Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pembangunan ibu kota menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga sikap para pemimpinnya. Dalam kuliah umum sekaligus peresmian gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026), ia menekankan pentingnya mengesampingkan ego pribadi agar kerja bersama dapat berjalan. Menurut Pramono, persoalan kota yang kompleks tidak mungkin ditangani oleh pemerintah seorang diri. Diperlukan kesediaan untuk mendengar, membangun hubungan, serta menyatukan kapasitas banyak pihak demi kepentingan masyarakat Jakarta.
Pramono menceritakan upayanya menggandeng berbagai unsur, termasuk kalangan pengusaha, dalam mendukung pembangunan. Pelibatan pihak di luar pemerintahan, menurut pandangannya, membuka ruang bagi kontribusi dan pengalaman yang berbeda. Namun, kolaborasi tidak cukup hanya dengan mengundang pihak lain atau menyusun rencana bersama. Hubungan tersebut perlu ditopang kepercayaan, sehingga setiap pihak dapat memahami tujuan, menjalankan peran, dan bekerja secara konsisten. Kepercayaan juga membantu mengurangi jarak pemerintah dan mitra, sekaligus membuat komunikasi lebih terbuka ketika muncul persoalan atau perbedaan pandangan.
Ia menggarisbawahi bahwa kerja sama yang bermakna menuntut kemauan untuk mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Bagi Pramono, pemimpin perlu memberi ruang bagi kontribusi pihak lain, bukan menjadikan pembangunan sebagai ajang menonjolkan diri atau kelompok. Sikap tersebut penting agar berbagai gagasan dapat dibahas dan diarahkan pada kebutuhan warga. Pesannya menempatkan kepercayaan dan kolaborasi sebagai fondasi dalam membangun Jakarta: pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat perlu bersedia mengambil bagian. Dengan mengurangi ego dan menjaga komitmen bersama, upaya pembangunan memiliki peluang lebih besar untuk berlangsung terarah dan memberi manfaat luas bagi ibu kota.
Pramono Anung menyinggung ego sebagai salah satu persoalan yang dapat muncul dalam kepemimpinan. Dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, ia mengaku berusaha untuk tidak lagi mempersoalkan serangan yang diterimanya. Baginya, perhatian utama perlu diarahkan pada pekerjaan dan tanggung jawab untuk Jakarta, bukan pada tanggapan terhadap kritik atau serangan. Pernyataan itu disampaikan ketika ia membicarakan sikap yang ingin dijaga selama memimpin. Ia menekankan bahwa urusan pribadi tidak seharusnya menggeser fokus dari tugas yang harus dikerjakan. Dalam konteks tersebut, Pramono mengaitkan upaya menahan ego dengan cara menghadapi berbagai hal yang datang selama menjalankan jabatan. Ia menyebut serangan sebagai sesuatu yang tidak ingin terus menjadi persoalan baginya.
Ia mengatakan bahwa bekerja untuk Jakarta merupakan hal yang terpenting. Karena itu, ia berusaha tidak menjadikan serangan yang diterima sebagai hal utama dalam menjalankan tugas. Pramono menyampaikan bahwa dirinya memilih tetap bekerja, baik ketika mendapat serangan maupun ketika tidak mendapatkannya. Ia menggambarkan sikap tersebut dengan menyebut bahwa dirinya merasa sudah tidak memiliki ego. Dengan keadaan itu, menurut pernyataannya, ia dapat bersikap santai dalam kedua situasi tersebut. Ucapannya menempatkan perhatian pada pelaksanaan tugas sebagai gubernur, tanpa menjadikan ada atau tidaknya serangan sebagai penentu sikapnya. Ia tidak ingin persoalan serangan mengambil porsi lebih besar daripada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk ibu kota. Pernyataan ini menegaskan fokus yang ia sampaikan, yakni menjalankan tugas bagi Jakarta.
Pramono menyebut dirinya santai ketika diserang maupun tidak diserang. Ia juga menyampaikan bahwa merasa sudah tidak mempunyai ego, sambil menjelaskan upayanya untuk tidak lagi mempersoalkan serangan selama bertugas. Pernyataan itu menggambarkan sikap yang ia nyatakan sendiri dalam menghadapi situasi tersebut. Ia tidak menguraikan serangan sebagai alasan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaannya. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kepentingan bekerja untuk Jakarta lebih penting daripada mempersoalkan hal itu. Dengan demikian, penjelasan Pramono berpusat pada dua hal yang ia sampaikan: ego sebagai salah satu persoalan kepemimpinan dan pilihannya untuk tetap berfokus pada tugas. Ia menyatakan dapat bersikap santai dalam keadaan diserang ataupun tidak, karena merasa sudah tidak memiliki ego. Uraiannya tetap merujuk pada sikap pribadi dan tanggung jawabnya sebagai gubernur.
