JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Tongkat kepemimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi beralih dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Serah terima jabatan tersebut berlangsung pada Jumat (9/10) di Rupatama, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Prosesi ini menandai dimulainya tanggung jawab Dekananto sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam prosesi tersebut, pergantian kepemimpinan Polda Jawa Timur berlangsung secara resmi sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini memegang posisi sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto.
Peralihan jabatan di Rupatama Mabes Polri itu menjadi penanda perubahan kepemimpinan pada salah satu kepolisian daerah yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi Polri. Jabatan Kapolda Jawa Timur selanjutnya berada di bawah kepemimpinan Dekananto, setelah sebelumnya dijalankan oleh Nanang Avianto. Rangkaian serah terima tersebut dilaksanakan di hadapan pimpinan Polri dan menjadi dasar resmi bagi pergantian tugas kedua perwira tinggi tersebut.
Penetapan Dekananto sebagai Kapolda Jawa Timur menempatkannya sebagai pejabat yang bertanggung jawab memimpin Polda Jawa Timur. Sementara itu, Nanang Avianto mengakhiri masa kepemimpinannya pada posisi tersebut setelah proses serah terima dilaksanakan. Prosesi yang dipimpin Kapolri itu menegaskan bahwa pergantian jabatan telah berlangsung sesuai mekanisme resmi di lingkungan Mabes Polri. Dengan selesainya acara tersebut, kepemimpinan Polda Jawa Timur secara formal berada di tangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Upacara serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan Polri mencakup lima posisi strategis. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penataan kepemimpinan untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat pusat dan kewilayahan. Dari lima jabatan itu, salah satu perhatian utama tertuju pada pergantian Kapolda Jawa Timur, wilayah dengan dinamika keamanan, sosial, dan pelayanan publik yang cukup kompleks.
Pada tingkat pusat, jabatan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri berpindah dari Komjen Pol Wahyu Widada kepada Komjen Pol Asep Edi Suheri. Perubahan tersebut kemudian berlanjut pada posisi Kapolda Metro Jaya. Komjen Pol Asep Edi Suheri menyerahkan jabatan itu kepada Komjen Pol Dadang Hartanto. Dua pergantian ini menempatkan pejabat berpengalaman pada posisi yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal serta pengelolaan keamanan di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Di wilayah timur Indonesia, jabatan Kapolda Maluku berganti dari Irjen Pol Dadang Hartanto kepada Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Sementara itu, posisi Kapolda Jawa Timur beralih dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Penunjukan Dekananto menjadi perhatian karena kepemimpinannya diharapkan mampu memperkuat hubungan kepolisian dan masyarakat, termasuk melalui pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan warga.
Selain itu, jabatan Kapolda Bali juga mengalami pergantian. Irjen Pol Daniel Adityajaya menyerahkan posisi tersebut kepada Irjen Pol Pasma Royce. Dengan demikian, seluruh rangkaian sertijab mencakup lima jabatan strategis, yakni Irwasum Polri, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Maluku, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Bali. Rangkaian perubahan ini memberikan arah baru bagi pelaksanaan tugas di setiap satuan, terutama di Jawa Timur, tempat Dekananto Eko Purwono akan memimpin dengan menekankan kedekatan, responsivitas, dan kehadiran polisi di tengah masyarakat.
Setelah menerima kepercayaan untuk memimpin Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dekananto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri. Pernyataan tersebut menjadi ungkapan awal atas penugasan yang diterimanya sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap keputusan pimpinan Polri. Bagi Dekananto, jabatan tersebut bukan sekadar perubahan posisi dalam struktur organisasi, melainkan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Dekananto menyebut jabatan sebagai sebuah amanah. Makna itu menempatkan tanggung jawab kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan institusi Polri, tetapi juga dengan masyarakat. Setiap penugasan membawa harapan publik terhadap kepolisian, sehingga kepercayaan yang diterimanya harus dipandang secara serius. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan kepolisian memiliki dimensi pelayanan publik, karena keputusan dan sikap seorang pejabat turut bersentuhan dengan kepentingan warga.
Penekanan pada amanah juga memperlihatkan pandangan Dekananto mengenai hubungan jabatan dan tanggung jawab moral. Kepercayaan dari pimpinan, menurut makna pernyataannya, berjalan beriringan dengan harapan masyarakat kepada Polri. Karena itu, penerimaan atas jabatan tersebut tidak disampaikan sebagai pencapaian pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi dan warga yang menaruh harapan pada kepolisian.
Dekananto merupakan alumni Akademi Kepolisian atau Akpol angkatan 1994. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian dari perjalanan kedinasannya di lingkungan Polri. Dengan penugasan sebagai pemimpin Polda Jawa Timur, ia menerima amanah baru yang memiliki cakupan tanggung jawab besar. Pernyataan terima kasih kepada Kapolri dan penilaiannya terhadap jabatan itu menunjukkan sikap awalnya dalam menerima kepercayaan, tanpa menyertakan agenda pribadi maupun target kerja lain di luar makna amanah dan tanggung jawab yang disampaikannya.
Dekananto menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menjalankan program Asta Cita Presiden dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Jawa Timur. Menurutnya, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan melalui kerja nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, menjaga ketertiban, serta memperkuat rasa aman di tengah warga. Kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan pelayanan hadir secara adil, terbuka, serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen itu akan dijabarkan melalui tagline Kapolri, yakni polisi bersama masyarakat. Bagi Dekananto, frasa tersebut bukan sekadar slogan, melainkan pedoman dalam membangun hubungan yang lebih dekat aparat dan warga. Polisi perlu mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, memahami karakter setiap wilayah, dan melibatkan warga dalam mencari solusi. Pendekatan yang mengutamakan komunikasi diharapkan dapat membuat pelayanan kepolisian lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dekananto juga mendorong jajaran kepolisian agar memperbanyak kehadiran di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut dapat diwujudkan melalui dialog, kegiatan sosial, sambang warga, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai unsur lainnya. Dengan interaksi yang konsisten, polisi dapat membangun kepercayaan sekaligus memperoleh masukan mengenai situasi keamanan secara lebih cepat. Hubungan yang terjalin secara langsung juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan tanpa merasa berjarak dengan institusi kepolisian.
Dalam kesempatan tersebut, Dekananto menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jawa Timur apabila masih ada sebagian masyarakat yang merasa polisi belum dekat dan belum hadir bersama mereka. Ia menilai hal itu menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus memperbaiki pelayanan dan memperkuat pendekatan kemasyarakatan. Pesan utamanya adalah memastikan polisi hadir bukan hanya ketika terjadi persoalan, melainkan juga dalam keseharian warga sebagai mitra yang mendengar, melindungi, dan bekerja bersama masyarakat.
