Jakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah memperkuat perannya dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC). Dorongan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan penekanan bahwa penanggulangan TBC memerlukan kerja bersama yang terarah dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan. Penyakit ini tidak dapat ditangani hanya melalui layanan kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, penganggaran, pendataan, serta koordinasi lintas sektor.
Setiap jenjang pemerintahan perlu memiliki tanggung jawab yang jelas agar kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan. Pemerintah provinsi berperan sebagai pengendali kebijakan, termasuk menyelaraskan target, memberikan arahan teknis, memantau pelaksanaan, dan memastikan koordinasi antarkabupaten serta antarkota berjalan efektif. Dengan fungsi tersebut, provinsi dapat membantu mengatasi kesenjangan kapasitas dan memastikan strategi penanggulangan TBC diterapkan secara konsisten.
Di tingkat kabupaten dan kota, bupati serta wali kota perlu mengintegrasikan program eliminasi TBC ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran yang memadai mendukung penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan, pendampingan pasien, dan pelacakan kontak. Integrasi ini juga memastikan bahwa penanggulangan TBC menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah, bukan program yang berjalan secara terpisah atau bergantung pada kegiatan sesaat.
Kecamatan menjalankan fungsi koordinator operasional dengan mempertemukan perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan unsur masyarakat. Sementara itu, pemerintah desa dan lurah mendukung pendataan, pemutakhiran informasi warga, serta deteksi dini terhadap gejala yang mengarah pada TBC. Mereka juga dapat membantu menghubungkan warga dengan layanan kesehatan dan mendorong kepatuhan pengobatan. Pembagian peran yang saling melengkapi tersebut membuat pelaksanaan kebijakan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga temuan kasus dapat ditindaklanjuti secara cepat dan upaya eliminasi TBC berlangsung lebih terukur.
Percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah melalui jenjang provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Penanggulangan penyakit ini memerlukan kerja sama lintas unsur agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi antarlembaga kesehatan, pemerintahan, pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan menjadi dasar untuk memperkuat penemuan kasus, pengobatan, pendampingan, dan pencegahan penularan.
Keterlibatan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Posyandu dan kader kesehatan dapat membantu menyampaikan informasi mengenai gejala, pemeriksaan, serta pentingnya menyelesaikan pengobatan. PKK dapat memperluas edukasi melalui keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat berperan membangun pemahaman yang benar sekaligus mendorong warga untuk tidak mengucilkan penderita. Dengan dukungan akademisi, materi sosialisasi dapat disusun berdasarkan data dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sedangkan media membantu menyebarkan informasi secara luas, cepat, dan bertanggung jawab.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan stigma yang masih melekat pada TBC. Anggapan bahwa penderita harus dijauhi dapat membuat seseorang menyembunyikan gejala, menunda pemeriksaan, atau menghentikan pengobatan. Padahal, dukungan keluarga dan lingkungan merupakan bagian penting dalam proses pemulihan. Informasi yang akurat perlu disampaikan secara berulang dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga masyarakat mengetahui cara penularan, langkah perlindungan, dan akses layanan yang tersedia.
Wiyagus menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan apabila penderita memperoleh diagnosis dan pengobatan yang tepat serta menjalani terapi sampai tuntas. Pesan ini perlu disampaikan bersama oleh seluruh unsur yang terlibat. Kolaborasi bukan sekadar pembagian tugas, melainkan upaya membangun kepercayaan, memperkuat kepatuhan pengobatan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam layanan penanggulangan TBC.
Wiyagus memandang keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) bukan semata-mata sebagai pilihan kebijakan, melainkan sebagai bagian dari amanat konstitusi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Karena itu, upaya mempercepat eliminasi TBC perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak dasar warga, bukan hanya sebagai agenda sektoral atau program jangka pendek.
Dalam kerangka tersebut, dukungan pemerintah terhadap eliminasi TBC mencerminkan kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh perhatian dan perlindungan kesehatan secara layak. Penyakit TBC masih menjadi persoalan yang memengaruhi banyak keluarga dan komunitas, sehingga penanganannya berkaitan langsung dengan upaya menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran pemerintah pada setiap tingkatan menjadi penting agar amanat konstitusi tidak berhenti sebagai norma, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan komitmen yang berorientasi pada kepentingan publik.
Wiyagus juga menekankan bahwa dukungan terhadap eliminasi TBC dan program Cek Kesehatan Gratis tidak semestinya diposisikan semata-mata sebagai dukungan politik kepada presiden. Kedua hal tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari usaha membuat amanat konstitusi berjalan secara nyata. Ukuran utamanya bukan kepentingan politik, melainkan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari perhatian negara terhadap kesehatan. Dengan sudut pandang ini, berbagai dukungan kesehatan memperoleh dasar yang lebih substantif, yaitu pemenuhan hak masyarakat dan penguatan tanggung jawab pemerintah.
Pemahaman tersebut mendorong semua pihak untuk melihat agenda kesehatan sebagai kepentingan bersama. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran dalam memastikan komitmen terhadap kesehatan diterjemahkan secara konsisten. Masyarakat pun berhak menilai kebijakan berdasarkan manfaat yang dirasakan, terutama dalam perlindungan dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian, eliminasi TBC dan Cek Kesehatan Gratis dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan tujuan konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar simbol dukungan terhadap kepemimpinan tertentu.
Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memasukkan program kesehatan, termasuk penanggulangan tuberkulosis (TBC), ke dalam dokumen perencanaan daerah. Langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian dan komitmen pemerintah terhadap upaya eliminasi TBC secara berkelanjutan. Perencanaan yang memuat kebutuhan penanggulangan TBC menjadi dasar penting untuk menyatukan arah kebijakan, menetapkan prioritas, serta memastikan isu kesehatan masyarakat memperoleh tempat dalam agenda pembangunan daerah.
Namun, Wiyagus menekankan bahwa pencantuman program dalam dokumen perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan administratif. Setiap rencana dan anggaran yang telah ditetapkan perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan operasional yang nyata. Artinya, komitmen tersebut harus terlihat dalam kerja pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait, sehingga dukungan yang dirancang benar-benar menjangkau kebutuhan penanggulangan TBC di lapangan. Perencanaan akan memiliki makna apabila diikuti pelaksanaan, pemantauan, dan tanggung jawab untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Penekanan ini juga memperlihatkan pentingnya kesinambungan proses penyusunan kebijakan dan tindakan di masyarakat. Dokumen perencanaan serta APBD perlu menjadi instrumen untuk memperkuat pelaksanaan program, bukan sekadar arsip yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah dicantumkan. Dengan demikian, kolaborasi pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa dapat menghasilkan dukungan yang konsisten bagi percepatan eliminasi TBC. Keberhasilan upaya tersebut memerlukan kesungguhan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan yang terukur dan dirasakan manfaatnya.
Wiyagus turut memberikan apresiasi kepada para kader TBC yang terus mendukung program di tengah masyarakat. Peran mereka mencerminkan kepedulian dan ketekunan dalam membantu menjaga keberlanjutan upaya penanggulangan TBC. Secara khusus, keberanian dan semangat para kader perempuan patut dihargai. Di tengah tugas yang dijalankan, mereka tetap menunjukkan dedikasi untuk mendukung program dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi kader sebagai bagian penting dari kerja bersama menuju eliminasi TBC.
Baca juga: Langkah Pemerintah Mempercepat Penanganan Karhutla di Sejumlah Provinsi | Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Berlanjut di Enam Provinsi | Karhutla 2021–2026: Tujuh Provinsi Jadi Prioritas, Kalteng dan Sumsel Terbakar 343,55 Hektare
