Kabupaten Deli Serdang | Memasuki musim hujan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman, terutama potensi banjir pesisir atau rob. Warga yang tinggal di kawasan pantai diminta mencermati informasi cuaca dan peringatan dini, serta memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal. Kesiapsiagaan diperlukan karena rob dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, merendam permukiman maupun akses jalan, dan menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat. Pemerintah daerah dan unsur terkait juga diharapkan menyampaikan informasi secara cepat agar warga dapat menyiapkan langkah antisipasi sesuai kondisi setempat. Masyarakat sebaiknya mengetahui jalur menuju tempat yang lebih aman, menjaga dokumen penting, dan mengikuti arahan petugas apabila situasi berkembang.
Arahan kesiapsiagaan dan peringatan dini tersebut diterbitkan melalui surat Direktur Peringatan Dini BNPB bernomor B-79/BNPB/PDIN/BP.03.02/10/2026, tertanggal 22 Oktober 2026. BNPB menyebut potensi peningkatan risiko rob berkaitan dengan beberapa faktor, termasuk fase bulan purnama pada 26 Oktober 2026 dan fase perigee pada 29 Oktober 2026. Dinamika oseanografi juga menjadi pemicu yang perlu diperhatikan dalam periode tersebut. Kombinasi faktor-faktor ini dapat memengaruhi kondisi muka air laut dan meningkatkan potensi genangan di kawasan pesisir. Karena dampak di setiap lokasi dapat berbeda, masyarakat diimbau mengikuti perkembangan informasi resmi dan tidak hanya mengandalkan keadaan yang terlihat pada saat itu. Peringatan dini menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan kepastian bahwa rob akan terjadi di seluruh lokasi.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Sp Panjaitan, menyampaikan bahwa wilayah pesisir yang dinyatakan terancam tersebar di 15 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daftar itu juga mencakup Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, serta Maluku. Warga di daerah pesisir provinsi-provinsi tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada rentang waktu yang berdekatan dengan fase bulan purnama dan perigee. Informasi BNPB menjadi pengingat agar kesiapsiagaan dilakukan sejak dini dengan memperhatikan pengumuman dari pemerintah daerah dan petugas kebencanaan. Jika terdapat genangan atau kondisi yang membahayakan, masyarakat sebaiknya mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan resmi yang berlaku di wilayah masing-masing.
Untuk mengurangi risiko banjir rob, BNPB meminta BPBD dan masyarakat pesisir meningkatkan kewaspadaan ketika air laut mencapai pasang maksimum. Warga sebaiknya membatasi kegiatan di pantai, terutama aktivitas yang menempatkan mereka dekat garis air atau kawasan yang mudah tergenang. Hindari pula lokasi pesisir yang berisiko terdampak limpasan laut, dan ikuti informasi serta arahan resmi dari petugas setempat. Jika gelombang tinggi berpotensi membahayakan keselamatan, nelayan diminta menunda melaut sampai keadaan dinyatakan lebih aman. Perahu, alat tangkap, kendaraan, dan aset warga lainnya perlu dipindahkan atau diikat kuat agar tidak terseret arus maupun rusak akibat genangan.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pemantauan kondisi cuaca dan pasang surut dengan mengacu pada informasi BMKG. Informasi tersebut perlu diteruskan secara cepat dan mudah dipahami kepada BPBD, aparat desa, nelayan, serta warga yang tinggal di kawasan rawan. Pemantauan lapangan juga penting untuk mengetahui perubahan ketinggian air, kondisi gelombang, dan titik-titik yang mulai tergenang. Dengan pembaruan informasi yang teratur, masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan lebih awal, sementara petugas dapat menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan situasi terkini.
Selain pemantauan, pemerintah daerah perlu memeriksa kesiapan tempat pengungsian, termasuk akses, kapasitas, air bersih, dan kebutuhan dasar bagi warga yang mungkin harus mengungsi. Saluran drainase pesisir perlu dibersihkan agar aliran air tidak terhambat sampah atau sedimentasi. Tanggul pantai dan perlindungan pesisir lainnya juga perlu diperiksa, terutama pada bagian yang menunjukkan kerusakan atau berpotensi mengalami limpasan. Pemeriksaan ini membantu pemerintah menentukan perbaikan atau pengamanan sementara sebelum pasang maksimum terjadi.
