Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di ibu kota India. Penutupan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan setelah protes terhadap revisi daftar pemilih berkembang dan memicu kekhawatiran akan pengerahan massa dalam jumlah besar. Layanan transportasi publik di sejumlah titik pusat kota pun mengalami gangguan, sementara penumpang diarahkan untuk menggunakan stasiun lain atau mencari rute alternatif.
Selain membatasi akses ke enam stasiun metro, aparat menerapkan pengaturan lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Sejumlah jalur ditutup atau dialihkan untuk mengurangi kepadatan dan menjaga agar kawasan penting tetap dapat diamankan. Pembatasan ini berdampak pada pergerakan warga serta kendaraan, terutama di sekitar area yang diperkirakan menjadi lokasi berkumpulnya para demonstran.
Ribuan personel keamanan dikerahkan ke pusat Delhi untuk mengendalikan situasi. Penempatan pasukan dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar gedung pemerintahan dan jalur menuju Mahkamah Agung. Aparat berupaya mencegah massa melakukan pawai menuju lembaga peradilan tersebut, sekaligus memastikan akses menuju kawasan vital tidak terganggu.
Ketegangan itu berkaitan dengan penolakan terhadap revisi daftar pemilih, yang oleh para pengunjuk rasa dipandang berpotensi memengaruhi proses politik dan hak warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. Otoritas mengambil langkah pembatasan transportasi dan mobilitas untuk menghindari bentrokan, menjaga ketertiban umum, serta membatasi pergerakan massa menuju pusat kekuasaan. Situasi di Delhi masih dipantau secara ketat, dengan keputusan mengenai pembukaan kembali stasiun dan normalisasi lalu lintas bergantung pada perkembangan keamanan di lapangan.
Partai-partai oposisi India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan revisi daftar pemilih. Rencana tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilu dan menjadi bagian dari upaya oposisi menekan lembaga penyelenggara pemilu agar memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pemutakhiran data pemilih. Mereka menilai perubahan daftar pemilih berpotensi memengaruhi hak politik warga serta integritas proses demokrasi.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama, berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dalam dokumen itu, mereka akan menuntut penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai “pencurian suara”. Oposisi juga menyerukan pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar, yang mereka nilai bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan revisi daftar pemilih tersebut. Tuntutan itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan lebih lanjut terhadap prosedur pemilu.
Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, mengatakan bahwa aksi tersebut tidak hanya akan diikuti oleh anggota partainya. Menurut dia, kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak yang percaya pada demokrasi dan mendukung konstitusi India akan ikut berjalan bersama mereka. Pernyataan itu menunjukkan upaya oposisi memperluas dukungan publik dan menjadikan persoalan daftar pemilih sebagai isu nasional yang menyangkut perlindungan institusi demokrasi.
Namun, Surya Kant menolak permintaan pertemuan yang diajukan melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, Ketua Mahkamah Agung tersebut meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum karena persoalan mengenai revisi daftar pemilih telah ditangani oleh pengadilan. Penolakan itu menambah ketidakpastian mengenai langkah berikutnya, sementara oposisi tetap berupaya menyampaikan tuntutan mereka melalui pawai dan memorandum resmi.
Akar ketegangan bermula dari revisi daftar pemilih yang dimulai pada tahun sebelumnya. Dalam proses tersebut, sekitar 130 juta nama dihapus dari daftar, sehingga memicu kekhawatiran luas menjelang pemilu. Komisi Pemilihan Umum India menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya memperbarui data dan memastikan daftar pemilih mencerminkan kondisi penduduk yang sebenarnya. Namun, skala penghapusan tersebut membuat proses verifikasi menjadi sorotan utama dalam perdebatan politik.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, sekitar 28 juta nama dihapus karena pemiliknya telah meninggal dunia. Sebanyak 63 juta nama lainnya dikategorikan sebagai pemilih yang telah pindah tempat tinggal, sedangkan sekitar 30 juta orang tidak dapat dilacak oleh petugas. Kategori-kategori tersebut mencakup jumlah yang sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan metode pendataan, terutama di wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi. Kelompok masyarakat sipil dan partai oposisi menuntut transparansi lebih besar mengenai dasar penghapusan serta mekanisme pemeriksaan ulang.
Oposisi menilai pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya terdampak secara tidak proporsional. Menurut mereka, hambatan administratif, keterbatasan akses dokumen, dan kesulitan membuktikan tempat tinggal dapat menyebabkan warga dari kelompok rentan kehilangan hak pilih. Tuduhan tersebut dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bharatiya Janata atau BJP. Keduanya menyatakan bahwa revisi dilakukan berdasarkan prosedur administratif, bukan identitas agama, etnis, maupun afiliasi politik.
Komisi Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa pemilih yang namanya keliru dihapus masih dapat mendaftar kembali melalui jalur yang tersedia. Pernyataan itu dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran, meski oposisi mempertanyakan apakah seluruh warga memiliki informasi, waktu, dan akses yang memadai untuk mengajukan permohonan. Sementara itu, BJP menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India dengan membesar-besarkan persoalan administratif. Perbedaan pandangan ini kemudian memperuncing protes dan menjadikan daftar pemilih sebagai salah satu isu paling sensitif dalam persaingan politik nasional.
Situasi politik di Delhi semakin memanas setelah polisi menahan ribuan demonstran sepanjang akhir pekan. Penahanan tersebut berlangsung ketika massa memprotes kebijakan dan proses penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan ketegangan di sejumlah kawasan ibu kota. Beberapa pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP) turut diamankan bersama peserta aksi lainnya. Langkah aparat itu memicu kritik dari kelompok oposisi, yang menilai pembatasan terhadap demonstrasi damai berpotensi mempersempit ruang politik menjelang pemungutan suara.
CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai yang dapat diselenggarakan secara resmi. Partai tersebut menuntut penjelasan mengenai lokasi, waktu, serta persyaratan keamanan yang harus dipenuhi agar aksi berlangsung tertib. CJP juga memperingatkan akan mengumumkan aksi baru apabila tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam. Ancaman itu menambah tekanan kepada pemerintah dan aparat keamanan, terutama karena penutupan sejumlah stasiun metro telah membatasi mobilitas warga serta memperkuat kesan bahwa otoritas sedang berusaha mengendalikan eskalasi politik.
Kontroversi semakin berkembang setelah surat kabar The Indian Express melaporkan bahwa dua deputi Gyanesh Kumar menyampaikan kekhawatiran internal mengenai revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan dalam proses pemilu. Laporan tersebut memunculkan pertanyaan tentang transparansi, pengawasan administratif, dan perlindungan terhadap hak pemilih, meskipun belum menjadi kesimpulan resmi mengenai adanya pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum membantah keberpihakan kepada partai mana pun dan menegaskan bahwa seluruh keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Perselisihan mengenai kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk diselesaikan melalui proses hukum, sementara perdebatan publik dan tekanan politik terus berlangsung.
Baca juga: APAI Adukan Enam Komisioner KPU ke DKPP Terkait Pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 | Pameran Hutan dan Peradaban Hadir Gratis di Stasiun MRT Bundaran HI
