Kota Sorong | Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Pusat memperkuat kelembagaan posyandu melalui sosialisasi kebijakan registrasi dan temu kader di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan posyandu yang lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan.
Sosialisasi registrasi tersebut diarahkan untuk membangun basis data posyandu yang lengkap, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala. Data yang tersusun secara terpadu akan memberikan gambaran mengenai identitas, kelembagaan, kader, cakupan layanan, serta kondisi operasional setiap posyandu. Ketersediaan informasi yang dapat dipercaya penting untuk memastikan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Registrasi juga tidak dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat peran posyandu dalam transformasi pelayanan dasar. Basis data tersebut akan digunakan sebagai dasar pembinaan kelembagaan, penentuan kebutuhan penguatan kapasitas kader, serta penyusunan dukungan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, posyandu diharapkan mampu berkembang sebagai wadah pelayanan masyarakat yang responsif dan berkelanjutan.
Penguatan kelembagaan dilakukan sejalan dengan penerapan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pendekatan ini mendorong posyandu untuk mendukung pelayanan dasar secara lebih terintegrasi, mencakup kebutuhan masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik wilayah. Melalui koordinasi TP Posyandu, pemerintah daerah, kader, dan pemangku kepentingan lainnya, registrasi terpadu diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan mutu layanan sekaligus memperjelas arah pembinaan posyandu di Kota Sorong.
Pelaksana Tugas Sekretaris Umum TP Posyandu, Safriati Safrizal, yang mewakili Ketua Umum TP Posyandu Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa registrasi terpadu memiliki arti strategis bagi penguatan Posyandu. Registrasi tidak sepatutnya dipahami hanya sebagai proses administratif untuk memperoleh nomor identitas. Lebih dari itu, registrasi menjadi langkah penting untuk menata data Posyandu secara nasional agar keberadaan, perkembangan, dan peran setiap Posyandu dapat tercatat secara jelas dalam satu sistem yang terarah.
Melalui registrasi, pemerintah dan pengelola Posyandu dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kelembagaan di setiap wilayah. Data tersebut mencakup keberadaan Posyandu, kapasitas pengelola, serta berbagai aspek yang menunjukkan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Pemetaan ini diperlukan untuk mengenali perbedaan kondisi antarwilayah, termasuk wilayah yang masih memerlukan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas kader, maupun dukungan sarana dan prasarana.
Safriati juga menekankan bahwa registrasi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pembinaan secara lebih tepat. Dengan data yang tersedia secara menyeluruh, pembinaan dapat disusun berdasarkan kondisi nyata dan tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal. Karena itu, data yang dihasilkan melalui registrasi harus tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga prinsip tersebut penting agar informasi Posyandu dapat dipercaya, digunakan untuk perencanaan, serta menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan. Penataan data yang baik pada akhirnya mendukung koordinasi TP Posyandu, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat layanan Posyandu di seluruh Indonesia.
Transformasi Posyandu di Kota Sorong menandai perubahan penting dalam cara masyarakat memahami dan mengembangkan lembaga pelayanan berbasis komunitas ini. Posyandu tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak, tetapi juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar secara lebih luas. Perubahan tersebut menempatkan Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan warga, menghubungkan masyarakat dengan layanan publik, serta mendorong keterlibatan aktif berbagai unsur di tingkat kelurahan dan kampung.
Peran yang diperluas itu berkaitan dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Melalui cakupan tersebut, Posyandu dapat membantu menyampaikan informasi, memfasilitasi pendataan, mengarahkan warga kepada layanan yang sesuai, dan memperkuat koordinasi ketika terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam kerangka registrasi terpadu, nomor registrasi berfungsi sebagai instrumen pendataan, pengakuan kelembagaan, dan penguatan koordinasi. Nomor tersebut bukan tujuan akhir dari pengembangan Posyandu. Pencatatan harus diikuti dengan upaya nyata agar setiap Posyandu yang telah terdaftar memperoleh pembinaan, pendampingan, dan kesempatan untuk berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama Tim Pembina (TP) Posyandu perlu memastikan proses tersebut berjalan secara terarah, termasuk melalui peningkatan kapasitas kader, penguatan administrasi, pemetaan kebutuhan, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
Pendekatan ini memungkinkan pengembangan Posyandu berlangsung secara proporsional. Posyandu dengan kondisi kelembagaan dan kebutuhan yang berbeda tidak dapat diperlakukan dengan pola yang sama. Dukungan perlu dirancang berdasarkan hasil pemetaan, ketersediaan sumber daya, serta persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan demikian, registrasi menjadi dasar untuk membangun sistem pembinaan yang lebih terukur, sementara partisipasi masyarakat tetap menjadi kekuatan utama dalam mendukung pemenuhan enam bidang pelayanan dasar.
Pelaksanaan registrasi terpadu memerlukan koordinasi berjenjang agar data dan pembinaan Posyandu berjalan konsisten. Pemerintah desa dan kelurahan menjadi unsur terdekat dengan masyarakat, sehingga berperan dalam pendataan, pemutakhiran informasi, serta penyampaian kebutuhan layanan. Koordinasi tersebut perlu diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Setiap jenjang memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses registrasi berlangsung tertib, data dapat dimanfaatkan, dan hasilnya menjadi dasar perencanaan pelayanan yang lebih tepat sasaran.
Penguatan Posyandu tidak hanya bergantung pada pengelola dan kader. Perangkat daerah yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu terlibat dalam pembinaan sesuai tugas dan kewenangannya. Keterlibatan lintas perangkat daerah membantu Posyandu memahami kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh, sekaligus mendukung pelayanan dasar berdasarkan bidang masing-masing. Dengan pembinaan yang terpadu, Posyandu dapat berkembang sebagai mitra pelayanan publik di tingkat komunitas, bukan sekadar tempat pelaksanaan kegiatan kesehatan rutin.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Posyandu juga dapat mendukung penanggulangan tuberkulosis melalui desa atau kelurahan siaga tuberkulosis. Kader memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi mengenai TBC, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan, serta mengenali tanda dan gejala yang perlu segera ditindaklanjuti. Kader dapat mendorong warga mengakses fasilitas pelayanan kesehatan ketika ditemukan keluhan atau faktor risiko, sekaligus membantu mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami atau sedang menjalani pengobatan TBC.
Peran tersebut dapat diperkuat melalui pendampingan kepada masyarakat sesuai kapasitas dan kewenangan kader, termasuk membantu komunikasi, mengingatkan jadwal layanan, dan mendorong kepatuhan terhadap arahan tenaga kesehatan. Namun, batas peran harus dipahami secara jelas. Pemeriksaan, penegakan diagnosis, penentuan terapi, dan pengobatan TBC tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi yang terarah kader, pemerintah, dan tenaga kesehatan akan menjaga mutu layanan serta mempercepat penemuan dan penanganan kasus.
Baca juga: Komnas Perempuan Minta Layanan Kesehatan Jiwa Korban Kekerasan Diperkuat | Mitigasi Banjir Bandang Solok Diperkuat dengan EWS dan Dua Sabo Dam | Pasokan Pertalite dan Pertamax di Bali Dipastikan Aman, Distribusi SPBU Diperkuat
