PALEMBANG, SUMATERA SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 7 Oktober 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengungkapkan pembagian peran bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah pelantikan. Pembagian tersebut menjadi dasar koordinasi dalam menjalankan agenda perekonomian pemerintah, terutama untuk memastikan berbagai kebijakan dapat bergerak secara terarah dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan nasional.
Dalam pembagian tugas itu, Dradjad menerima delapan arahan dari Airlangga. Mandat tersebut memiliki cakupan yang luas, mulai dari stimulus ekonomi hingga sektor pariwisata. Walaupun mencakup bidang yang beragam, seluruh arahan itu memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Dradjad menegaskan bahwa pelaksanaan mandat tersebut membutuhkan koordinasi serta penggunaan instrumen kebijakan secara tepat.
Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan berbagai instrumen untuk mencapai sasaran tersebut. Instrumen yang dimaksud mencakup stimulus, standardisasi, dan statistik. Stimulus dapat digunakan untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi, sementara standardisasi dan statistik berperan dalam memperkuat dasar perumusan serta pelaksanaan kebijakan. Pemanfaatan setiap instrumen perlu dilakukan secara terukur, sehingga kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target nasional.
Dradjad juga menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 sebesar 6 persen. Angka tersebut dipandang sebagai sasaran yang dapat dicapai apabila pemerintah bekerja keras, bergerak cepat, dan mengambil keputusan secara cerdas. Bahkan, terdapat peluang untuk melampaui target itu apabila seluruh unsur pemerintahan mampu menjalankan mandat dengan konsisten dan memaksimalkan berbagai instrumen yang tersedia. Karena itu, pembagian peran Dradjad dan Airlangga tidak hanya berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat agenda pertumbuhan ekonomi.
Dalam waktu dekat, Dradjad Wibowo menyebut perlunya mengoptimalkan stimulus yang telah diumumkan pemerintah agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih luas. Langkah tersebut mencakup subsidi upah, program magang, dan bantuan pangan. Pelaksanaannya perlu diarahkan secara tepat sasaran, dengan memperhatikan ketepatan data, mekanisme penyaluran, serta keterhubungan bantuan dan aktivitas ekonomi. Subsidi upah diharapkan membantu menjaga daya beli pekerja, sedangkan program magang dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja. Bantuan pangan berperan menjaga konsumsi rumah tangga, terutama ketika tekanan biaya hidup masih menjadi perhatian.
Selain memaksimalkan kebijakan yang sudah tersedia, pemerintah telah mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan baru. Pemetaan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan pada kuartal IV 2026 dan sepanjang 2027. Sumber pertumbuhan itu membutuhkan penerjemahan ke dalam program yang dapat segera dijalankan, sekaligus koordinasi agar stimulus tidak berjalan terpisah dari agenda peningkatan produksi dan investasi. Rincian mengenai hasil maupun dampaknya tetap bergantung pada pelaksanaan kebijakan dan perkembangan ekonomi berikutnya.
Peran sektor swasta menjadi penting karena dunia usaha memiliki kapasitas untuk memperluas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Namun, keputusan bisnis kerap tertahan oleh hambatan operasional, termasuk persoalan perizinan dan ketidakselarasan kebijakan antarinstansi. Prosedur yang berbelit atau aturan yang berbeda lembaga dapat meningkatkan biaya, memperpanjang waktu pengambilan keputusan, serta mengurangi kepastian bagi pelaku usaha. Karena itu, penguatan koordinasi pemerintah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung pertumbuhan.
Dalam konteks tersebut, Dradjad membantu Airlangga memetakan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha dan mengupayakan pengurangannya. Fokusnya adalah mengenali titik-titik yang menghambat investasi dan operasional, kemudian mendorong penyelesaian melalui koordinasi yang lebih baik. Pendekatan ini menempatkan stimulus, sumber pertumbuhan baru, dan kemudahan berusaha sebagai unsur yang saling berkaitan, tanpa mendahului penilaian atas hasil kebijakan yang masih berlangsung.
