Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta pada 2024. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp30,7 miliar berdasarkan kurs yang digunakan dalam pemberitaan. Pembayaran ini menjadi sorotan karena diberikan di luar gaji dan tunjangan reguler yang diterima Infantino sebagai Presiden FIFA.
Informasi mengenai dana tambahan tersebut terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan oleh FWC2026. Entitas berbasis di Amerika Serikat itu dibentuk FIFA untuk mengelola dan menjalankan berbagai kebutuhan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Dengan demikian, pembayaran tersebut berkaitan dengan struktur operasional badan usaha yang menangani persiapan turnamen, bukan tercatat sebagai bagian dari kompensasi rutin yang dilaporkan langsung oleh FIFA.
Dokumen pajak FWC2026 memberikan gambaran mengenai adanya pembayaran kepada Infantino, tetapi tidak menjelaskan secara terbuka seluruh dasar perhitungan, bentuk jasa, atau mekanisme penetapan nominal tersebut. Ketiadaan rincian lebih lanjut membuat informasi itu memicu pertanyaan mengenai tata kelola, pengawasan, serta transparansi hubungan keuangan FIFA, badan usaha penyelenggara, dan presidennya.
Hal lain yang turut menarik perhatian adalah pembayaran US$1,72 juta itu tidak tercantum dalam laporan tahunan FIFA untuk tahun yang sama. Perbedaan informasi dalam dokumen pajak FWC2026 dan laporan tahunan FIFA menimbulkan pertanyaan tentang cara pembayaran yang terhubung dengan Piala Dunia 2026 dicatat dan disampaikan kepada publik. Persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, tetapi memperkuat tuntutan agar FIFA menjelaskan struktur pembayaran, dasar hukumnya, serta alasan dana itu dilaporkan melalui entitas berbeda. Keterbukaan informasi dinilai penting karena FIFA merupakan organisasi global yang mengelola sumber daya besar dan menjadi pusat perhatian menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Laporan keuangan FIFA 2024 mencatat bahwa Gianni Infantino menerima gaji dan tunjangan sebesar 4,274 juta franc Swiss. Nilai tersebut setara dengan sekitar US$4,86 juta, atau kurang lebih Rp86 miliar. Angka ini menggambarkan kompensasi reguler yang diterimanya dalam kapasitas sebagai presiden FIFA selama periode pelaporan. Penyebutan gaji dan tunjangan secara terpisah dari pembayaran lain penting untuk menunjukkan besaran imbalan utama yang tercantum dalam laporan keuangan organisasi.
Di luar kompensasi reguler tersebut, terdapat pembayaran tambahan yang berkaitan dengan FWC2026. Setelah pembayaran dari entitas tersebut diperhitungkan, total kompensasi yang diterima Infantino dari FIFA dan FWC2026 sepanjang 2024 mencapai sekitar US$6,58 juta. Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah gabungan itu bernilai sekitar Rp117 miliar. Nilai total tersebut mencakup kompensasi reguler FIFA sebesar sekitar US$4,86 juta serta pembayaran tambahan dari FWC2026.
Perbandingan kedua angka itu memperlihatkan perbedaan yang jelas pembayaran yang tercatat sebagai gaji dan tunjangan FIFA dengan jumlah keseluruhan setelah pembayaran FWC2026 ditambahkan. Kompensasi reguler mencapai sekitar Rp86 miliar, sedangkan total dari kedua entitas meningkat menjadi sekitar Rp117 miliar. Dengan demikian, selisih kedua nilai tersebut merepresentasikan tambahan pembayaran yang diterima melalui FWC2026, tanpa mengubah angka dasar kompensasi yang dilaporkan FIFA. Urutan ini membantu pembaca memahami bahwa US$4,86 juta merupakan nilai kompensasi reguler, sementara US$6,58 juta adalah total gabungan setelah pembayaran tambahan diperhitungkan.
Pembayaran tambahan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dan Presiden FIFA Gianni Infantino memunculkan perhatian baru terhadap keterbukaan kompensasi di tubuh organisasi sepak bola dunia tersebut. Sorotan ini tidak semata-mata berkaitan dengan nilai pembayaran, tetapi juga dengan cara informasi mengenai kompensasi pejabat disusun, disetujui, dan disampaikan kepada publik. Ketika terdapat dugaan pembayaran yang tidak diungkapkan secara terbuka, muncul pertanyaan mengenai apakah mekanisme pelaporan FIFA telah berjalan sesuai prinsip transparansi yang tercantum dalam aturan internalnya.