BPBD bersama perangkat daerah terkait perlu memastikan personel, sarana komunikasi, transportasi, dan logistik evakuasi tersedia serta siap digunakan. Jalur evakuasi perlu dikenali warga, khususnya kelompok rentan yang mungkin membutuhkan bantuan lebih cepat. Berton menegaskan bahwa koordinasi pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat sangat penting untuk menekan risiko serta dampak bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kesiapsiagaan bersama, disertai kepatuhan terhadap peringatan, dapat membantu mengurangi paparan bahaya dan mempercepat respons ketika kondisi pesisir memburuk.
Hingga akhir Oktober 2026, bencana hidrometeorologi basah masih menjadi perhatian di berbagai wilayah Indonesia. Hujan berintensitas tinggi dapat memicu banjir, genangan, dan gangguan aktivitas masyarakat, terutama di kawasan dengan aliran sungai yang meluap atau sistem drainase terbatas. Situasi ini berlangsung ketika sejumlah daerah menghadapi cuaca yang berubah cepat, sehingga pemantauan kondisi lapangan dan penyampaian informasi resmi menjadi penting. Data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menunjukkan bahwa kejadian bencana terus bertambah sepanjang tahun. Catatan tersebut memberi gambaran mengenai skala risiko yang perlu diantisipasi pemerintah daerah dan warga, termasuk melalui kesiapsiagaan keluarga, pemeriksaan saluran air, serta kewaspadaan terhadap imbauan evakuasi setempat. Banjir menjadi salah satu ancaman yang paling nyata dalam laporan terbaru.
Menurut data BNPB per Jumat, 30 Oktober 2026, total kejadian bencana tercatat mencapai 2.247. Dalam perkembangan terbaru, terdapat tambahan enam kejadian banjir di Sumatra Utara dan Aceh, serta dua kejadian cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Dampak banjir dilaporkan cukup besar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Sebanyak 7.615 kepala keluarga terdampak, sementara 7.327 rumah terendam. Di Kota Medan, banjir berdampak pada 2.405 kepala keluarga. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak bencana tidak hanya berupa genangan, tetapi juga dapat mengganggu tempat tinggal dan kegiatan sehari-hari warga. Pemerintah setempat dan masyarakat perlu mengikuti informasi penanganan serta perkembangan kondisi di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, peringatan hujan lebat hingga sangat lebat turut disampaikan untuk sejumlah daerah. Aceh berada dalam status siaga, sedangkan sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua berpotensi menerima dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis 91B di Laut Andaman. Potensi cuaca tersebut perlu dicermati karena hujan deras dapat meningkatkan risiko banjir dan dampak hidrometeorologi lainnya, meskipun tingkat ancaman dapat berbeda antardaerah. Warga di wilayah yang diperkirakan terdampak disarankan memantau prakiraan dan peringatan resmi, menghindari lokasi rawan banjir ketika hujan berlangsung, serta menyiapkan langkah keselamatan keluarga. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi risiko tersampaikan dengan jelas, termasuk kepada warga di kawasan rendah dan bantaran sungai. Kewaspadaan bersama membantu mengurangi paparan risiko ketika kondisi cuaca memburuk.
Selain risiko rob, BNPB mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya hidrometeorologi lain, seperti banjir, angin kencang atau puting beliung, dan tanah longsor. Langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum cuaca memburuk, sementara warga juga perlu mengetahui tindakan yang harus diambil ketika keadaan darurat terjadi.
Untuk mengurangi risiko banjir, warga dapat bergotong royong membersihkan saluran air agar aliran tidak tersumbat sampah dan endapan. Kegiatan susur sungai juga dapat membantu mengenali kondisi aliran serta potensi hambatan, tetapi harus dilakukan dengan aman dan berada di bawah pengawasan petugas BPBD. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi yang aman dan lokasi tujuan, terutama di lingkungan yang kerap terdampak genangan.
Warga di sekitar bendungan atau aliran sungai sebaiknya memperhatikan kondisi infrastruktur bendungan.
Baca juga: Peringatan BMKG: Hujan Sedang hingga Lebat dan Angin Kencang Mengintai Sejumlah Wilayah | Hujan Semalaman Picu Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah Cilacap | Prakiraan Cuaca 31 Oktober: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Tujuh Kota
