Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Laporan tersebut memuat sejumlah catatan dan kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan selama dua tahun masa pemerintahan. Gibran menyatakan bahwa kritik semacam itu dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.
Menurut Gibran, pemerintah perlu menerima masukan dari berbagai pihak secara terbuka. Ia menilai survei, kajian, serta kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga independen merupakan bagian penting dalam proses demokrasi. “Survei, kajian, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen perlu dihargai sebagai bagian dari demokrasi,” kata Gibran dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Selasa.
Ia menekankan bahwa kritik tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Masukan tersebut dapat membantu pemerintah melihat pelaksanaan program secara lebih objektif, termasuk mengenali aspek yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian, hasil evaluasi dari lembaga independen dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan.
Respons Gibran itu disampaikan setelah CELIOS menerbitkan laporan yang menilai perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun. Lembaga tersebut memberikan sejumlah catatan mengenai kinerja pemerintah berdasarkan kajian yang dilakukan. Gibran menyatakan bahwa pemerintah menghormati hasil kajian dan kritik yang berkembang, sekaligus menjadikannya sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik. Sikap tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan terhadap penilaian publik dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran memandang kritik terhadap pemerintah, termasuk evaluasi yang disampaikan CELIOS, sebagai masukan yang perlu ditanggapi secara terbuka. Kritik tersebut tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai penilaian negatif, melainkan sebagai bahan untuk melihat kembali apakah kebijakan yang dijalankan telah menjawab kebutuhan masyarakat. Pandangan serupa juga berlaku terhadap kritik yang ditujukan kepada dirinya. Bagi Gibran, setiap masukan perlu diikuti dengan evaluasi agar pemerintah dapat mengenali kekurangan dan menentukan arah pembenahan secara lebih tepat.
Dalam pandangan itu, evaluasi tidak berhenti pada penilaian terhadap isi suatu kebijakan. Gibran menekankan bahwa pemerintah juga perlu memperbaiki cara kerjanya. Artinya, pembenahan harus mencakup bagaimana kebijakan disusun, dijalankan, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kritik perlu menjadi dorongan untuk memperbaiki kebijakan sekaligus memperbaiki cara kerja pemerintah. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diberikan pada keputusan yang dihasilkan, tetapi juga pada proses pemerintahan dalam merespons persoalan di lapangan.
Arah perbaikan yang ditekankan Gibran adalah memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memahami persoalan yang dihadapi warga dan memberikan jawaban melalui kebijakan serta kinerja yang relevan. Karena itu, laporan CELIOS ditempatkan sebagai bagian dari bahan evaluasi, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan kritik. Gibran menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar pemerintah dapat bekerja lebih baik dalam menjawab kebutuhan publik. Pesan tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas kritik mencakup dua hal yang saling berkaitan, yaitu penyempurnaan kebijakan dan pembenahan cara kerja, tanpa memisahkan keduanya dari pengalaman masyarakat di lapangan.
Laporan evaluasi yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama kabinet bayangan menjadi salah satu bahan tanggapan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laporan tersebut dirilis pada Minggu, 11 Oktober, sebagai penilaian atas perjalanan dua tahun pemerintahan. Evaluasi itu memotret sejumlah persoalan yang dinilai masih dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, lapangan kerja, dan kepastian hukum.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa tekanan sosial-ekonomi tampak dari temuan mengenai tingkat stres masyarakat. Sebanyak 75 persen dari 1.122 responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Angka 1.122 tersebut merujuk pada jumlah responden yang disebut dalam temuan mengenai stres, bukan keterangan mengenai total seluruh responden survei. Penjelasan ini penting agar data evaluasi tidak ditafsirkan melampaui konteks yang disampaikan CELIOS.
Menurut paparan dalam laporan, salah satu sumber tekanan utama adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Perubahan harga barang sehari-hari dinilai meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelompok yang pendapatannya belum bertambah secara sebanding. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih sensitif terhadap kebijakan ekonomi yang berdampak pada daya beli dan biaya hidup.
Keluhan lain berkaitan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Persoalan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis dirasakan melalui kesempatan kerja yang memadai. Masyarakat juga menyoroti penegakan hukum, yang dipandang sebagai unsur penting dalam membangun rasa adil dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, laporan CELIOS tidak hanya mencatat persepsi mengenai kondisi ekonomi, tetapi juga menggambarkan keresahan publik terhadap akses pekerjaan dan konsistensi hukum. Temuan-temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi kritik sekaligus dorongan agar pemerintah memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kinerjanya.
Laporan evaluasi CELIOS memuat penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei yang melibatkan dua kelompok responden. Kelompok pertama terdiri atas 1.142 responden dari masyarakat umum, sedangkan kelompok kedua mencakup 129 responden ahli. Para responden berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga laporan tersebut menyajikan pandangan yang dihimpun dari latar wilayah dan kategori penilaian yang beragam.
Dalam penilaian masyarakat umum, kinerja Presiden Prabowo memperoleh skor 4,6 dari skala 10. Adapun penilaian yang diberikan oleh responden ahli terhadap kinerja Presiden Prabowo berada pada angka 2,8 dari skala yang sama. Perbedaan nilai tersebut dicantumkan dalam laporan evaluasi sebagai bagian dari gambaran penilaian publik dan kelompok ahli terhadap kinerja presiden.
Penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran menunjukkan skor 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari responden ahli. Dengan demikian, laporan itu mencatat dua angka penilaian untuk masing-masing pemimpin, berdasarkan kategori responden yang berbeda. Data mengenai skor Prabowo dan Gibran tersebut menjadi bagian dari laporan evaluasi CELIOS yang disampaikan dalam konteks respons Gibran terhadap kritik dan penilaian atas kinerja pemerintah.
Rincian jumlah responden, cakupan wilayah, serta hasil penilaian tersebut melengkapi struktur evaluasi yang menjadi rujukan dalam pemberitaan mengenai tanggapan Wakil Presiden Gibran. Survei masyarakat umum dan survei ahli disajikan secara terpisah, sehingga skor 4,6 dan 4,9 merupakan penilaian dari kelompok masyarakat umum, sementara skor 2,8 dan 2,2 merupakan penilaian dari kelompok ahli. Seluruh angka itu menggunakan skala 10 sebagaimana tercantum dalam laporan evaluasi CELIOS.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Evaluasi Terbatas Penanganan Karhutla dan Dampak Asap Lintas Batas | Panglima TNI Hadiri Ratas Penanganan Karhutla, Pemerintah Perkuat Upaya Pemadaman | Pemerintah Siapkan Penghapusan Izin Pembakaran Ladang hingga Dua Hektare untuk Cegah Karhutla
