Kabupaten Bogor | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kemungkinan menempuh proses hukum terkait temuan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong masih terbuka. Namun, langkah tersebut belum dapat dipastikan sebelum hasil investigasi internal diperoleh. Pemeriksaan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut atas temuan tersebut.
Yusril menyampaikan keterangan itu kepada wartawan di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan bahwa aspek hukum akan dipertimbangkan setelah kementerian yang berwenang menyelesaikan investigasi. Dengan demikian, keputusan mengenai ada atau tidaknya proses pidana bergantung pada informasi serta hasil pemeriksaan yang dikumpulkan dalam penyelidikan tersebut.
Pernyataan itu menempatkan investigasi Imipas sebagai tahap penting sebelum langkah berikutnya ditentukan. Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di dalam lapas. Setelah proses itu selesai, hasilnya dapat menjadi bahan untuk menilai apakah temuan tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut dari sisi hukum.
Yusril tidak menyatakan bahwa proses pidana telah diputuskan atau pasti akan dilakukan. Ia menyampaikan bahwa kemungkinan tersebut tetap ada, sementara penentuannya menunggu hasil investigasi. Karena itu, status tindak lanjut masih bergantung pada temuan resmi kementerian, bukan pada dugaan atau penilaian yang dibuat sebelum pemeriksaan tuntas. Penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan administratif dan pertimbangan hukum merupakan hal yang perlu dibedakan dalam memahami perkembangan kasus.
Dengan menunggu hasil investigasi, pemerintah dapat mendasarkan keputusan pada fakta yang telah diperiksa. Apabila hasilnya menunjukkan adanya hal yang perlu ditangani secara hukum, kemungkinan itu dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tanpa hasil pemeriksaan, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa unsur pidana telah ditemukan. Yusril hanya membuka ruang bagi kemungkinan tersebut dan menyerahkan penilaian awal kepada proses investigasi Imipas. Keterangan ini menjadi penjelasan mengenai tahapan yang akan ditempuh, bukan pengumuman bahwa penyidikan pidana telah dimulai atau kesimpulan tentang pihak yang bertanggung jawab. Perkembangan berikutnya akan mengikuti hasil pemeriksaan kementerian.
Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, telah diberhentikan dari jabatannya setelah muncul temuan mengenai klaster mewah di dalam lapas. Pemberhentian tersebut merupakan langkah administratif yang diambil menyusul perhatian terhadap kondisi dan fasilitas di lokasi itu. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menjawab apakah ada pelanggaran pidana. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kemungkinan proses hukum tetap terbuka apabila penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, pemberhentian pejabat dan penilaian atas dugaan tindak pidana merupakan dua hal yang berbeda, yang perlu ditangani melalui mekanisme masing-masing.
Yusril mempersilakan kepolisian menindaklanjuti temuan tersebut sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dasar untuk penyelidikan atau penyidikan, aparat kepolisian dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk menguji fakta serta menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan. Ia juga menyebut bahwa lembaga lain dapat terlibat jika perkara berkembang ke ranah yang menjadi kewenangannya. KPK atau kejaksaan, misalnya, dapat bertindak apabila ditemukan indikasi bahwa persoalan itu berkaitan dengan korupsi. Pernyataan tersebut membuka ruang koordinasi penegakan hukum, bukan memastikan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Menurut Yusril, pemerintah akan menghargai langkah hukum yang diambil aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Sikap itu mencakup penghormatan terhadap proses pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan penilaian hukum oleh lembaga yang berwenang. Penetapan sanksi administratif terhadap mantan kepala lapas tidak boleh dipahami sebagai putusan bersalah dalam perkara pidana. Status dan tanggung jawab setiap pihak harus ditentukan berdasarkan bukti serta proses yang adil. Karena itu, perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penelusuran aparat, termasuk apakah terdapat bukti permulaan yang memadai untuk membawa perkara ke tahap hukum berikutnya. Hingga ada keputusan resmi, dugaan yang muncul tetap perlu diperlakukan sebagai hal yang sedang diperiksa, bukan sebagai tindak pidana yang sudah terbukti.
Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penghormatan atas keputusan Mashudi untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Yusril, langkah tersebut menunjukkan sikap bertanggung jawab setelah muncul persoalan terkait temuan klaster mewah di Lapas Cibinong. Ia menilai tidak banyak pejabat yang bersedia mengakui adanya kesalahan, lalu secara sadar meletakkan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena itu, keputusan Mashudi dipandang sebagai sikap yang patut dihormati, bukan sekadar perubahan dalam susunan pejabat kementerian.
Apresiasi tersebut berkaitan dengan pilihan pribadi Mashudi untuk mundur. Yusril menekankan bahwa kesediaan seorang pejabat mengakui kekeliruan dan mengambil konsekuensi atas jabatannya merupakan hal yang jarang terjadi. Dalam pandangannya, sikap seperti itu penting bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika suatu peristiwa menimbulkan perhatian publik dan memerlukan penjelasan. Pengunduran diri juga memberi ruang bagi evaluasi, tanpa dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk memeriksa fakta dan menentukan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait.
Keputusan Mashudi perlu dibedakan dari tindakan terhadap Wisnu Hani Putranto. Mashudi mengundurkan diri sebagai Dirjen Pemasyarakatan, sedangkan Wisnu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Cibinong. Keduanya merupakan langkah berbeda, menyangkut pejabat dan kedudukan yang tidak sama. Dengan demikian, pengunduran diri Mashudi tidak tepat disebut sebagai pemberhentian, sementara tindakan terhadap Wisnu bukan pengunduran diri Dirjen. Pembedaan ini penting agar pemberitaan mengenai respons pemerintah terhadap temuan tersebut tetap akurat dan tidak mencampuradukkan status masing-masing pejabat.
Yusril menyampaikan sikap hormatnya terhadap langkah Mashudi, tetapi penghormatan itu tidak berarti perkara selesai atau seluruh persoalan telah terjawab. Penanganan temuan di Lapas Cibinong tetap membutuhkan pemeriksaan yang cermat, sesuai ketentuan dan berdasarkan bukti. Jika dari proses tersebut ditemukan dugaan pelanggaran, penilaian atas tindak lanjutnya harus dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan membedakan pertanggungjawaban jabatan dari pemeriksaan atas dugaan perbuatan, publik dapat memahami bahwa keputusan mengundurkan diri dan pemberhentian merupakan respons administratif yang berbeda dari proses penegakan hukum.
Selain Wisnu, sebanyak 16 aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIA Cibinong turut dikenai sanksi terkait temuan fasilitas dan bangunan mewah di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Penanganan persoalan ini juga disertai rekomendasi Ombudsman kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), agar pembenahan tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap petugas, tetapi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Anggota Ombudsman Syafrida menyampaikan rekomendasi pemeriksaan menyeluruh dalam konferensi pers di Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, Senin (5/10). Ia mengatakan jajaran kementerian telah menerima saran tersebut. Ombudsman meminta kementerian menertibkan fasilitas dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan melalui pemeriksaan serta pemulihan fungsi sebagaimana mestinya, bukan langsung merobohkannya. Penataan juga harus menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga binaan, tanpa membedakan kemampuan ekonomi atau status tertentu.
Rekomendasi lainnya mencakup penguatan pengawasan internal secara berjenjang dan berkelanjutan, evaluasi penempatan serta rotasi petugas, dan peninjauan manajemen penempatan warga binaan. Kementerian diminta mencegah pungutan liar dan praktik transaksional di lingkungan lapas, termasuk kemungkinan transaksi yang melibatkan sesama narapidana. Ombudsman juga menekankan pentingnya akses bagi lembaga tersebut dan pengawas eksternal untuk menjalankan pemeriksaan.
Pembenahan, menurut rekomendasi itu, perlu diperluas menjadi evaluasi sistemik terhadap seluruh lapas dan rumah tahanan, bukan hanya Lapas Cibinong. Upaya penyuapan harus dicegah sekaligus ditindak apabila ditemukan.
