Jakarta | Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menyatakan daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah. Menurutnya, perubahan dalam perilaku belanja yang terlihat belakangan lebih tepat dipahami sebagai pergeseran pola konsumsi, bukan penurunan kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Pernyataan tersebut disampaikan di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, dan menjadi bagian dari pemberitaan yang diterbitkan pada tanggal yang sama.
Drajad menjelaskan bahwa dinamika konsumsi masyarakat perlu dibaca dengan melihat perubahan pilihan, waktu, serta jenis barang dan jasa yang dibeli. Masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran dari satu kelompok kebutuhan ke kelompok lainnya tanpa berarti kehilangan kemampuan ekonomi. Perubahan itu dapat terlihat dari perbedaan permintaan terhadap produk tertentu, penyesuaian frekuensi belanja, maupun meningkatnya pertimbangan sebelum melakukan transaksi.
Pemerintah menilai indikator perubahan konsumsi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli. Pola belanja masyarakat terus bergerak mengikuti kondisi harga, kebutuhan rumah tangga, serta perkembangan kegiatan ekonomi. Karena itu, pemberitaan mengenai konsumsi pada 12 Oktober 2026 menempatkan pergeseran perilaku belanja sebagai sorotan utama, sejalan dengan keterangan Drajad di BPS. Fokus pemerintah adalah membedakan perubahan preferensi konsumsi dari kondisi ketika masyarakat benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan atau mengurangi belanja karena tekanan pendapatan.
Pergeseran pola konsumsi terlihat pada sejumlah sektor yang tetap menunjukkan aktivitas, meskipun permintaan terhadap produk tertentu mengalami perubahan. Transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel disebut sebagai bidang yang mencatat peningkatan kegiatan. Kondisi tersebut dipandang sebagai tanda bahwa masyarakat masih melakukan belanja dan menggunakan layanan, hanya bentuk pengeluarannya yang tidak lagi terkonsentrasi pada jenis produk yang sama.
Perubahan itu juga tercermin dalam meningkatnya konsumsi melalui marketplace dan layanan online. Masyarakat tetap memenuhi kebutuhan serta memperoleh berbagai layanan, tetapi prosesnya semakin banyak berlangsung melalui platform digital. Dengan demikian, berkurangnya permintaan pada produk tertentu, seperti alas kaki, tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli melemah secara menyeluruh. Perubahan tersebut dapat mencerminkan peralihan pilihan belanja, saluran transaksi, dan jenis kebutuhan yang diprioritaskan.
Aktivitas di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel menjadi bagian dari indikator yang digunakan untuk melihat pergerakan konsumsi. Ketika masyarakat masih bepergian, menikmati layanan pariwisata, makan di restoran, atau menggunakan akomodasi hotel, terdapat pengeluaran yang tetap berlangsung dalam perekonomian. Pergeseran ke marketplace dan layanan online memperluas gambaran mengenai aktivitas tersebut, karena belanja tidak hanya tercatat melalui pembelian barang secara langsung.
Drajad juga menggunakan pertumbuhan transaksi QRIS sebagai salah satu pendukung penilaiannya. Pertumbuhan transaksi QRIS yang disebut melampaui 100 persen menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi. Indikator ini memperkuat pandangan bahwa konsumsi masih berjalan, walaupun pola dan salurannya berubah. Oleh karena itu, penilaian terhadap daya beli perlu mempertimbangkan berbagai sektor dan bentuk transaksi, bukan hanya permintaan atas satu kelompok produk. Perubahan preferensi konsumen menjadi bagian dari dinamika konsumsi yang mengikuti perkembangan layanan digital dan pergeseran kebutuhan masyarakat.
Drajad menilai tekanan inflasi saat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan di sisi pasokan dan meningkatnya biaya produksi, bukan akibat lonjakan permintaan masyarakat. Kenaikan harga, dalam pandangan tersebut, terjadi ketika barang yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar atau ketika biaya untuk menghasilkan dan menyalurkan barang mengalami peningkatan. Dengan demikian, perubahan pola konsumsi tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli masyarakat melemah secara tajam.
Keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu contoh yang menggambarkan kondisi tersebut. Cabai dan alpukat, misalnya, dapat mengalami kenaikan harga ketika ketersediaannya terbatas. Permintaan terhadap kedua komoditas itu tidak harus melonjak untuk mendorong harga naik. Ketika produksi berkurang atau distribusi tidak mencukupi kebutuhan pasar, tekanan harga tetap dapat muncul dan kemudian memengaruhi pengeluaran rumah tangga.
Tekanan serupa juga dapat terlihat pada produk elektronik yang masih bergantung pada impor. Perubahan biaya produksi, harga bahan, serta kondisi pasokan dari luar negeri dapat memengaruhi harga produk yang beredar di dalam negeri. Ketergantungan tersebut membuat kenaikan biaya pada rantai pasok berpotensi diteruskan kepada konsumen, meskipun permintaan domestik tidak mengalami peningkatan yang besar.
Karena itu, Drajad memandang pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan sisi suplai. Perbaikan ketersediaan barang dan kelancaran pasokan dinilai penting agar tekanan harga dapat diredam sejak sumbernya. Dorongan terhadap suplai juga diperlukan untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas. Pasokan yang lebih memadai pada akhirnya dapat membantu menahan kenaikan harga serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pergeseran pola konsumsi.
Pemerintah menekankan bahwa kekuatan industri pengolahan di daerah menjadi salah satu unsur penting dalam melihat perkembangan ekonomi secara lebih menyeluruh. Daerah yang memiliki basis industri pengolahan yang kuat disebut mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, tetapi juga oleh kapasitas produksi, pengolahan bahan baku, dan kegiatan usaha yang berlangsung di wilayah masing-masing.
Selain penguatan industri daerah, peningkatan ekspor neto juga dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ekspor neto mencerminkan selisih nilai ekspor dan impor, sehingga pergerakannya perlu diperhatikan dalam membaca kinerja perekonomian. Pemerintah memandang perkembangan perdagangan eksternal sebagai salah satu bagian yang perlu terus dipantau bersama faktor domestik, termasuk konsumsi dan investasi. Penekanan ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk memperoleh gambaran pertumbuhan yang mencakup berbagai sumber aktivitas ekonomi.
Untuk memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi, pemerintah berencana melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut mencakup upaya memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kegiatan ekonomi di daerah, termasuk aktivitas perusahaan negara yang beroperasi di wilayah tersebut. Data mengenai kegiatan perusahaan negara dinilai perlu tercatat secara memadai agar kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi regional dapat masuk dalam penggambaran statistik yang relevan.
Langkah penyempurnaan pencatatan ini diarahkan untuk melengkapi data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketersediaan data yang lebih komprehensif dapat membantu memberikan dasar informasi yang lebih utuh bagi perumusan kebijakan ekonomi. Karena itu, kerja sama antarinstansi menjadi bagian penting dalam menyelaraskan sumber data, memperjelas cakupan kegiatan ekonomi, dan meningkatkan ketepatan informasi yang tersedia. Pemerintah menempatkan proses tersebut sebagai bagian dari penguatan basis data ekonomi, tanpa mengabaikan perlunya pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan industri daerah, ekspor neto, dan pola aktivitas ekonomi lainnya.
Baca juga: DPR Menilai Pemerintah Memperkuat Pembenahan Pendidikan Selama Dua Tahun | Sinergi dengan Pemerintah Diperkuat, Independensi Bank Indonesia Tetap Dijaga | Pemerintah Soroti Kesenjangan Harga Pangan dan Dugaan Permainan di Rantai Distribusi
