Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghentian ini berkaitan dengan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya kewajiban perbaikan dan penyelesaian atas hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada pihak terkait.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, pada 14 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa penangguhan dilakukan sebagai langkah pengawasan agar setiap SPPG memenuhi kewajiban administratif dan substantif yang muncul dari temuan BPK. Dengan demikian, operasional layanan tidak dapat berjalan seperti biasa selama proses tindak lanjut belum diselesaikan.
BGN menegaskan bahwa penghentian terhadap puluhan unit tersebut merupakan suspend khusus, bukan penutupan permanen. Status itu berlaku tanpa batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. SPPG yang terkena penangguhan baru dapat kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan kewajiban terkait temuan pemeriksaan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG tidak hanya dinilai dari keberlangsungan distribusi makanan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas, serta rekomendasi pemeriksaan. BGN perlu memastikan setiap unit pelayanan menjalankan pengelolaan anggaran dan operasional secara tertib agar manfaat program tetap diterima masyarakat secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penangguhan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Selama status suspend berlangsung, tindak lanjut atas temuan BPK menjadi syarat utama bagi 91 SPPG tersebut untuk memperoleh kembali izin operasional. BGN akan menilai penyelesaian kewajiban berdasarkan dokumen dan perbaikan yang disampaikan oleh masing-masing unit pelayanan.
Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didasarkan pada temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tertanggal 18 Mei 2026. Dokumen pemeriksaan tersebut menjadi rujukan dalam menilai tindak lanjut atas persoalan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di sejumlah SPPG.
Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, sebanyak 91 SPPG disebut belum mengembalikan dana yang berkaitan dengan temuan pemeriksaan ke kas negara. Status pengembalian dana itu menjadi perhatian utama BGN karena tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan perlu dilakukan sebelum operasional SPPG dapat dipertimbangkan untuk berjalan kembali.
Penghentian operasional bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan langkah yang berkaitan langsung dengan belum diselesaikannya pengembalian dana sebagaimana tercantum dalam laporan pemeriksaan. BGN menjadikan pemenuhan tindak lanjut atas temuan tersebut sebagai dasar untuk menangguhkan kegiatan pada 91 SPPG yang disebut dalam LHP.
Dengan kebijakan ini, operasional 91 SPPG dihentikan hingga temuan BPK ditindaklanjuti dan dana yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan dikembalikan ke kas negara. Ketentuan tersebut menempatkan penyelesaian administrasi dan keuangan sebagai prasyarat penting bagi kelanjutan operasional SPPG yang terdampak.
Rujukan terhadap LHP BPK RI tertanggal 18 Mei 2026 juga menegaskan bahwa kebijakan BGN berangkat dari kebutuhan untuk memastikan hasil pemeriksaan memperoleh tindak lanjut. Selama pengembalian dana belum dilakukan, penghentian operasional tetap diberlakukan terhadap 91 SPPG sebagaimana tercantum dalam dasar kebijakan tersebut.
Penghentian operasional dilakukan terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tiga wilayah kerja. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa jumlah SPPG tidak merata pada setiap wilayah. Wilayah I mencakup empat SPPG, Wilayah II menjadi wilayah dengan jumlah terbesar, yakni 73 SPPG, sedangkan Wilayah III mencakup 14 SPPG. Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 91 SPPG, sesuai dengan jumlah unit yang operasionalnya dihentikan sementara.
Wilayah I memiliki porsi paling kecil dengan empat SPPG. Sementara itu, Wilayah II menampung sebagian besar unit yang terdampak, yaitu 73 SPPG. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dua wilayah lainnya. Wilayah III berada di posisi berikutnya dengan 14 SPPG. Penyajian berdasarkan wilayah tersebut penting untuk memperjelas cakupan penghentian operasional sekaligus menghindari kekeliruan dalam membaca distribusi unit.
Selain sebaran unit, pemeriksaan juga mencatat adanya temuan yang belum ditindaklanjuti. Nilai keseluruhan temuan tersebut mencapai Rp18.198.223.745, atau sekitar Rp18,19 miliar. Angka ini merupakan akumulasi nilai temuan pemeriksaan yang masih memerlukan penyelesaian dan tindak lanjut dari pihak terkait.
Dengan demikian, cakupan persoalan meliputi 91 SPPG pada tiga wilayah serta nilai temuan pemeriksaan yang cukup besar. Rinciannya terdiri atas empat SPPG di Wilayah I, 73 SPPG di Wilayah II, dan 14 SPPG di Wilayah III. Pemisahan informasi jumlah unit dan nilai temuan membantu memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai alasan penghentian operasional. Tindak lanjut terhadap temuan senilai Rp18.198.223.745 menjadi bagian penting sebelum seluruh unit dapat kembali menjalankan kegiatan secara normal.
Pencabutan suspend khusus terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya dapat dilakukan setelah SPPG terkait menyetorkan dana yang wajib dikembalikan ke kas negara. Setoran tersebut tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan atau komitmen pembayaran, melainkan harus disertai bukti pembayaran yang sah. Dengan demikian, status suspend tetap berlaku sampai terdapat kepastian bahwa kewajiban pengembalian dana telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan itu menjadi bagian dari mekanisme Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan secara nyata dan dapat diverifikasi. Bukti pembayaran yang sah berfungsi sebagai dokumen pendukung bahwa dana telah benar-benar masuk ke rekening kas negara. Melalui ketentuan tersebut, proses pencabutan suspend tidak hanya didasarkan pada administratif internal, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keuangan.
Mekanisme ini menempatkan pengembalian dana sebagai prasyarat utama sebelum operasional SPPG dapat dipertimbangkan untuk dipulihkan. Ketentuan tersebut juga memberikan kejelasan mengenai langkah yang harus ditempuh oleh SPPG terkait dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Kebijakan BGN diarahkan untuk mendorong penyelesaian pengembalian dana secara tertib sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya persyaratan setoran dan bukti pembayaran yang sah, setiap tindak lanjut dapat dicatat, diverifikasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Baca juga: Pertamina Percepat Distribusi BBM Bali dengan Operasional SPBU 24 Jam | Jalan Usaha Tani Diduga Jadi Jalur Operasional PT GAP, Petani Pertanyakan Hak Akses
