Jakarta | Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen setiap tahun dinilai sangat tinggi dan tergolong langka secara global. Namun, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Pandangan itu disampaikan peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, saat menjadi pembicara kunci dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).
Robinson menekankan, pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan berlangsung secara otomatis. Target tersebut membutuhkan fondasi kelembagaan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam kegiatan ekonomi. Tanpa fondasi itu, pertumbuhan berisiko tidak berjalan sesuai harapan karena kesempatan ekonomi tidak terbuka secara merata.
Menurut Robinson, Indonesia perlu membangun institusi yang inklusif. Institusi semacam itu harus memberikan insentif sekaligus peluang nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi, berusaha, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Dengan adanya kesempatan yang lebih terbuka, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pertumbuhan, tetapi juga dapat berperan dalam menciptakan aktivitas ekonomi.
Penekanan terhadap institusi menjadi bagian penting dari pandangan Robinson mengenai tantangan pembangunan. Target pertumbuhan yang tinggi memerlukan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengambil bagian dalam proses ekonomi secara luas. Karena itu, upaya mengejar pertumbuhan 8 persen tidak cukup hanya mengandalkan ambisi atau kebijakan jangka pendek, melainkan perlu ditopang oleh institusi yang dapat menyediakan insentif dan peluang secara nyata.
James A. Robinson menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi umumnya didorong oleh sejumlah faktor utama. Investasi menambah kapasitas produksi, sementara tabungan menyediakan sumber dana untuk membiayai kegiatan ekonomi. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja dan berinovasi. Kemajuan teknologi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif. Faktor-faktor tersebut tetap penting dalam upaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.
Namun, Robinson menempatkan kualitas institusi sebagai penentu yang paling penting bagi lompatan ekonomi. Modal, pendidikan, dan teknologi tidak bekerja dalam ruang hampa. Ketiganya memerlukan aturan serta lembaga yang mampu menciptakan kepastian dan membuka peluang bagi masyarakat. Karena itu, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak cukup hanya dengan memperbesar investasi, meningkatkan tabungan, memperbaiki pendidikan, atau mempercepat penguasaan teknologi.
Institusi ekonomi yang inklusif memiliki ciri berupa akses yang terbuka terhadap pasar, kepastian hukum, dan kesempatan mobilitas sosial bagi pelaku usaha dari skala kecil hingga besar. Dalam lingkungan seperti ini, lebih banyak masyarakat dapat memperoleh kesempatan ekonomi dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Aturan yang berlaku tidak semata-mata melindungi kelompok tertentu, melainkan memungkinkan pelaku usaha berkembang berdasarkan kesempatan yang lebih luas.
Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan kesempatan ekonomi pada kelompok terbatas. Konsentrasi tersebut membatasi akses masyarakat lain terhadap pasar dan peluang usaha, sehingga potensi pertumbuhan tidak dapat berkembang secara maksimal. Perbandingan ini menegaskan tesis Robinson bahwa fondasi pertumbuhan bukan hanya terletak pada tersedianya modal, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, tetapi juga pada kualitas aturan dan lembaga yang mengatur penggunaannya. Institusi yang inklusif memungkinkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan bekerja untuk lebih banyak masyarakat.
James A. Robinson menggunakan Korea Selatan sebagai studi kasus untuk menjelaskan bahwa transformasi ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan teknis, melainkan oleh perubahan institusional. Pada dekade 1950-an, Korea Selatan menghadapi perbankan yang tidak sehat, monopoli kartel atas bahan pokok, serta praktik kapitalisme politik. Struktur tersebut membuat akses terhadap sumber daya bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, bukan pada produktivitas atau kemampuan bersaing.
Menurut Robinson, lompatan ekonomi Korea Selatan mulai berlangsung ketika pemerintah dan dunia usaha membangun kesepakatan kontrak sosial baru. Perlindungan terhadap monopoli dihentikan, sedangkan perusahaan swasta didorong untuk berkompetisi di pasar global. Negara tetap berperan aktif, tetapi dukungannya tidak diberikan tanpa syarat. Fasilitas, pembiayaan, dan berbagai kemudahan diarahkan kepada perusahaan yang mampu membuktikan kinerja melalui pencapaian target, terutama target ekspor.
