JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima agenda utama pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dan koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan strategis Sumatera Utara dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari sektor ekonomi, konektivitas wilayah, sumber daya manusia, hingga penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola melalui perencanaan yang terarah agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah provinsi meminta dukungan Bappenas dalam mendorong sejumlah rencana pengembangan kewilayahan yang memiliki dampak lintas sektor.
Lima prioritas yang disampaikan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Sumut sekaligus menjawab kebutuhan daerah yang terus berkembang. Koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar program yang dirancang pemerintah provinsi dapat memperoleh penguatan kebijakan, pembiayaan, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini juga diharapkan mencegah tumpang tindih perencanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bobby menekankan bahwa rencana pengembangan kewilayahan Sumatera Utara harus berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Keselarasan tersebut penting untuk memastikan agenda daerah terintegrasi ke dalam sasaran nasional, termasuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui audiensi ini, Sumatera Utara berupaya memperkuat posisi strategisnya dalam perencanaan pembangunan nasional serta memperoleh dukungan konkret bagi pelaksanaan lima agenda prioritas tersebut.
Sumatera Utara dipandang memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan nasional karena perannya sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Letak geografis tersebut memberikan keunggulan strategis bagi pengembangan perdagangan, konektivitas, investasi, serta hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Karena itu, pembangunan di Sumatera Utara tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi memperkuat daya saing Indonesia di kawasan regional dan global.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa provinsi ini memiliki basis demografi dan ekonomi yang besar. Jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai sekitar 15,8 juta jiwa, sehingga wilayah tersebut menjadi salah satu pusat pasar, tenaga kerja, dan aktivitas produksi terbesar di Indonesia. Besarnya populasi juga menciptakan kebutuhan sekaligus peluang untuk memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah.
Dari sisi ekonomi, pada triwulan II 2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara tercatat sekitar Rp341,05 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 5,06 persen. Kinerja itu menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara memiliki ketahanan dan kapasitas untuk terus berkembang di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Kontribusinya juga cukup besar, yakni sekitar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional.
Menurut penjelasan Bobby, potensi tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Sumatera Utara ditempatkan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan bioindustri dan pariwisata global. Penguatan kedua sektor itu dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, membuka lapangan kerja, serta memperluas peluang investasi berkelanjutan. Keselarasan potensi daerah dan prioritas nasional menjadi dasar penting bagi Sumatera Utara untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat. Dengan dukungan tersebut, pembangunan konektivitas, industri, pariwisata, dan sumber daya manusia diharapkan dapat berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Bappenas, Bobby Nasution menyampaikan lima agenda utama Sumatera Utara yang diharapkan memperoleh dukungan pemerintah pusat. Lima agenda tersebut mencakup pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit berstandar internasional, penguatan keterpaduan pembangunan, pemberian afirmasi bagi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Agenda pembangunan RSU Haji Medan mendapat perhatian khusus karena diarahkan untuk menjadikannya rumah sakit rujukan berstandar internasional. Pengembangan ini diharapkan memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara sekaligus meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam menangani kebutuhan masyarakat. Dalam penyampaiannya, dukungan yang diharapkan berkaitan dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan milik Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea atau Korea Eximbank.
Prioritas kedua adalah keterpaduan pembangunan. Agenda ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan berbagai arah pembangunan di Sumatera Utara dengan kebijakan dan dukungan pemerintah pusat. Penyelarasan tersebut menjadi salah satu hal yang diajukan dalam pertemuan bersama Bappenas.
Prioritas berikutnya ialah afirmasi bagi Kepulauan Nias. Usulan ini menegaskan perhatian terhadap wilayah tersebut dalam agenda pembangunan Sumatera Utara. Bobby juga menyampaikan pengembangan koridor ekonomi Belawan–Kuala Tanjung–Sei Mangkei sebagai salah satu prioritas yang perlu didukung. Selain itu, percepatan pemulihan pascabencana menjadi agenda kelima, mengingat proses pemulihan memerlukan dukungan agar dapat berlangsung lebih cepat. Kelima usulan tersebut menjadi dasar permohonan dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pembangunan daerah, dengan RSU Haji Medan sebagai salah satu rencana yang dijelaskan secara lebih spesifik melalui rujukan pada pembiayaan EDCF.
Bobby Nasution menekankan bahwa penguatan ekonomi Sumatera Utara membutuhkan konektivitas yang mampu menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Tantangannya bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan hubungan sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, pasar, dan jaringan distribusi berjalan efisien. Potensi sawit, karet, kelapa, produksi pangan, serta energi perlu dikembangkan secara terpadu agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Arah pengembangan tersebut mencakup sejumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan di Sumatera Utara. Metropolitan Medan serta kawasan industri Medan–Binjai–Deli Serdang menjadi salah satu penggerak utama kegiatan perkotaan, perdagangan, jasa, dan manufaktur. Selanjutnya, Kuala Tanjung–Sei Mangkei diarahkan sebagai kawasan penting untuk industri dan hilirisasi berbasis sumber daya. Danau Toba memiliki peluang besar dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara koridor Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli berperan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan konektivitas, hilirisasi, dan pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi sebagai fokus utama. Keterhubungan antardaerah diharapkan dapat meningkatkan investasi, produktivitas, daya saing komoditas, serta penciptaan lapangan kerja. Integrasi tersebut juga akan memperkuat posisi Sumut sebagai salah satu penopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Karena itu, pemerintah provinsi berharap rencana pengembangan kawasan dan infrastruktur tersebut memperoleh perhatian serta dukungan prioritas dari pemerintah pusat, baik melalui kebijakan, pembiayaan, maupun percepatan pembangunan sarana pendukung.
