Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai pasar modal Indonesia yang diterbitkan lebih cepat daripada jadwal semula. Pengumuman itu menjadi perhatian karena sebelumnya konsultasi atau peninjauan terkait pasar modal Indonesia diperkirakan berlangsung pada bulan berikutnya, yakni November. Perubahan waktu tersebut membuat perkembangan yang semula dinantikan pada bulan depan muncul lebih awal dan memicu perhatian terhadap langkah-langkah pembenahan yang sedang berjalan.
Dasco menyayangkan pengumuman MSCI muncul pada Jumat dini hari, sementara proses konsultasi atau peninjauan sebelumnya dijadwalkan berlangsung bulan berikutnya. Ia menyampaikan bahwa DPR mengikuti upaya perbaikan yang dilakukan dalam merespons perhatian lembaga pemeringkat internasional tersebut. Pemantauan itu, menurutnya, mencakup langkah-langkah yang ditempuh untuk memperkuat pasar modal Indonesia dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan. Namun, ia tidak menyebut bahwa pengumuman yang lebih awal tersebut dengan sendirinya mengubah komitmen pembenahan yang tengah dikerjakan.
Dalam keterangannya, Dasco meminta pihak bursa terus mengakomodasi masukan dari lembaga pemeringkat internasional. Masukan tersebut perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pasar modal Indonesia, sekaligus memastikan proses tindak lanjut berlangsung secara berkesinambungan. DPR, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan dan upaya perbaikan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan perhatian parlemen terhadap respons otoritas dan pengelola bursa, terutama dalam menghadapi evaluasi pihak internasional atas kondisi pasar modal nasional.
Keterangan tersebut disampaikan Dasco dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026. Konferensi pers itu digelar setelah rapat koordinasi bersama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Dalam kesempatan itu, Dasco menyoroti perbedaan waktu penerbitan pengumuman MSCI sekaligus menegaskan bahwa DPR mencermati langkah perbaikan yang dilakukan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya bursa menampung masukan dari lembaga pemeringkat internasional sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan tersebut.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa OJK bersama organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organizations (SRO) telah menjalankan reformasi besar di pasar modal sejak awal 2026. Penjelasan tersebut disampaikan dalam merespons perhatian terhadap pengumuman MSCI yang lebih awal dan catatan penyedia indeks global mengenai kondisi pasar saham Indonesia. Menurut Friderica, pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pelaku pasar.
Friderica mengatakan pembaruan mengenai reformasi itu telah disampaikan kepada media, investor domestik, serta investor global sejak Januari. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan langkah yang telah berjalan sekaligus memberi gambaran mengenai arah pembenahan pasar modal. OJK dan SRO, ujarnya, menindaklanjuti masukan penyedia indeks dengan sejumlah perubahan, terutama pada transparansi kepemilikan saham, rincian klasifikasi investor, dan peningkatan porsi saham publik atau free float. Ketiga hal ini menjadi perhatian dalam upaya membuat struktur kepemilikan emiten lebih terbuka dan dapat dipahami.
Salah satu perubahan yang dipaparkan adalah perluasan ambang keterbukaan kepemilikan. Sebelumnya, informasi kepemilikan yang umumnya menjadi perhatian berada pada angka 5 persen, sedangkan pembaruan kini mencakup kepemilikan sebesar 1 persen. Dengan cakupan yang lebih rendah tersebut, informasi mengenai pemegang saham dapat disajikan lebih terperinci. Friderica juga membandingkan klasifikasi investor yang sebelumnya terdiri atas 9 jenis dan kini berkembang menjadi 39 jenis. Rincian kategori yang lebih luas diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi investor di pasar.
Selain memperluas keterbukaan dan klasifikasi, peningkatan free float termasuk dalam agenda yang disebut telah ditindaklanjuti. Porsi saham publik yang lebih memadai berkaitan dengan ketersediaan saham untuk diperdagangkan, sementara informasi kepemilikan yang lebih detail membantu investor menilai struktur pasar. Friderica menekankan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi yang telah berjalan, bukan sekadar rencana setelah munculnya sorotan terhadap MSCI. OJK dan SRO menyampaikan perkembangan itu kepada berbagai pemangku kepentingan agar proses pembaruan pasar modal dapat dipantau secara terbuka, baik di dalam negeri maupun oleh investor internasional.
