JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 9 Oktober 2026 masih berada di sekitar separuh dari sasaran yang ditetapkan untuk tahun ini. Berdasarkan data yang disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho pada Jumat siang, jumlah unit yang telah tersalurkan mencapai 177.161 unit. Angka tersebut setara dengan sekitar 50 persen dari target 350.000 unit hingga akhir 2026.
Dari total realisasi itu, sebanyak 177.140 unit merupakan rumah subsidi tapak. Sementara itu, penyaluran untuk rumah susun subsidi tercatat sebanyak 21 unit. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan FLPP masih sangat didominasi oleh hunian tapak, sedangkan kontribusi rumah susun subsidi masih terbatas.
Capaian 177.161 unit juga memperlihatkan adanya jarak yang cukup besar menuju target tahunan. Dengan sasaran 350.000 unit, masih terdapat sekitar 172.839 unit yang perlu disalurkan agar target tersebut dapat tercapai. Kesenjangan ini menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program hanya tersisa sekitar tiga bulan, yakni hingga Desember 2026.
Percepatan penyaluran menjadi faktor penting pada sisa periode tersebut. Untuk mencapai target, rata-rata penyaluran bulanan harus meningkat secara signifikan dibandingkan capaian hingga awal Oktober. Kondisi itu menempatkan BP Tapera dan para pemangku kepentingan terkait pada posisi yang perlu menjaga kelancaran proses pembiayaan, mulai dari kesiapan rumah subsidi, verifikasi penerima manfaat, hingga dukungan lembaga penyalur.
Data sementara ini belum serta-merta menunjukkan kegagalan program, tetapi menggambarkan tantangan besar dalam memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Perkembangan penyaluran dalam beberapa pekan berikutnya akan menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan program FLPP mengejar kekurangan realisasi sebelum penutupan tahun anggaran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyoroti capaian penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang baru mencapai 177.161 unit. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi penyaluran KPR FLPP di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, pada 9 Oktober 2026. Menurut Ara, angka tersebut masih berada di sekitar 50 persen dari sasaran penyaluran sebanyak 350.000 unit pada tahun ini.
Ara mempertanyakan faktor yang menyebabkan realisasi tersebut belum mendekati target. Ia membuka kemungkinan bahwa kuota yang ditetapkan sejak awal terlalu besar dibandingkan kemampuan penyaluran yang tersedia. Pertanyaan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk kesiapan lembaga penyalur, koordinasi antarpihak, serta kemampuan BP Tapera dalam mempercepat akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Ara juga meminta penjelasan kepada Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Heru mengenai capaian yang telah diraih. Ia mempertanyakan apakah hasil penyaluran 177.161 unit tersebut sudah merupakan capaian maksimal apabila program ditangani oleh tim terbaik. Pertanyaan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi terbuka untuk mengetahui hambatan sekaligus mengukur ruang perbaikan yang masih tersedia.
Menanggapi hal itu, Heru menyampaikan bahwa BP Tapera masih perlu bekerja lebih keras. Ia memastikan lembaganya akan terus berupaya meningkatkan penyaluran dan mengejar sasaran yang telah ditetapkan selama waktu yang tersisa hingga Desember 2026. Upaya tersebut akan membutuhkan penguatan koordinasi, percepatan proses, dan konsistensi kerja seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran FLPP.
Respons Ara dan penjelasan Heru menunjukkan bahwa capaian sementara tersebut belum dianggap memadai. Pemerintah masih memiliki waktu untuk mempersempit jarak realisasi dan target, meskipun percepatan penyaluran perlu dilakukan secara terukur agar tetap menjaga ketepatan sasaran serta kualitas layanan kepada calon penerima manfaat.
BP Tapera menyiapkan strategi pemasaran yang lebih aktif untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini dilakukan dengan memperkuat kegiatan sosialisasi dan promosi secara langsung di lapangan, terutama pada lokasi perumahan subsidi yang telah selesai dibangun dan berstatus siap huni atau ready stock. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai ketersediaan rumah, persyaratan pembiayaan, serta mekanisme pengajuan melalui program FLPP.
Dalam pelaksanaannya, para pimpinan BP Tapera akan mendatangi sejumlah kawasan perumahan subsidi di berbagai daerah. Kehadiran langsung tersebut diharapkan dapat mempertemukan pengembang, calon penerima manfaat, perbankan penyalur, dan pemangku kepentingan terkait dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan ini juga memungkinkan BP Tapera mengidentifikasi kendala di lapangan secara lebih cepat, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat hingga hambatan administratif yang dapat memperlambat proses akad pembiayaan.
Kegiatan pemasaran tersebut berada di bawah tanggung jawab Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma. Namun, pelaksanaannya tidak menjadi tugas satu unit saja. Seluruh deputi komisioner bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan tim akan turut membantu kegiatan di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi lintas jajaran ini menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan informasi dan mendorong lebih banyak masyarakat memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.
BP Tapera memandang percepatan penyaluran FLPP sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara terkoordinasi. Setiap pimpinan dan jajaran memiliki peran dalam memastikan rumah subsidi yang sudah tersedia dapat segera terserap oleh masyarakat yang membutuhkan. Melalui pemasaran langsung, sosialisasi yang konsisten, serta pemantauan terhadap kesiapan lokasi dan proses pembiayaan, BP Tapera berupaya memperkecil jarak ketersediaan rumah dan realisasi penyalurannya. Komitmen kolektif ini diharapkan mendukung pencapaian target perumahan nasional pada 2026.
Pelaksanaan sosialisasi akan diarahkan pada kawasan perumahan subsidi yang memiliki stok rumah siap huni dan berada di wilayah dengan jumlah penduduk tinggi. Strategi ini dipilih agar informasi mengenai rumah subsidi dapat menjangkau calon pembeli secara lebih efektif, terutama masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau dan tinggal atau bekerja di sekitar lokasi perumahan. Ketersediaan unit yang telah selesai dibangun juga memungkinkan calon konsumen memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi rumah, lingkungan, serta fasilitas yang ditawarkan.
Sid Herdi Kusuma akan mengoordinasikan kegiatan pemasaran rumah subsidi yang telah rampung, baik melalui kegiatan tatap muka maupun kanal daring. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan melalui pameran, kunjungan ke kawasan perumahan, dan pertemuan dengan komunitas atau kelompok pekerja. Sementara itu, pendekatan digital dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi kepada calon pembeli di pasar yang relevan. Materi yang disampaikan mencakup ketersediaan unit, persyaratan pembelian, skema pembiayaan, serta prosedur pengajuan melalui perbankan.
Heru Pudyo Nugroho akan memusatkan perhatian pada kawasan dengan pasokan rumah subsidi yang tinggi dan potensi permintaan besar. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat akan diajak melihat secara langsung rumah yang telah selesai dibangun sehingga mereka dapat menilai kualitas bangunan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan keluarga. Tim teknis juga akan mendatangi lokasi bersama pihak perbankan dan pengembang untuk menyelenggarakan showcase bagi masyarakat dari berbagai profesi di sekitar kawasan. Kehadiran perbankan memungkinkan calon pembeli memperoleh penjelasan mengenai kemampuan angsuran, kelengkapan dokumen, serta tahapan proses kredit. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat sosialisasi lebih terarah, sekaligus mempercepat pertemuan pasokan rumah yang tersedia dan calon pembeli yang memenuhi kriteria.