Mekanisme itu terlihat dalam rapat promosi ekspor bulanan yang mempertemukan pemerintah dan para pimpinan perusahaan besar, atau chaebol. Dalam forum tersebut, capaian ekspor dibahas secara terbuka, kendala diidentifikasi, dan target berikutnya ditetapkan. Dukungan negara menjadi instrumen untuk mendorong prestasi, bukan perlindungan permanen bagi perusahaan yang gagal. Dengan demikian, hubungan pemerintah dan dunia usaha dibangun berdasarkan pertukaran tanggung jawab: negara membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan, sementara perusahaan wajib menghasilkan kinerja yang terukur.
Robinson juga menceritakan disiplin pemantauan yang sangat ketat. Setiap pagi pukul 05.00, pejabat melaporkan data ekspor harian dari seluruh kantor bea cukai ke meja presiden. Apabila nilai ekspor sebuah perusahaan menurun, CEO perusahaan tersebut diminta memberikan penjelasan pada hari yang sama. Praktik ini menunjukkan bahwa target tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi pengawasan rutin dan tindakan cepat.
Transformasi itu kemudian meruntuhkan berbagai hambatan birokrasi, membuka mobilitas sosial, serta mendorong perkembangan industri manufaktur dan elektronik. Robinson mencontohkannya melalui kisah pendiri Hyundai, yang memulai usaha dari nol sebagai anak petani. Pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana institusi yang lebih terbuka dapat memperluas kesempatan, memungkinkan pelaku baru tumbuh, dan menghubungkan keberhasilan perusahaan dengan agenda pembangunan nasional.
James A. Robinson menegaskan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang dapat diterapkan secara seragam kepada semua negara. Setiap negara memiliki peluang, tantangan, sejarah, dan tradisi yang membentuk strategi ekonominya sendiri. Karena itu, Indonesia tidak perlu menyalin pengalaman Korea Selatan secara mentah, meskipun kisah keberhasilan negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran. Hal yang lebih penting ialah memahami prinsip yang relevan, lalu menyesuaikannya dengan kondisi sosial, politik, dan kelembagaan Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi modal sosial yang penting. Keduanya menyediakan landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif, menghargai keberagaman, serta mendorong kerja sama di tengah perbedaan. Modal sosial itu perlu diterjemahkan ke dalam institusi ekonomi yang membuka kesempatan secara luas, melindungi kelompok rentan, dan memastikan manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Institusi yang inklusif juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan dan proses pembangunan.
Menurut Robinson, upaya mengejar pertumbuhan tinggi harus berangkat dari motivasi pembangunan yang jelas. Pertumbuhan tidak semestinya diperlakukan sebagai angka semata, melainkan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia secara nyata. Kebijakan yang ditempuh pun perlu pragmatis, berdasarkan persoalan dan peluang konkret, bukan semata-mata mengikuti ideologi atau resep dari negara lain. Pendekatan tersebut menuntut kemampuan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaikinya ketika hasil yang diharapkan belum tercapai.
Ia juga menekankan pentingnya pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan mampu mengambil keputusan jangka panjang. Pemimpin tidak dapat selalu berorientasi untuk disukai, terutama ketika perubahan yang diperlukan menuntut pilihan sulit dan hasilnya baru terlihat setelah bertahun-tahun. Pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan memang sulit, tetapi pernah terjadi dalam sejarah. Menurut Robinson, target itu hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang sungguh-sungguh serta pembangunan institusi yang tepat, sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia.
Baca juga: James A. Robinson: Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen RI Membutuhkan Institusi Inklusif | Polisi Ungkap Motif Ekonomi di Balik Pembunuhan Wanita di Kos Pinang Ranti | Perusahaan Swasta Menjadi Penopang Utama Nilai Tambah Ekonomi Indonesia