Friderica mengakui bahwa penegakan hukum masih menjadi salah satu aspek yang paling disorot investor. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar tidak hanya mencermati kebijakan dan perkembangan perusahaan, tetapi juga menilai bagaimana aturan dijalankan serta kepatuhan terhadap ketentuan di pasar modal. Dalam konteks ini, kepastian mengenai proses pengawasan dan penegakan hukum dipandang penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pengakuan tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai isu yang relevan dalam pembahasan mengenai respons regulator terhadap perhatian pasar, termasuk setelah pengumuman MSCI menjadi sorotan.
OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi tegas sejak Januari 2026. Informasi tersebut memperlihatkan adanya tindakan penegakan yang telah dilakukan regulator dalam periode itu. Namun, tanpa rincian lebih lanjut mengenai bentuk, pihak yang dikenai, atau perkara yang mendasari sanksi, tidak tepat untuk menyimpulkan jenis pelanggaran maupun mengaitkan tindakan tersebut dengan perusahaan tertentu. Keterangan mengenai sanksi perlu dipahami sesuai cakupan informasi yang tersedia: OJK telah mengambil langkah tegas, sementara detail kasus tidak disampaikan dalam bahan yang menjadi dasar pembahasan ini.
Selain langkah penegakan yang telah dilakukan, pelaku pasar juga menantikan pemeriksaan terhadap tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Pemeriksaan terhadap ketiga perusahaan tersebut merupakan proses yang dinantikan pasar. Fakta bahwa pemeriksaan berlangsung atau menjadi perhatian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, dan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan regulator. Tanpa hasil pemeriksaan atau keterangan tambahan, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa emiten-emiten itu melakukan tindakan tertentu. Karena itu, perkembangan proses dan informasi resmi selanjutnya menjadi hal yang perlu dicermati investor, sementara penilaian atas hasilnya sebaiknya menunggu penjelasan dari pihak berwenang.
Friderica menegaskan bahwa pengumuman langkah penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari itu bukan tindakan yang disiapkan secara mendadak untuk menanggapi pengumuman MSCI. Ia membantah anggapan bahwa waktu penyampaian informasi tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung atau keputusan yang dibuat sebagai respons atas perkembangan dari penyedia indeks global itu. Menurut penjelasannya, langkah OJK telah melalui proses yang berlangsung cukup panjang sebelum diumumkan kepada publik.
Proses tersebut, kata Friderica, mencakup pemeriksaan menyeluruh dan pelaksanaan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pengumuman kepada masyarakat merupakan penyampaian perkembangan dari proses penegakan hukum yang telah berjalan, bukan reaksi spontan terhadap perhatian pasar. Keterangan ini penting untuk membedakan dasar tindakan regulator dari momentum pengumumannya, terutama ketika isu MSCI dan langkah OJK muncul dalam waktu yang berdekatan dan sama-sama menjadi perhatian publik.
Penjelasan Friderica hadir di tengah sorotan terhadap perbaikan pasar modal, termasuk tuntutan agar pengawasan dan penegakan aturan berjalan secara konsisten. OJK menyatakan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan prosedur yang berlaku, sementara perhatian terhadap pengumuman MSCI merupakan konteks lain yang turut dibicarakan dalam ruang publik. Pernyataan tersebut tidak menguraikan hasil pemeriksaan terhadap emiten tertentu ataupun memastikan dampak pengumuman MSCI terhadap pasar. Karena itu, pokok bantahan OJK terbatas pada asal-usul dan proses langkah penegakan hukum yang diumumkan: tindakan tersebut merupakan hasil proses panjang serta pemeriksaan menyeluruh yang dijalankan sesuai peraturan, bukan keputusan yang dibuat demi merespons MSCI.
Baca juga: Airlangga Pertanyakan Waktu Pengumuman MSCI, Tenggat Perbaikan Mundur ke Juni 2027 | Usulan MSCI Picu Tekanan di Pasar, Airlangga Soroti Kecepatan Pengumuman | Dugaan Korupsi Revitalisasi Pendidikan di Lampung Jadi Sorotan, 25 Massa Sampaikan Tuntutan ke Kemendikdasmen
