Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial pada 2024 ditengarai lebih dari 40 persen tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian bantuan belum diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, sementara terdapat pula kemungkinan bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi berhak.
Persoalan ketidaktepatan sasaran itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Bantuan yang seharusnya membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar perlu disalurkan berdasarkan data penerima yang akurat. Jika data belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat, penyaluran dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi efektivitas program perlindungan sosial.
Pemerintah merespons masalah tersebut melalui pembenahan data penerima bantuan sosial. Perbaikan ini diperlukan agar informasi mengenai keluarga penerima dapat lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan data yang terus diperbarui, proses penentuan penerima diharapkan menjadi lebih tepat dan mampu mengurangi kesalahan, baik berupa penerima yang terlewat maupun penerima yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain membenahi basis data, pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penyaluran bantuan. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pengelolaan informasi penerima secara lebih teratur serta memperkuat proses pencocokan dan pemutakhiran data. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketepatan penyaluran PKH dan bantuan sembako, sehingga bantuan sosial dapat diterima oleh keluarga yang memang membutuhkan.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pembenahan data penerima bantuan sosial telah dilakukan secara bertahap selama dua tahun terakhir. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan ulang, pencocokan informasi, serta koreksi terhadap data keluarga yang sebelumnya belum menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara akurat. Proses ini diperlukan agar penyaluran bantuan pemerintah dapat menggunakan basis data yang lebih mutakhir dan mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dari rangkaian perbaikan tersebut, ditemukan hampir empat juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru. Penambahan angka KPM itu tidak berarti pemerintah secara khusus menambah program bantuan atau menaikkan anggaran untuk skema tertentu. Jumlah tersebut merupakan hasil koreksi dan pemutakhiran data, yakni keluarga yang semestinya tercatat sebagai penerima setelah dilakukan verifikasi. Dengan demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai gambaran baru mengenai penerima yang memenuhi kriteria, bukan sebagai dampak langsung dari kebijakan penambahan anggaran atau program tertentu.
Menurut Gus Ipul, pembenahan menjadi penting karena masih banyak bantuan sosial yang sebelumnya tidak tepat sasaran. Sebagian bantuan dapat diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya sudah berubah, sementara keluarga yang lebih membutuhkan belum tercantum dalam daftar penerima. Persoalan serupa juga ditemukan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang dikelola Kementerian Sosial pada 2024. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akurasi data memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas perlindungan sosial.
Oleh karena itu, koreksi data tidak hanya bertujuan memperbarui jumlah penerima, tetapi juga memperbaiki ketepatan sasaran. Data yang lebih valid diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran, mencegah tumpang tindih penerimaan, dan memastikan bantuan menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan. Proses pemutakhiran juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan kondisi keluarga dapat segera tercermin dalam daftar penerima.
Menurut Gus Ipul, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tidak selalu disebabkan oleh kesalahan penulisan nama atau alamat dalam data penerima. Persoalan di lapangan dapat muncul karena kondisi keluarga mengalami perubahan setelah data disusun dan ditetapkan. Seseorang yang tercatat sebagai penerima mungkin telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau tidak lagi menjadi pihak yang paling membutuhkan bantuan. Namun, perubahan tersebut belum tentu segera tercermin dalam administrasi pemerintah.
Dalam sejumlah kasus, bantuan yang diterima di tingkat keluarga justru berpindah kepada anggota keluarga lain. Anak, cucu, atau kerabat yang tinggal bersama penerima terdaftar dapat mengambil dan menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Situasi ini tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan dalam proses penyaluran, tetapi memperlihatkan bahwa struktur keluarga, tanggungan, dan kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Karena itu, pemeriksaan ketepatan penerima perlu mempertimbangkan hubungan keluarga serta keadaan sosial ekonomi terkini.
Pemerintah perlu membangun data sosial ekonomi yang lebih mutakhir, terintegrasi, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata. Pemutakhiran data tidak cukup dilakukan dengan mencocokkan identitas dan alamat, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan pendapatan, komposisi rumah tangga, status pekerjaan, serta tingkat kerentanan setiap keluarga. Dengan informasi yang lebih lengkap, kebijakan perlindungan sosial dapat diarahkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan disesuaikan dengan bentuk dukungan yang paling relevan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) direncanakan menjadi basis data bersama bagi kementerian dan lembaga. Penggunaan satu rujukan diharapkan mengurangi perbedaan data antarinstansi, mempercepat pembaruan informasi, dan memperjelas pembagian peran dalam penyaluran bantuan. DTSEN juga dapat memperkuat koordinasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga keluarga miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap layanan dan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pembaruan data penerima bantuan sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika pemerintah akan menyalurkan program tertentu. Kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Kelahiran anggota keluarga baru, kematian, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan, maupun naik turunnya pendapatan dapat memengaruhi kelayakan seseorang untuk menerima bantuan. Karena itu, daftar penerima harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar kebijakan tetap mencerminkan keadaan terbaru di lapangan.
Gus Ipul mengilustrasikan bahwa perubahan dalam data sosial dapat berlangsung sangat cepat. Dalam rentang waktu singkat, status sebuah keluarga bisa berubah akibat kehilangan anggota keluarga, memperoleh pekerjaan, atau mengalami penurunan penghasilan. Apabila proses pendataan terlambat, bantuan berisiko tetap tercatat atas nama orang yang sudah meninggal atau diberikan kepada pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria. Situasi semacam itu tidak hanya mengurangi ketepatan sasaran, tetapi juga dapat menghambat hak keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemutakhiran melalui koordinasi antarlembaga, pelaporan dari pemerintah daerah, serta verifikasi kondisi keluarga di tingkat masyarakat. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mempercepat pencatatan dan pencocokan informasi, tetapi pengawasan lapangan tetap penting untuk memastikan data sesuai dengan realitas. Proses tersebut juga perlu dilaksanakan secara transparan agar masyarakat dapat menyampaikan perubahan atau mengoreksi informasi yang tidak tepat.
Perbaikan daftar penerima bukan satu-satunya perhatian pemerintah. Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial saja belum cukup untuk mendorong keluarga miskin menjadi mandiri secara ekonomi. Bantuan perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan, seperti peningkatan keterampilan, dukungan usaha, akses permodalan, dan pendampingan yang sesuai dengan potensi setempat. Dengan pendekatan tersebut, pemutakhiran data tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi menjadi dasar untuk membantu keluarga meningkatkan taraf hidup secara bertahap dan berkelanjutan.
Baca juga: Kemenpora Matangkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk Perkuat Peran Pemuda | Pemerintah Siapkan Dasbor AI untuk Memantau Aset Individu Berharta Tinggi | Ayu Perkuat Persiapan Menuju Olimpiade Remaja 2026 di Dakar
