai.
Fasilitas penanganan hasil tangkapan turut menjadi bagian dari rencana. Kampung nelayan akan dilengkapi cold storage untuk menyimpan ikan dalam suhu terkendali serta pabrik es untuk mendukung pengawetan setelah ikan didaratkan. Ketersediaan sarana tersebut dipandang relevan bagi kampung yang selama ini belum memiliki fasilitas dasar seperti dermaga, kapal yang layak, penyimpanan dingin, dan produksi es. Tanpa sarana penanganan yang memadai, ikan lebih rentan mengalami penurunan mutu sebelum dipasarkan. Namun, penyebutan fasilitas dalam rancangan program tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh lokasi telah menerimanya atau bahwa dampaknya sudah terukur secara luas.
Perlu dibedakan fasilitas yang direncanakan dalam program, perkembangan yang telah dilaporkan pada lokasi tertentu, dan sasaran pembangunan nasional. Desa Samber-Binyeri di Biak Numfor disebut sebagai lokasi yang telah menunjukkan hasil pembangunan, tetapi laporan mengenai desa tersebut tidak berarti seluruh komponen program telah tersedia di semua kampung nelayan. Pemerintah menetapkan sasaran untuk membangun 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 dengan standar yang sama.
Baca juga: Jejak Beras SPHP yang Diduga Disalahgunakan dan Dampaknya bagi Subsidi Pangan | Irigasi, Pupuk, dan Harga Gabah: Langkah Zulhas Menggenjot Produksi Pangan | HDDAP Rp1,8 Triliun dan Upaya Memperkuat Rantai Pasok Hortikultura
