JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tindak pidana dalam kasus yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, sebagai penegasan bahwa setiap informasi mengenai kemungkinan pelanggaran hukum dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril mempersilakan kepolisian, kejaksaan, atau aparat berwenang lainnya melakukan penyelidikan apabila terdapat indikasi awal yang relevan. Jika dalam tahap tersebut ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dapat dilanjutkan ke penyidikan pidana. Langkah itu diperlukan untuk memastikan dugaan yang muncul diuji melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata berdasarkan pemberitaan, asumsi, atau kesimpulan publik.
Pernyataan tersebut tidak berarti bahwa tindak pidana dalam kasus Lapas Cibinong telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran pidana tetap bergantung pada hasil pengumpulan keterangan, pemeriksaan dokumen, penelusuran fakta, serta alat bukti yang diperoleh aparat. Dengan demikian, proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Ruang penyelidikan yang dibuka Yusril juga menunjukkan bahwa dugaan persoalan di lingkungan pemasyarakatan dapat ditangani melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Aparat diharapkan menilai laporan dan temuan secara cermat sebelum menentukan langkah berikutnya. Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, proses dapat dihentikan atau diarahkan pada penanganan administratif. Sebaliknya, bila bukti awal memadai, penyidikan dapat dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan pertanggungjawaban hukumnya.
Yusril membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing dalam menelaah persoalan di Lapas Cibinong. Polri dan kejaksaan dapat menindaklanjuti apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung informasi serta dasar hukum yang memadai. Pernyataan tersebut menempatkan kemungkinan penanganan pidana sebagai bagian dari kewenangan institusional, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau bahwa pihak tertentu telah bersalah.
Polri dapat berperan sesuai tugas dan kewenangannya apabila informasi yang tersedia menunjukkan adanya dugaan pidana yang perlu ditelaah. Kejaksaan juga memiliki ruang untuk bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah dari kedua lembaga tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, bukti, dan prosedur yang relevan. Dengan demikian, tindak lanjut hukum tidak dilakukan semata-mata karena adanya perhatian publik, melainkan karena terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain Polri dan kejaksaan, Yusril menyebut KPK dapat dilibatkan apabila ditemukan indikasi korupsi. Keterlibatan itu berkaitan dengan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang memenuhi unsur serta persyaratan menurut peraturan perundang-undangan. Yusril tidak mempermasalahkan apabila persoalan di Lapas Cibinong dibawa ke ranah pidana, sepanjang ditemukan dugaan dan dasar hukum yang memadai. Sikap tersebut menunjukkan bahwa setiap lembaga dapat mengambil langkah sesuai mandatnya, dengan tetap menunggu penilaian berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Yusril menyampaikan bahwa pemerintah menghargai langkah internal yang telah ditempuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam merespons persoalan di Lapas Cibinong. Sikap tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di lingkungan pemasyarakatan tidak diabaikan, melainkan ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memandang upaya pembenahan itu sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga tata kelola lapas, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
Penghargaan itu juga mencakup tindakan tegas yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai bersalah dalam persoalan tersebut. Namun, penyampaian mengenai langkah internal perlu tetap dilakukan secara proporsional dan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. Pemerintah tidak mengungkap identitas pihak yang dikenai tindakan, bentuk sanksi yang diberikan, maupun rincian dugaan pelanggaran. Pendekatan ini diperlukan untuk menghormati proses pemeriksaan, menjaga asas kehati-hatian, dan mencegah munculnya kesimpulan yang belum didukung oleh keterangan resmi.
Menurut sikap pemerintah, pembenahan di Lapas Cibinong perlu dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Tindakan administratif atau internal, apabila telah ditetapkan sesuai prosedur, dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pengawasan dan mendorong pelaksanaan tugas yang lebih bertanggung jawab. Pada saat yang sama, ruang bagi penelusuran lebih lanjut tetap terbuka apabila ditemukan informasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Dengan demikian, penanganan persoalan tersebut dapat berjalan secara berimbang: langkah disipliner tetap dihargai, sementara kemungkinan pemeriksaan melalui jalur hukum tidak ditutup. Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar setiap perkembangan ditangani secara tertib, transparan sesuai kewenangan, dan tidak mendahului hasil proses yang sedang berlangsung.
Yusril telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Ia menyampaikan bahwa laporan tersebut menjadi bahan penting untuk diperiksa secara terbuka, dengan tetap menempatkan dirinya pada posisi netral. Sikap itu berarti bahwa ia tidak terlebih dahulu membenarkan maupun menolak isi temuan sebelum seluruh informasi dan fakta lapangan diverifikasi secara memadai.
Yusril mempersilakan adanya penyelidikan dan investigasi lebih lanjut untuk menguji setiap keterangan yang muncul dalam laporan tersebut. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk dengan memberikan ruang kepada wartawan untuk datang dan melihat secara langsung kondisi di Lapas Cibinong. Akses terhadap informasi dan situasi lapangan dinilai penting agar penilaian yang dibuat tidak hanya bertumpu pada satu sumber, melainkan dapat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Proses tersebut juga diharapkan berlangsung secara terbuka, profesional, serta tetap menghormati ketentuan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.
Apabila terdapat bagian dalam temuan Ombudsman yang tidak sesuai dengan fakta, Yusril meminta agar pihak terkait menyampaikan klarifikasi secara jelas dan berdasarkan data. Klarifikasi diperlukan untuk meluruskan informasi, menjelaskan konteks, serta memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan memberikan keterangan. Sebaliknya, apabila temuan itu terbukti benar setelah melalui pemeriksaan berbasis fakta, ia menegaskan bahwa pihak yang bersalah tidak perlu ragu untuk ditindak sesuai aturan. Dengan demikian, tindak lanjut kasus Lapas Cibinong perlu diarahkan pada pemeriksaan yang objektif, verifikasi langsung, dan penilaian berdasarkan bukti, tanpa menetapkan kesimpulan mengenai benar atau tidaknya temuan sebelum proses tersebut selesai.