Dalam menceritakan dinamika yang ia hadapi selama bekerja di pemerintahan, Pramono menyelipkan seloroh tentang banyaknya “suhu” dan “pesilat” di Jakarta. Ungkapan itu menggambarkan suasana yang ia sampaikan secara ringan, bukan uraian terperinci mengenai individu atau kelompok tertentu. Ia juga menyebut dirinya sebagai pesilat lama. Dengan demikian, bagian tersebut menghadirkan sisi humor dalam kisahnya tentang pengalaman menjalani pekerjaan pemerintahan, sekaligus memperlihatkan bagaimana ia membingkai dinamika yang ditemui selama bekerja.
Seloroh itu dapat dipahami sebagai cara Pramono menyampaikan bahwa lingkungan kerja pemerintahan di Jakarta memiliki beragam karakter dan pengalaman. Namun, ia tidak menguraikan lebih jauh siapa yang dimaksud dengan “suhu” maupun “pesilat”, sehingga ungkapan tersebut sebaiknya dibaca sebatas perumpamaan yang ia gunakan. Pernyataan bahwa dirinya juga pesilat lama menjadi bagian dari candaan yang sama. Tidak ada dasar dalam ucapan yang diringkas untuk menariknya menjadi klaim tentang persaingan tertentu, pertentangan personal, atau kelompok yang memiliki pengaruh khusus.
Dalam konteks ceritanya, humor tersebut hadir berdampingan dengan pengalaman menghadapi berbagai dinamika dalam pekerjaan pemerintahan. Nada seloroh membuat penyampaiannya terasa santai, tetapi inti yang dapat dicatat tetap terbatas pada pengakuannya mengenai pengalaman kerja dan ungkapan tentang banyaknya “suhu” serta “pesilat” di Jakarta. Membaca pernyataan itu secara proporsional penting agar maksud yang disampaikan tidak diperluas melampaui bahan yang tersedia. Pramono menggunakan gambaran tersebut sebagai bagian dari kisahnya, bukan sebagai penjelasan lengkap tentang seluruh persoalan yang ia hadapi. Karena itu, seloroh tersebut memberi warna pada ceritanya, tanpa perlu ditafsirkan sebagai gambaran faktual yang lebih luas.
Kepercayaan, menurut Pramono, merupakan landasan penting bagi pemerintahan yang mampu menjalankan pembangunan secara efektif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, terutama ketika pembangunan juga memerlukan keterlibatan dan investasi pihak swasta. Karena itu, hubungan pemerintah dan pengusaha perlu dibangun melalui aturan yang jelas, proses yang terbuka, serta komunikasi yang saling menghormati. Kepercayaan tidak cukup dinyatakan sebagai komitmen; masyarakat dan pelaku usaha harus dapat melihatnya dalam praktik pelayanan publik sehari-hari. Ketika prosedur dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, pihak yang ingin berusaha memiliki kepastian mengenai langkah yang perlu ditempuh. Hal tersebut juga membantu pemerintah menjaga akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan.
Salah satu hal yang disoroti Pramono ialah transparansi proses perizinan, termasuk pengurusan yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan atau KLB. Kejelasan mengenai proses dan dasar pengambilan keputusan penting agar pemohon memahami bagaimana suatu izin diproses. Untuk mendorong keterbukaan tersebut, ia menyebut telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan itu dimaksudkan untuk membuat proses lebih transparan sekaligus mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya. Dengan prosedur yang lebih terbuka, keputusan perizinan diharapkan tidak bergantung pada tafsir yang membingungkan atau perlakuan yang berbeda-beda. Transparansi juga memberi pegangan bagi aparatur ketika menjalankan tugas, serta bagi pemohon ketika mengajukan dan mengikuti proses perizinan. Pada akhirnya, keteraturan prosedur dapat mendukung iklim usaha yang lebih dapat diprediksi.
Pramono menggambarkan perubahan tersebut sebagai langkah yang juga membatasi kewenangannya sendiri. Ia menyatakan bahwa melalui kebijakan itu, dirinya “memotong” kewenangannya, sebuah penegasan bahwa tata kelola yang terbuka harus mengikat pemimpin, bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan. Sikap tersebut menempatkan aturan dan prosedur sebagai rujukan bersama, sehingga proses tidak semata-mata bertumpu pada keputusan personal. Harapannya, pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama secara setara untuk mendukung pembangunan Jakarta.
Baca juga: Rekonstruksi Ungkap Rute Pelajar Bekasi Menuju Aksi di Jakarta | Road Show Politik di Jakarta Pusat, Aliansi Masyarakat Desak PDIP Respons Persoalan Wakil Presiden Gibran | Menata Permukiman Padat Jakarta Tanpa Penggusuran: Rencana dan Tantangannya
