Jakarta | Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai penanganan kebakaran yang berlangsung di sejumlah wilayah masih dapat dilakukan melalui kapasitas pemerintah pusat dan daerah. Dengan pertimbangan tersebut, status karhutla untuk sementara tetap ditangani sebagai bencana daerah, sementara upaya pemadaman, pencegahan, dan pengendalian terus dilanjutkan.
Keterangan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Menurut Dudung, pemerintah telah mengevaluasi kondisi karhutla di wilayah terdampak, termasuk kebutuhan pengerahan personel, peralatan, serta koordinasi antarinstansi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penanganan masih berada dalam jangkauan kemampuan pemerintah sehingga belum diperlukan penetapan status bencana nasional.
Dudung menyatakan bahwa pemerintah masih mampu mengatasi karhutla yang terjadi di enam provinsi. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan mengenai status bencana didasarkan pada perkembangan situasi di lapangan dan kemampuan negara dalam memberikan respons. Pemerintah tetap memantau titik api, melaksanakan pemadaman, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait. Apabila kondisi berubah dan penanganan di tingkat daerah tidak lagi mencukupi, pemerintah dapat melakukan evaluasi lanjutan terhadap status bencana. Untuk saat ini, fokus utama diarahkan pada pengendalian kebakaran, perlindungan masyarakat, pencegahan meluasnya area terdampak, dan pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan. Penanganan berlanjut di enam provinsi dengan menyesuaikan tingkat ancaman, kondisi cuaca, serta kebutuhan masing-masing daerah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan laporan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut memuat perkembangan penanganan di enam provinsi yang menjadi fokus pemerintah. Penyampaian ini menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan upaya pengendalian karhutla tetap berjalan, meskipun pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Dalam laporan itu, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan disebut sebagai dua provinsi yang masuk dalam fokus penanganan. Keduanya menjadi bagian dari wilayah yang mendapat perhatian pemerintah melalui pemantauan dan langkah penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Empat provinsi lainnya termasuk dalam laporan BNPB, tetapi tidak disebutkan secara rinci dalam informasi yang disampaikan.
Salah satu kawasan yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Perhatian terhadap kawasan tersebut berkaitan dengan keberadaan satwa yang harus dilindungi. Penanganan di area ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mengendalikan dampak kebakaran, tetapi juga dengan menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup satwa yang berada di dalam kawasan konservasi tersebut.
Fokus pemerintah di enam provinsi menunjukkan bahwa penanganan karhutla terus dilanjutkan melalui koordinasi BNPB dan pihak-pihak terkait. Laporan Suharyanto kepada Presiden Prabowo menjadi dasar bagi pemerintah untuk memantau perkembangan situasi serta menentukan langkah yang diperlukan di wilayah terdampak atau berisiko. Dengan perhatian khusus terhadap kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, penanganan karhutla juga mempertimbangkan perlindungan terhadap lingkungan dan satwa.
Sejumlah helikopter telah dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui teknik pengeboman air atau water bombing. Pengerahan unsur udara tersebut menjadi bagian dari upaya pemadaman, terutama untuk membantu menjangkau area yang sulit ditangani secara langsung dari darat. Operasi helikopter tetap dilaksanakan sebagai salah satu strategi dalam menghadapi sebaran titik api dan kondisi lahan yang terbakar.
Namun, menurut Dudung, penanganan saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat. Perubahan penekanan strategi itu berkaitan dengan kondisi asap yang tebal di sekitar area kebakaran. Asap membatasi jarak pandang dan menyulitkan awak helikopter untuk melakukan pemadaman secara optimal dari udara. Karena itu, pengerahan personel dan peralatan di lapangan menjadi lebih dominan dalam upaya mengendalikan kebakaran.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman perlu disesuaikan dengan kondisi di lokasi. Teknik water bombing tetap digunakan melalui dukungan helikopter, tetapi efektivitas operasi udara sangat dipengaruhi oleh tingkat ketebalan asap. Ketika jarak pandang terganggu, tim darat mengambil peran yang lebih besar untuk mendekati area terdampak dan melakukan penanganan sesuai keadaan medan.
Penjelasan Dudung menegaskan bahwa operasi udara dan operasi darat berjalan sebagai bagian dari penanganan yang saling melengkapi. Helikopter telah digunakan untuk mendukung pemadaman, sementara kondisi asap membuat kegiatan di permukaan menjadi fokus utama. Dengan demikian, pilihan metode tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana, tetapi juga oleh faktor keselamatan dan kemampuan petugas untuk bekerja secara efektif di tengah lingkungan yang dipenuhi asap. Penanganan terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran serta keterbatasan yang muncul selama operasi berlangsung.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto? Pernyataan dalam permintaan menyebut Dudung, sehingga informasi disampaikan berdasarkan keterangan Dudung bahwa Presiden menilai upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dilakukan secara maksimal. Penilaian tersebut mencakup pengerahan sumber daya, koordinasi lintas lembaga, serta langkah cepat untuk mengendalikan titik api dan mencegah meluasnya dampak kebakaran di wilayah terdampak.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, personel Polri, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Penghargaan itu ditujukan kepada unsur pemerintah pusat dan daerah, petugas lapangan, relawan, serta masyarakat yang membantu pemadaman, pemantauan, dan upaya pencegahan. Kerja sama antarlembaga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas respons terhadap kondisi karhutla yang masih berlangsung di sejumlah provinsi.
Menurut keterangan tersebut, capaian penanganan kebakaran disebut berada di kisaran 692 hektare per hari. Angka itu disertai berbagai langkah mitigasi, termasuk pemantauan wilayah rawan, penguatan operasi pemadaman, dan pencegahan agar api tidak menyebar lebih luas. Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan di lapangan. Pengendalian operasi tersebut melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terutama dalam analisis cuaca, penentuan waktu pelaksanaan, serta pemantauan kondisi atmosfer.
Dudung turut menjelaskan bahwa tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara tetangga belum dibahas dalam rapat bersama Presiden. Keterangan itu hanya menyampaikan status pembahasan hingga rapat berlangsung, tanpa menjelaskan keputusan lebih lanjut mengenai tawaran tersebut. Sementara itu, koordinasi dan operasi penanganan di dalam negeri tetap berjalan melalui keterlibatan berbagai unsur sesuai kebutuhan di enam provinsi yang terdampak.
Baca juga: Penanganan Karhutla Tetap Berjalan, Pemerintah Belum Menetapkannya sebagai Bencana Nasional | Pemerintah Belum Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Penanganan Terus Dikebut | Pemerintah Nilai Karhutla Masih Terkendali, Status Bencana Nasional Belum Ditetapkan
