Bandung | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Pelajar Progresif Indonesia menggelar kegiatan literasi media dan politik bertajuk “Trias Politika” di Bandung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 500 pelajar dari wilayah Bandung Raya. Sebagian besar peserta merupakan pemilih pemula yang akan menghadapi pengalaman memilih dalam pemilihan umum maupun proses demokrasi lainnya. Kehadiran ratusan pelajar tersebut menunjukkan pentingnya ruang belajar yang membantu generasi muda memahami informasi dan peran mereka sebagai warga negara.
Melalui kegiatan ini, para pelajar diajak lebih cermat dalam menerima dan menilai informasi politik yang beredar, terutama melalui media sosial. Beragam konten dapat ditemui dengan cepat di ruang digital, tetapi tidak semuanya akurat, berimbang, atau disajikan dengan konteks yang memadai. Karena itu, literasi media menjadi bekal penting agar peserta tidak sekadar membaca atau membagikan informasi, melainkan juga mempertimbangkan sumber, tujuan, dan keandalan pesan. Sikap kritis membantu pelajar membedakan informasi yang dapat dipercaya dari klaim yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Fokus kegiatan “Trias Politika” adalah mendorong pelajar menjadi konsumen media yang kritis sekaligus pemilih yang cerdas dan berintegritas. Sebagai pemilih pemula, mereka perlu memahami bahwa keputusan politik sebaiknya didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan semata-mata pengaruh kabar viral atau ajakan yang tidak terverifikasi. Kecermatan dalam menyerap informasi juga mendukung partisipasi yang bertanggung jawab, termasuk ketika berdiskusi dan menyampaikan pandangan kepada orang lain. Dengan mempertemukan edukasi media dan politik, kegiatan ini memberi perhatian pada hubungan kualitas informasi dan kualitas pilihan warga. Bagi pelajar Bandung Raya, bekal tersebut dapat membantu mereka menjalani peran demokratis secara lebih sadar, menimbang informasi dengan bijak, serta menjaga integritas ketika menentukan pilihan.
Dalam kegiatan ini, peserta diajak memahami bahwa informasi politik di media sosial perlu disaring sebelum dipercaya maupun dibagikan. Arus konten yang cepat dan beragam membuat pengguna berhadapan dengan berita, opini, potongan pernyataan, serta unggahan yang belum tentu menyajikan konteks secara utuh. Karena itu, sikap cermat dimulai dengan tidak langsung bereaksi terhadap judul yang provokatif atau klaim yang memancing emosi. Peserta didorong menilai isi pesan secara tenang, memeriksa sumbernya, dan membedakan fakta dari pendapat.
Materi juga membahas cara mengenali hoaks. Peserta diajak memperhatikan siapa yang menerbitkan informasi, kapan informasi tersebut disampaikan, serta apakah bukti dan konteks yang menyertainya dapat dipertanggungjawabkan. Klaim politik sebaiknya dibandingkan dengan keterangan dari sumber lain yang kredibel, bukan hanya diterima karena berulang kali muncul di linimasa atau dibagikan oleh orang yang dikenal. Jika kebenarannya belum dapat dipastikan, menahan diri untuk tidak menyebarkannya merupakan pilihan yang lebih bertanggung jawab.
Selain keterampilan memeriksa konten, peserta diperkenalkan pada dinamika ruang informasi digital, termasuk filter bubble dan echo chamber. Filter bubble dapat membuat seseorang lebih sering menerima konten yang sejalan dengan minat atau pandangannya, sementara echo chamber menggambarkan keadaan ketika pandangan serupa terus berulang dalam lingkungan informasi yang terbatas. Kedua fenomena ini dapat membentuk kesan bahwa satu sudut pandang mewakili keseluruhan kenyataan. Memahami pengaruh tersebut membantu peserta menyadari bahwa linimasa pribadi bukan gambaran lengkap dari perdebatan politik.
Riset KPID Jawa Barat yang disebut dalam kegiatan menunjukkan bahwa 80,20 persen pandangan politik Generasi Z diperoleh dari media sosial. Temuan ini menegaskan besarnya peran platform digital dalam membentuk cara generasi muda mengenal isu dan menilai perkembangan politik. Namun, banyaknya paparan informasi tidak dengan sendirinya menjamin kebenaran atau pemahaman yang seimbang. Oleh sebab itu, kemampuan memeriksa validitas informasi menjadi penting agar peserta tidak mudah terpengaruh oleh klaim keliru, dapat mengenali keterbatasan perspektif di ruang digital, serta memahami dinamika politik secara lebih sehat dan objektif.
Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menekankan bahwa literasi media merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi derasnya arus informasi. Di tengah kemudahan mengakses beragam sumber melalui ponsel dan platform digital, pelajar tidak cukup hanya menerima atau meneruskan pesan yang mereka temukan. Mereka perlu memahami cara informasi disajikan, memeriksa sumbernya, serta mempertimbangkan konteks sebelum mengambil kesimpulan. Sikap cermat tersebut membantu pelajar menjaga diri dari informasi yang menyesatkan sekaligus mendorong penggunaan media secara bertanggung jawab.
Perhatian khusus diperlukan saat pelajar berhadapan dengan informasi politik di media baru. Berbagai unggahan dapat tampil meyakinkan, padahal kebenarannya belum tentu teruji. Karena itu, pelajar perlu membedakan informasi politik yang valid dari hoaks dengan memeriksa asal sumber, membandingkan isi dengan rujukan tepercaya, dan tidak langsung menyebarkan materi yang belum jelas. Ketelitian ini penting karena informasi yang keliru dapat membentuk pemahaman yang salah. Adiyana juga mengingatkan bahwa konten tertentu berpotensi merusak proses berpikir, terutama bila diterima berulang tanpa pemeriksaan dan refleksi kritis.
Literasi media dengan demikian bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kecakapan menilai isi dan dampak informasi. Pelajar dapat membiasakan diri berhenti sejenak sebelum bereaksi, menguji klaim, dan membedakan fakta dari opini atau manipulasi. Kebiasaan tersebut relevan bagi mereka yang akan memasuki usia pemilih, sebab pilihan politik sebaiknya berangkat dari pemahaman yang cukup, bukan dari kabar yang belum terverifikasi atau dorongan sesaat. Adiyana berharap pelajar Bandung Raya tumbuh sebagai konsumen media yang kritis serta pemilih pemula yang cerdas dan berintegritas. Harapan itu menempatkan generasi muda sebagai pihak yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menyikapinya secara bijak. Dengan ketahanan informasi yang kuat, mereka diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih sadar, menjaga ruang komunikasi tetap sehat, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik dengan pertimbangan yang matang.
Ketua Umum Pelajar Progresif Indonesia, Chandra, menyebut kolaborasi pihak penyelenggara sebagai langkah penting untuk membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan pelajar. Menurut dia, upaya ini diperlukan agar pelajar tidak hanya menerima informasi politik secara pasif, tetapi mampu memahami konteks, memeriksa sumber, dan menimbang dampaknya secara kritis. Kesadaran tersebut diharapkan tumbuh melalui ruang belajar yang terbuka, dialogis, dan sesuai dengan pengalaman generasi muda dalam menggunakan media sosial setiap hari. Kolaborasi penyelenggara juga dinilai dapat mempertemukan pendekatan edukasi pelajar dengan pemahaman mengenai peran media penyiaran dalam menyampaikan informasi publik secara bertanggung jawab.
Chandra berpandangan bahwa isu politik dekat dengan kehidupan masyarakat karena keputusan dan dinamika politik dapat berpengaruh terhadap kebijakan publik. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sehingga pelajar perlu memiliki bekal untuk memahami isu tersebut. Pendidikan politik, menurutnya, tidak cukup hanya membahas aktor atau peristiwa politik, tetapi juga perlu mengajarkan cara memperoleh dan menilai informasi. Perspektif penyiaran menjadi penting dalam proses itu, sebab pemahaman tentang kerja media dan prinsip penyampaian informasi dapat membantu pelajar mengenali berita yang layak dipercaya. Bekal tersebut juga diperlukan untuk mencegah misinformasi dan hoaks menyebar tanpa pemeriksaan di ruang digital. Dengan demikian, pelajar diharapkan mampu membedakan informasi faktual dari klaim yang belum terverifikasi, sekaligus lebih cermat ketika membagikan konten.
Ia menilai ekosistem penyiaran yang sehat dapat ikut menjaga kualitas informasi politik yang diterima publik. Penyampaian informasi yang bertanggung jawab, berimbang, dan mengutamakan akurasi membantu masyarakat memperoleh konteks yang memadai saat mengikuti isu politik. Peran tersebut penting terutama ketika arus informasi di media sosial bergerak cepat dan berbagai klaim beredar luas.
Baca juga: Pelajar Bandung Raya Diajak Lebih Cermat Menyikapi Informasi Politik di Media Sosial | Jejak Pengiriman 12 Kilogram Ganja dari Medan Terungkap di Kabupaten Bandung