Pariwisata dan industri pengolahan dinilai sebagai dua sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Pariwisata dapat menggerakkan berbagai kegiatan sekaligus, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan, hingga ekonomi kreatif. Sementara itu, industri pengolahan memberikan nilai tambah terhadap bahan mentah dan membuka peluang kerja yang lebih luas di berbagai daerah. Pengembangan kedua sektor tersebut memerlukan infrastruktur, kepastian kebijakan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
Mandat Dradjad Wibowo juga menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai agenda penting, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Pendekatan yang digunakan tidak berhenti pada penyediaan kredit murah. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendampingan, peningkatan kemampuan usaha, akses pasar, dan penguatan kegiatan ekonomi berbasis kelompok. Dengan demikian, pembiayaan dapat menghasilkan usaha yang bertahan dan berkembang, bukan sekadar menambah kewajiban finansial penerima.
Salah satu contoh yang disebut ialah program kredit Mekaar untuk kelompok ibu-ibu. Atas arahan presiden, tingkat bunganya diturunkan sebesar 8 persen agar lebih terjangkau bagi para pelaku usaha kecil. Program tersebut direncanakan diperluas karena telah melahirkan sejumlah kisah sukses di tingkat akar rumput. Pengalaman para penerima manfaat menunjukkan bahwa modal yang relatif terbatas dapat berkembang apabila disertai kedisiplinan kelompok, pendampingan, dan kesempatan memperluas pasar.
Contohnya terlihat pada seorang ibu di Palembang yang memulai usaha ayam geprek dengan modal Rp2 juta. Dari modal awal tersebut, usahanya berkembang hingga memiliki tiga gerai dan menjadi vendor bagi instansi pemerintah. Kisah ini menunjukkan pentingnya akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus dukungan bagi pengembangan kapasitas usaha.
Penguatan ekonomi kelompok bawah memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar membantu belasan juta penerima. Sasaran kebijakan ini adalah puluhan juta orang, sehingga pemberdayaan, pembiayaan, dan penguatan usaha berbasis kelompok perlu dijalankan secara berkelanjutan.
Tugas lain yang diungkap Dradjad Wibowo adalah mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah daerah. Percepatan ini diharapkan mampu menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan yang selama ini lebih dominan. Namun, pelaksanaannya tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknokratis, seperti kesiapan lahan, infrastruktur, perizinan, dan model insentif. Proses tersebut juga dipengaruhi dinamika politik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Setiap kepala daerah memiliki kepentingan, prioritas, dan kecenderungan sikap yang berbeda terhadap pengembangan KEK. Selain itu, terdapat pula perbedaan pandangan di kementerian dan lembaga mengenai arah kebijakan, pembagian kewenangan, serta bentuk dukungan yang perlu diberikan. Dradjad menyampaikan bahwa ia telah mengidentifikasi kepala daerah beserta kecenderungan sikap masing-masing. Informasi itu kemudian akan dikomunikasikan sebagai bagian dari upaya membangun koordinasi dan mencari pendekatan yang sesuai. Langkah tersebut penting agar hambatan administratif maupun politik dapat ditangani lebih awal, sehingga KEK tidak berhenti pada status penetapan, melainkan menghasilkan kegiatan ekonomi yang nyata.
Ketika ditanya mengenai penguatan kebijakan fiskal di tengah tekanan ekonomi global, Dradjad tidak memberikan komentar lebih jauh. Menurutnya, isu tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan sehingga pembahasannya berada di luar tugas yang sedang ia jalankan. Sikap ini menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan antar-otoritas dalam merumuskan respons ekonomi pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran Dradjad sebagai wakil menteri koordinator disebut membantu meringankan beban Airlangga Hartarto dalam menjalankan target pemerintahan yang tercantum dalam Asta Cita. Perumpamaannya, beban kerja menjadi lebih ringan karena kini ditangani oleh dua orang, dengan masing-masing dapat memusatkan perhatian pada agenda dan koordinasi yang berbeda.
Response (1)