Kota Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,67 triliun untuk membiayai elektrifikasi armada Transjakarta. Dana tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengembangkan layanan transportasi publik yang lebih modern dan mendukung penggunaan kendaraan berbasis energi listrik di Ibu Kota. Besarnya nilai pembiayaan menunjukkan bahwa proses peralihan armada tidak hanya berkaitan dengan pengadaan bus, tetapi juga membutuhkan perencanaan pendanaan dan kerja sama lintas lembaga yang matang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai skema pendanaan elektrifikasi Transjakarta sebagai salah satu bentuk kerja sama yang paling berat untuk diwujudkan. Tantangannya terletak pada kebutuhan anggaran yang besar serta perlunya menyelaraskan peran pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, penyusunan mekanisme pembiayaan menjadi tahap strategis agar program dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono pada Senin, 12 Oktober 2026, dalam acara penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Kegiatan itu melibatkan BUMD, BUMN, dan perangkat daerah, sekaligus menandai pentingnya kolaborasi dalam mendukung agenda elektrifikasi transportasi umum. Melalui kerja sama tersebut, Pemprov DKI berupaya membangun dasar kelembagaan dan pendanaan yang diperlukan sebelum pelaksanaan program diperluas.
Pengalokasian Rp5,67 triliun memperlihatkan skala komitmen Jakarta terhadap transformasi layanan Transjakarta. Elektrifikasi diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem transportasi publik, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kesiapan pendanaan, koordinasi antarlembaga, serta perencanaan pelaksanaan yang konsisten. Dengan kebutuhan investasi yang besar, setiap tahapan perlu disusun secara hati-hati agar tujuan program dapat dicapai tanpa mengabaikan keberlanjutan pengelolaan anggaran daerah.
Pramono menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk elektrifikasi Transjakarta menjadi salah satu persoalan utama dalam rangkaian kerja sama yang telah ditandatangani. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembiayaan armada Transjakarta senilai Rp5,67 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan anggaran untuk mendukung peralihan armada menuju kendaraan listrik, sekaligus menunjukkan bahwa elektrifikasi membutuhkan komitmen pembiayaan yang besar dan terencana.
Menurut Pramono, pembiayaan armada dengan nilai Rp5,67 triliun merupakan bagian yang paling sulit dari sejumlah kerja sama tersebut. Pernyataan itu disampaikan untuk menggambarkan beban pendanaan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan elektrifikasi Transjakarta. Besarnya nilai pembiayaan membuat aspek anggaran menjadi perhatian penting dalam pembahasan program, terutama karena pengadaan armada merupakan bagian utama dari proses elektrifikasi layanan transportasi publik di Jakarta.
Pramono juga menyebut bahwa nilai pembiayaan tersebut telah dibicarakan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Pembicaraan itu berkaitan dengan kebutuhan dana sebesar Rp5,67 triliun untuk pembiayaan armada Transjakarta. Dengan demikian, besaran anggaran elektrifikasi tidak hanya menjadi bagian dari pembahasan di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi juga telah dikomunikasikan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Penjelasan Pramono menempatkan kebutuhan pendanaan armada sebagai tantangan paling berat dalam kerja sama yang ditandatangani, tanpa mengurangi tujuan program untuk mendukung elektrifikasi Transjakarta.
Armada Transjakarta saat ini berjumlah lebih dari 3.800 bus yang melayani mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Jakarta. Jumlah tersebut mencakup bus dengan beragam ukuran, rute, dan teknologi penggerak. Di keseluruhan armada itu, sekitar 500 unit bus listrik telah beroperasi. Kehadiran bus listrik menandai dimulainya perubahan bertahap dari penggunaan kendaraan berbahan bakar konvensional menuju transportasi publik yang menghasilkan emisi lebih rendah.
Pramono berharap proses elektrifikasi tidak berhenti pada penambahan bus listrik, tetapi juga mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada hampir seluruh bus di Jakarta. Target tersebut mencerminkan upaya untuk memperkuat kualitas layanan transportasi umum sekaligus mengurangi dampak kendaraan terhadap lingkungan perkotaan. Dengan jumlah armada yang besar, penerapan teknologi rendah emisi dinilai memiliki potensi penting dalam mendukung pengendalian polusi udara dan menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.
Teknologi yang dipertimbangkan dalam pengembangan armada Transjakarta tidak terbatas pada kendaraan listrik. Bus hibrida dan bus hidrogen juga disebut sebagai bagian dari pilihan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bus hidrogen dan bus hibrida disebut akan segera hadir, melengkapi pengoperasian bus listrik yang sudah berjalan. Kehadiran berbagai jenis kendaraan rendah emisi tersebut diharapkan mempercepat modernisasi armada sekaligus memberikan pilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan operasional Transjakarta dan kondisi lalu lintas Jakarta.
Pramono menilai elektrifikasi Transjakarta merupakan langkah penting untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, tetapi kebijakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi bagi persoalan polusi udara di Jakarta. Peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik memang berpotensi menekan emisi langsung di jalan, terutama dari armada angkutan umum yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Namun, manfaatnya akan lebih optimal apabila diikuti pengendalian terhadap sumber pencemar lain.
Menurut pandangan Pramono, pengurangan polusi tidak cukup dilakukan dengan mengganti jenis energi yang digunakan kendaraan. Pemerintah juga perlu memperhatikan asal energi listrik yang memasok armada tersebut. Apabila listrik masih dihasilkan oleh pembangkit yang menggunakan batu bara, sebagian emisi hanya berpindah dari wilayah perkotaan ke lokasi pembangkit. Karena itu, pengembangan transportasi listrik perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki bauran energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi beremisi tinggi.
Selain pembangkit listrik, sektor industri juga disebut sebagai sumber emisi yang harus ditangani secara serius. Industri yang masih mengandalkan batu bara berpotensi menghasilkan emisi dalam jumlah besar, sehingga pengawasan, penerapan standar emisi, dan dorongan untuk menggunakan energi yang lebih bersih menjadi bagian penting dari penanganan polusi secara menyeluruh. Langkah tersebut memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola transportasi, serta pelaku usaha.
Pramono menekankan bahwa elektrifikasi kendaraan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan lingkungan yang lebih luas. Pengadaan dan pengoperasian bus listrik perlu disertai pengendalian emisi dari pembangkit listrik dan industri berbasis batu bara. Dengan pendekatan itu, upaya mengurangi polusi tidak berhenti pada perubahan teknologi kendaraan, melainkan turut menyasar sumber emisi yang memasok energi dan menjalankan kegiatan produksi.
Baca juga: Kabut Asap Ganggu Penerbangan, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Karhutla | OJK Siapkan Skema Empat Tier untuk Penyelenggara Pindar | Tiga Tersangka Kasus Sabu di Sulawesi Barat, Polisi Dalami Peran Anggota Polri dan Pejabat Pemprov
