JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya hanya menerima satu gaji meskipun saat ini memegang dua jabatan dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Bahlil ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober.
Bahlil menjelaskan, rangkap jabatan yang diembannya tidak berarti ia memperoleh dua kali pembayaran. Ia menyampaikan bahwa hak keuangan yang diterima tetap dihitung sebagai satu gaji. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab perhatian publik terhadap statusnya yang menjalankan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
Menurut Bahlil, kedua jabatan tersebut memang memiliki dasar pengaturan masing-masing. Penetapan tugasnya sebagai menteri koordinator dan sebagai Menteri ESDM diatur melalui dua peraturan presiden. Namun, keberadaan dua dasar hukum tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai pembayaran yang diterimanya.
Dengan demikian, dua jabatan yang dijalankan Bahlil tidak berujung pada penerimaan dua gaji. Ia kembali menekankan bahwa meskipun tanggung jawabnya mencakup dua posisi kementerian, pembayaran yang diterima tetap satu. Pernyataan itu menjadi penjelasan langsung mengenai konsekuensi keuangan dari rangkap jabatan yang tengah dijalankannya.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM, Bahlil menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Sementara itu, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, ia menjalankan peran koordinasi pada bidang hilirisasi serta transisi energi. Kedua fungsi tersebut berjalan berdasarkan pengaturan yang berbeda, tetapi tidak membuatnya menerima pembayaran ganda.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi dasar pengelolaan operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembentukan atau penambahan posisi menteri koordinator tidak boleh menimbulkan pemborosan baru dalam keuangan negara. Karena itu, pemerintah memilih memanfaatkan struktur, sumber daya, serta dukungan administrasi yang telah tersedia di Kementerian ESDM.
Skema tersebut diterapkan karena jabatan Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi masih dipegang oleh orang yang sama. Dengan kondisi itu, kebutuhan operasional kementerian koordinator dapat dilaksanakan melalui anggaran Kementerian ESDM. Penggunaan anggaran bersama dinilai lebih efisien dibandingkan membentuk seluruh perangkat pendukung dan menyiapkan pembiayaan baru secara terpisah.
Bahlil menjelaskan bahwa Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak memiliki alokasi anggaran tersendiri. Artinya, kegiatan koordinasi, administrasi, rapat, serta kebutuhan operasional lainnya masih menggunakan pagu anggaran yang berada di lingkungan Kementerian ESDM. Mekanisme ini tidak mengubah tanggung jawab kementerian dalam menjalankan program, tetapi menempatkan pembiayaannya pada satu sumber anggaran yang sudah tersedia.
Pengelolaan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan penambahan fungsi koordinasi berjalan tanpa memperbesar beban belanja pemerintah. Seluruh administrasi kegiatan Kemenko tetap diproses dan didukung melalui sistem yang ada di Kementerian ESDM. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan mandat koordinasi hilirisasi dan transisi energi sambil menjaga disiplin fiskal serta menghindari duplikasi pembiayaan antarinstansi.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembentukan kelembagaan tidak selalu harus diikuti dengan penyediaan anggaran baru. Selama kewenangan, personel, dan kebutuhan kerja masih dapat dikelola dalam satu kementerian, penggunaan sumber daya bersama menjadi pilihan yang lebih hemat. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa jabatan tambahan tidak semestinya otomatis menghasilkan pengeluaran tambahan bagi negara.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keberadaan kementerian koordinator yang baru tidak serta-merta menghasilkan anggaran terpisah atau menambah beban keuangan negara. Ia menerangkan, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang berkaitan dengan tugasnya tetap hanya satu, yakni DIPA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, tidak terdapat DIPA kedua yang secara khusus dialokasikan untuk jabatan sebagai menteri koordinator.
Menurut Bahlil, perbedaan kedua peran tersebut terletak pada ruang lingkup koordinasi. Sebagai Menteri ESDM, ia menjalankan tugas teknis dan administratif yang berhubungan langsung dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator, cakupan tanggung jawabnya lebih luas karena melibatkan koordinasi sejumlah kementerian dan kebijakan lintas sektor. Perbedaan fungsi tersebut tidak berarti adanya penggandaan anggaran, fasilitas, ataupun pembayaran gaji.
Penjelasan itu disampaikan untuk menepis anggapan bahwa penambahan kementerian koordinator otomatis menyebabkan pemborosan uang negara. Bahlil menegaskan bahwa satu orang yang memegang dua jabatan tersebut tetap menerima satu gaji, dengan dukungan anggaran yang mengikuti ketentuan dan kebutuhan tugas yang telah ditetapkan. Pengaturan demikian, menurutnya, menunjukkan bahwa struktur koordinasi baru tidak dibangun dengan cara menggandakan pembayaran dari negara.
Ia juga menyampaikan bahwa penghasilan serta dana operasional yang diterimanya sebagai menteri selama ini rutin disisihkan untuk membantu orang-orang yang dinilai membutuhkan. Bantuan tersebut, lain, diberikan kepada para aktivis dan adik-adiknya. Keterangan itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai penggunaan pendapatan dan dukungan operasional yang diterima selama menjalankan tugas pemerintahan. Bahlil menekankan bahwa jabatan tambahan tidak boleh dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh penghasilan ganda, melainkan sebagai amanah dengan tanggung jawab koordinasi yang lebih besar.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki fungsi penting dalam menyatukan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan ketahanan energi. Kementerian koordinator tersebut tidak menggantikan kewenangan kementerian teknis, melainkan menyinkronkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program agar berjalan dalam arah yang sama. Melalui koordinasi itu, berbagai kebijakan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri atau menimbulkan tumpang tindih, terutama dalam agenda hilirisasi yang membutuhkan kerja lintas sektor.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, beberapa kementerian lain juga dapat dilibatkan sesuai dengan jenis komoditas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan industri, perdagangan, tenaga kerja, dan aspek lingkungan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi berperan mendorong masuknya investasi serta memastikan proyek pengolahan memperoleh dukungan kebijakan. Kementerian Perindustrian berkaitan dengan penguatan struktur industri dan peningkatan nilai tambah, sedangkan Kementerian ESDM menangani aspek sumber daya energi dan mineral.
Menurut penjelasan Bahlil, keterpaduan antarkementerian diperlukan untuk mempercepat proses dari penyediaan bahan baku hingga pembangunan fasilitas pengolahan dan penyerapan hasil produksi. Sinkronisasi juga diarahkan untuk menjaga kedaulatan energi nasional dengan memastikan pemanfaatan sumber daya mendukung kebutuhan domestik, ketahanan pasokan, serta daya saing ekonomi. Dengan koordinasi yang lebih terarah, setiap kementerian dapat menjalankan mandatnya dalam kerangka kebijakan bersama. Langkah tersebut diharapkan menyelaraskan program, mengurangi hambatan administratif, dan mendorong percepatan pelaksanaan agenda hilirisasi secara konsisten di berbagai sektor.
Response (1)