Yusril Buka Ruang Penyelidikan Pidana atas Dugaan Pelanggaran di Lapas Cibinong

KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Ia mempersilakan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun kejaksaan melakukan penyelidikan dan proses hukum apabila terdapat indikasi korupsi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan tersebut.

Menurut Yusril, langkah hukum dapat ditempuh apabila aparat menemukan bukti permulaan yang cukup. Penanganannya harus dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap dugaan tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana, tetapi perlu diuji melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang objektif.

Sikap tersebut disampaikan Yusril seusai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri mengenai persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi proses penegakan hukum apabila aparat memiliki dasar yang memadai untuk mengusut dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong.

Yusril juga menyatakan pemerintah akan mengapresiasi proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran akan diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Pemerintah, kata dia, berkepentingan memastikan pengelolaan pemasyarakatan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Apabila proses pemeriksaan menemukan bukti yang cukup, aparat dapat mengambil tindakan sesuai prosedur, termasuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, penanganannya tetap harus dihentikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Perkara ini bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 23 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan kondisi pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam inspeksi itu, Ombudsman menemukan adanya hunian warga binaan yang dilengkapi sejumlah fasilitas khusus. Temuan tersebut menjadi perhatian karena fasilitas yang tersedia dinilai berbeda dari kondisi hunian warga binaan pada umumnya. Perbedaan perlakuan dan akses terhadap fasilitas di lingkungan lapas kemudian memunculkan pertanyaan mengenai standar pengelolaan hunian, kesetaraan pelayanan, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Informasi dari inspeksi Ombudsman selanjutnya menjadi dasar bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan internal. Pemeriksaan itu diarahkan untuk mengklarifikasi kondisi sebenarnya di Lapas Cibinong, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menilai apakah fasilitas khusus tersebut diberikan sesuai prosedur atau justru merupakan bentuk penyimpangan. Proses internal juga penting untuk memastikan temuan lapangan diuji berdasarkan dokumen, keterangan petugas, dan kondisi faktual di lokasi.

Sebelum hasil pemeriksaan internal disampaikan, Yusril Ihza Mahendra mengambil posisi netral dalam menyikapi perkara tersebut. Ia mempersilakan Ombudsman, kementerian, dan pihak terkait lainnya melakukan investigasi secara menyeluruh tanpa terlebih dahulu menarik kesimpulan. Sikap itu menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan terbuka. Setelah proses internal berlangsung, kementerian kemudian membenarkan adanya pelanggaran di lapas tersebut. Dengan demikian, inspeksi Ombudsman menjadi titik awal yang mendorong pemeriksaan lebih lanjut sekaligus membuka ruang untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban atas temuan fasilitas khusus tersebut.

Tindak lanjut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap dugaan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Cibinong dilakukan melalui proses pemeriksaan internal. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi kementerian untuk menentukan tindakan administratif terhadap pegawai yang dinilai terbukti melanggar aturan. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi dilanjutkan dengan penerapan ketentuan kepegawaian sesuai hasil pemeriksaan.

Yusril memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apresiasi itu disampaikan karena kementerian telah mengambil tindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut keterangan yang disampaikan, keputusan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut administratif atas temuan pemeriksaan internal, sehingga setiap sanksi diberikan berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh instansi terkait.

Salah satu tindakan yang dijatuhkan adalah pemberhentian Wisnu Hani Putranto dari status aparatur sipil negara. Wisnu sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong. Selain itu, sebanyak 16 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin. Bentuk tindakan terhadap para pegawai tersebut merupakan keputusan administratif yang diambil berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rangkaian sanksi itu menjadi tindak lanjut resmi kementerian atas dugaan pelanggaran yang diperiksa di lingkungan Lapas Cibinong. Informasi mengenai pemberhentian kepala lapas dan pemberian sanksi disiplin kepada 16 pegawai disampaikan sebagai hasil pemeriksaan internal. Karena itu, penjelasan mengenai tindakan tersebut perlu ditempatkan sesuai informasi yang tersedia, tanpa memperluasnya dengan kesimpulan lain di luar hasil pemeriksaan dan keputusan administratif kementerian.

Pengajuan pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong. Keputusan tersebut disampaikan ketika pemeriksaan dan penelusuran fakta masih berlangsung, sehingga tidak serta-merta mengakhiri perhatian publik maupun proses klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati pilihan Mashudi untuk mengundurkan diri. Menurutnya, langkah itu dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pejabat ketika institusi yang dipimpinnya menghadapi persoalan. Namun, penghormatan terhadap keputusan tersebut tidak berarti Mashudi telah terbukti melakukan kesalahan. Yusril menegaskan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa pengunduran diri memiliki konsekuensi administratif dan etis, tetapi tidak otomatis menutup kemungkinan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Status seseorang sebagai pejabat, termasuk ketika telah melepaskan jabatannya, tidak menghapus kewenangan penyidik untuk meminta keterangan, menelusuri rangkaian kejadian, atau menguji dugaan tindak pidana. Proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan perubahan jabatan.

Hal serupa berlaku terhadap pemberhentian kepala lapas dari status aparatur sipil negara. Tindakan administratif itu tidak menjadi penghalang bagi penyelidikan atau proses pidana apabila aparat menemukan bukti permulaan yang cukup. Penegakan hukum tetap dapat dilanjutkan untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran, siapa saja yang bertanggung jawab, serta sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak. Dengan demikian, pengunduran diri dan pemberhentian dari kedinasan perlu dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban administratif, bukan sebagai pengganti atau penghentian mekanisme pidana.