Laporan mengenai kompensasi tambahan itu pertama kali diberitakan oleh The Times. Pemberitaan tersebut turut menyoroti dugaan adanya pembayaran yang belum dijelaskan secara terbuka, sehingga mendorong pertanyaan mengenai pihak yang menyetujui pembayaran, dasar perhitungannya, serta apakah rincian tersebut telah dipublikasikan melalui saluran resmi FIFA. Namun, informasi yang tersedia baru menunjukkan adanya dugaan dan pertanyaan terkait kepatuhan. Hal itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap statuta atau aturan organisasi.
Ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 43 Ayat 13 Statuta FIFA. Pasal tersebut memberikan tugas kepada subkomite kompensasi untuk menetapkan aturan mengenai kompensasi dan menentukan besaran kompensasi bagi Presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, serta Sekretaris Jenderal FIFA. Dengan demikian, keputusan mengenai pembayaran pejabat seharusnya berada dalam kerangka tata kelola yang jelas, termasuk prosedur persetujuan dan dokumentasi yang dapat ditelusuri.
Statuta FIFA juga menyebutkan bahwa kompensasi masing-masing pejabat harus dipublikasikan. Ketentuan ini menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi, bukan sekadar pilihan administratif. Karena itu, laporan tentang pembayaran tambahan tersebut perlu diuji melalui penjelasan resmi, dokumen yang relevan, dan klarifikasi mengenai penerapan Pasal 43 Ayat 13. Sampai informasi tersebut tersedia secara lengkap, isu ini sebaiknya dipahami sebagai sorotan terhadap transparansi dan dugaan kepatuhan, bukan sebagai bukti final adanya pelanggaran.
Juru bicara FIFA menyampaikan melalui pesan teks kepada ESPN bahwa organisasi tersebut telah sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban pelaporan yang berlaku. Pernyataan itu sekaligus menolak tegas dugaan bahwa pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino berkaitan dengan pelanggaran statuta FIFA. Menurut FIFA, proses pelaporan dan pengungkapan yang diwajibkan telah dijalankan sesuai ketentuan internal serta aturan yang relevan. Organisasi itu tidak mengakui adanya penyimpangan dalam pemberian maupun pelaporan kompensasi kepada presidennya.
Namun, penilaian berbeda disampaikan Miguel Maduro, mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA. Ia menilai tidak diungkapkannya kompensasi tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila pembayaran tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan FIFA. Dalam pandangan Maduro, statuta FIFA mewajibkan transparansi penuh mengenai kompensasi para pejabat organisasi. Kewajiban itu, menurutnya, tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga berbagai pembayaran, tunjangan, atau bentuk remunerasi lain yang diterima karena jabatan.
Maduro juga berpendapat bahwa subkomite kompensasi tidak semestinya mengizinkan bentuk pembayaran lain tanpa memastikan adanya keterbukaan kepada publik. Baginya, kewenangan internal untuk menetapkan atau menyetujui remunerasi tidak dapat menghapus prinsip transparansi yang menjadi bagian penting dari tata kelola FIFA. Ia menegaskan bahwa Infantino layak menerima bayaran besar apabila tanggung jawab dan kinerjanya memang mendukung hal tersebut. Meski demikian, seluruh pembayaran tetap harus dilakukan secara transparan, sehingga publik dapat menilai sumber, tujuan, dan dasar pemberiannya.
Pembedaan tudingan dan status resmi perkara ini tetap penting. Dugaan mengenai kompensasi tambahan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap statuta FIFA. Pada saat yang sama, FIFA telah membantah adanya pelanggaran terhadap aturan organisasinya. Dengan demikian, sorotan yang berkembang saat ini mencerminkan perbedaan penilaian mengenai standar pengungkapan, bukan putusan final mengenai kesalahan Infantino atau FIFA.
Baca juga: PSSI Siapkan Alternatif Lawan Timnas untuk FIFA Match Day November 2026
