Jakarta | Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, diperbolehkan meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta setelah menjalani pemeriksaan. Ia sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut di kantor BNPB pada Rabu, 14 Oktober 2026. Kepulangan Rustian berlangsung setelah rangkaian pemeriksaan terhadap dirinya selesai dilakukan oleh penyidik.
Meski telah meninggalkan gedung KPK, Rustian belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Statusnya masih sebagai saksi, sehingga penyidik dapat kembali meminta keterangannya apabila diperlukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki. Pemeriksaan terhadap saksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memperoleh informasi mengenai rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan aliran pemberian atau penerimaan yang menjadi objek perkara.
Peristiwa ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB. Dalam penanganan perkara semacam ini, KPK biasanya melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak yang diamankan atau dimintai keterangan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Lembaga tersebut juga memiliki waktu sesuai ketentuan untuk memeriksa pihak-pihak terkait dan menyimpulkan status hukum masing-masing.
Dengan diperbolehkannya Rustian pulang, proses penyelidikan dan penyidikan perkara belum berarti berakhir. KPK masih dapat mengembangkan informasi dari hasil pemeriksaan, memeriksa saksi lain, serta menelaah bukti yang diperoleh dalam operasi tersebut. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah status Rustian tetap sebagai saksi atau berubah sesuai dengan kecukupan bukti dan hasil pendalaman perkara. Sampai ada pengumuman resmi, posisinya dalam kasus ini masih merupakan saksi.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan bahwa Rustian merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Setelah diamankan, Rustian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan bersama sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Rustian dilakukan secara intensif guna menggali informasi mengenai perkara yang sedang ditangani penyidik. Keterangan dari setiap pihak yang diamankan diperlukan untuk membantu KPK menyusun rangkaian peristiwa, mengidentifikasi peran masing-masing, serta menilai relevansi informasi yang disampaikan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Meski menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, posisi hukum Rustian belum berubah. Budi menegaskan bahwa Rustian masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Rustian masih berada pada tahap pengumpulan dan pendalaman informasi oleh penyidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut telah meningkat ke tahap penyidikan. Keterangan itu disampaikan Budi setelah pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dilakukan oleh penyidik. Dengan masuknya perkara ke tahap ini, proses penanganan secara resmi berlanjut dari rangkaian pemeriksaan awal menuju penyidikan.
Budi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah KPK melaksanakan ekspose pada Selasa malam, 13 Oktober 2026. Ekspose merupakan forum internal untuk membahas hasil penanganan perkara dan menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan informasi serta bukti yang telah diperoleh. Melalui forum itu, penyidik menilai perkara tersebut memenuhi dasar untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan.
Dalam perkembangan yang sama, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap identitas para tersangka kepada publik. KPK juga belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai jumlah pihak yang ditetapkan maupun peran masing-masing dalam perkara tersebut.
Informasi mengenai identitas tersangka dan konstruksi perkara masih menunggu penyampaian resmi dari KPK. Biasanya, keterangan lebih lengkap akan diberikan setelah penyidik menyelesaikan langkah-langkah awal dalam penyidikan dan memastikan kebutuhan proses hukum. Karena itu, perkembangan perkara untuk sementara berfokus pada konfirmasi bahwa status penanganan telah berubah menjadi penyidikan serta adanya penetapan sejumlah tersangka.
Perubahan tahap tersebut tidak serta-merta menjelaskan kedudukan seluruh pihak yang telah menjalani pemeriksaan. KPK tetap memiliki kewenangan untuk menentukan status hukum setiap orang berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang dikumpulkan. Dalam konteks pemeriksaan OTT ini, Rustian diperbolehkan pulang dan statusnya masih sebagai saksi, sementara proses penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi tersebut terus berjalan.
Perbedaan status hukum menjadi hal penting dalam menjelaskan hasil pemeriksaan di Gedung KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani proses penahanan. Langkah tersebut merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara setelah penyidik memiliki bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status seseorang dalam perkara yang sedang diselidiki.
Penahanan terhadap tersangka dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah penetapan status tersebut, tersangka akan mengikuti proses hukum lanjutan, termasuk pemeriksaan sebagai bagian dari pendalaman perkara. KPK juga akan menyampaikan perkembangan penanganan sesuai kewenangan dan prosedur, sehingga informasi mengenai pihak-pihak yang ditahan tetap bersandar pada keterangan resmi lembaga.
Sementara itu, pihak yang masih berstatus saksi diperlakukan berbeda. Setelah menyelesaikan pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan, saksi dapat diperbolehkan meninggalkan Gedung KPK. Status sebagai saksi menunjukkan bahwa seseorang masih dimintai informasi untuk membantu penyidik mengurai perkara, dan tidak sama dengan status tersangka yang telah dikenai proses hukum sebagai pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti.
Dalam pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan tersebut, Rustian termasuk pihak yang masih berstatus saksi. Karena itu, ia diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan. Kepulangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai keseluruhan perkara ataupun kepastian tentang perubahan status hukumnya pada masa mendatang. Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menilai keterangan dan bukti yang diperoleh sebelum menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, informasi yang dapat ditegaskan saat ini adalah Rustian telah diperiksa sebagai saksi, sedangkan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani penahanan sesuai proses hukum yang berlaku.
Baca juga: Pelayanan BNPB Tetap Berjalan Setelah OTT KPK, Pemeriksaan 14 Orang Berlanjut | Profil Rustian: Dari Pengelolaan Sumber Daya Darurat hingga Diamankan dalam OTT KPK | KPK Amankan 14 Orang dalam OTT di Lingkungan BNPB, Sestama Rustian Termasuk
