MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai dikirim pada pekan ini. Bantuan tersebut mencakup alokasi untuk Oktober, November, dan Desember yang akan disalurkan secara sekaligus atau dirapel, berbeda dari pola sebelumnya yang diberikan setiap bulan.
Dengan mekanisme penyaluran tersebut, setiap penerima akan menerima bantuan beras dengan total 30 kilogram untuk kebutuhan selama tiga bulan. Beras itu menjadi bagian dari bantuan pangan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan penyaluran dilakukan dalam satu tahap untuk mencakup tiga periode sekaligus.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kepastian penyaluran bantuan tersebut. Ia memastikan bantuan telah tersedia sehingga proses pengiriman dapat mulai dilakukan pada pekan ini. Kepastian ketersediaan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa bantuan bagi penerima tetap akan disalurkan sesuai alokasi yang mencakup Oktober, November, dan Desember.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan di Makassar pada Rabu, 7 Oktober. Dalam keterangannya, ia menegaskan kembali bahwa bantuan beras untuk tiga bulan tidak diberikan secara terpisah setiap bulan, melainkan dirapel sekaligus. Oleh karena itu, penerima akan memperoleh total 30 kilogram beras dalam penyaluran yang mencakup ketiga bulan tersebut.
Program bantuan pangan ini mencakup penyaluran beras kepada 33,2 juta penerima yang termasuk dalam kelompok sasaran desil 1 sampai desil 4. Alokasi tersebut diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga bantuan dapat menjangkau rumah tangga yang membutuhkan dukungan pangan dalam periode yang telah ditetapkan pemerintah. Persediaan bantuan hingga akhir tahun diklaim mencapai 1 juta ton beras, jumlah yang menjadi dasar untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan penerima selama masa penyaluran.
Dengan jumlah penerima yang besar, ketersediaan beras menjadi unsur penting dalam pelaksanaan bantuan secara merata. Pemerintah menyiapkan alokasi tersebut untuk memenuhi bantuan selama tiga bulan, bukan hanya untuk satu kali pemberian. Mekanisme ini memungkinkan setiap penerima memperoleh dukungan pangan dalam rentang waktu yang sama sesuai jadwal distribusi. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui saluran yang telah ditentukan, dengan pengaturan agar beras dapat diterima oleh kelompok sasaran di berbagai wilayah.
Keterkaitan jumlah penerima, volume persediaan, dan periode bantuan menunjukkan skala program yang cukup luas. Sebanyak 33,2 juta penerima akan memperoleh alokasi beras untuk tiga bulan, sementara klaim ketersediaan hingga 1 juta ton sampai akhir tahun dimaksudkan untuk menopang pelaksanaan program secara berkelanjutan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyaluran ini diharapkan membantu menjaga akses terhadap kebutuhan pangan pokok. Pelaksanaan sekaligus untuk tiga bulan juga memberikan kepastian mengenai cakupan bantuan serta membantu mengatur distribusi berdasarkan jumlah penerima dan ketersediaan beras yang telah dialokasikan.
Selain bantuan beras tiga bulan bagi penerima yang telah ditetapkan, pemerintah menyiapkan kebijakan pendamping berupa penyediaan beras bersubsidi. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membeli beras secara mandiri, tetapi membutuhkan pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, skema tersebut memiliki sasaran dan mekanisme berbeda dari bantuan pangan gratis yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk kebutuhan program ini. Harga yang ditetapkan berada di kisaran Rp12.500 per kilogram, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga lebih rendah dibandingkan sebagian harga yang berlaku di pasaran. Kebijakan tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli, terutama ketika harga beras mengalami tekanan dan pengeluaran rumah tangga meningkat.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kebijakan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli beras, tetapi memerlukan alternatif dengan harga yang lebih rendah. Penjelasan itu menegaskan bahwa beras bersubsidi bukanlah bantuan beras gratis dan tidak dapat disamakan dengan bantuan pangan tiga bulan. Masyarakat tetap melakukan pembelian, sementara pemerintah membantu menyediakan pilihan yang lebih terjangkau.
Perum Bulog telah mendistribusikan beras tersebut ke sejumlah pasar sebagai bagian dari pelaksanaan awal. Penyaluran akan diperluas agar akses masyarakat terhadap beras bersubsidi semakin merata. Pemerintah juga berencana memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah berjalan sebagai salah satu saluran distribusi. Melalui perluasan jaringan ini, beras diharapkan lebih mudah ditemukan di berbagai wilayah, sekaligus mendukung upaya menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.
Pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga harga telur dan ayam tetap terkendali dengan menekan biaya pakan. Komponen pakan memiliki pengaruh penting terhadap biaya produksi peternak, sehingga perubahan harga bahan baku dapat berdampak pada harga jual di tingkat konsumen. Karena itu, pengendalian biaya pakan menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga keterjangkauan komoditas pangan tersebut, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melelang stok jagung milik Perum Bulog. Persediaan jagung tersebut diperkirakan mencapai sekitar 140 ribu ton dan akan ditawarkan kepada pelaku usaha dengan harga Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilogram. Penyediaan jagung melalui mekanisme ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku pakan sekaligus memberikan akses terhadap harga yang lebih terjangkau.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut. Dengan memperoleh jagung pada kisaran harga yang telah ditetapkan, beban biaya pakan diharapkan tidak meningkat secara berlebihan. Pengendalian biaya itu penting agar tekanan terhadap biaya produksi tidak diteruskan melalui kenaikan harga telur dan ayam yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Penawaran stok jagung Bulog tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan kebutuhan peternak, keberlanjutan usaha, dan kepentingan konsumen. Pelaksanaannya diarahkan agar pasokan bahan baku pakan tetap tersedia serta pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memperoleh dukungan dalam menghadapi perubahan biaya produksi. Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mengendalikan harga komoditas agar tidak membebani masyarakat hingga akhir tahun.
Response (1)