Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa penguatan sistem teknologi informasi pada instansi terkait merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Aplikasi digital perlinsos tidak dapat bekerja optimal apabila hanya mengandalkan data dari satu lembaga. Penentuan siapa yang layak menerima bantuan membutuhkan informasi yang menyeluruh, mutakhir, dan dapat dipadankan dari berbagai sumber resmi. Karena itu, kapasitas teknologi, tata kelola, serta koordinasi antarlembaga perlu dibangun secara terpadu agar proses pemeriksaan data dapat berjalan lebih baik.
Integrasi tersebut diperlukan untuk membantu pemerintah menilai kondisi calon penerima secara lebih akurat. Informasi mengenai kepemilikan tanah, misalnya, dapat bersumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sementara data kepemilikan kendaraan dapat diperoleh melalui kepolisian. Kedua jenis informasi ini menjadi bagian dari gambaran sosial ekonomi rumah tangga, bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan kelayakan. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga berperan sebagai rujukan penting untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dibutuhkan untuk memastikan identitas, hubungan keluarga, serta kesesuaian catatan administrasi calon penerima. Pemadanan dengan data tersebut dapat membantu mengurangi kesalahan identifikasi, termasuk potensi data ganda atau informasi yang tidak lagi sesuai dengan keadaan terkini. Agar manfaatnya tercapai, sistem teknologi informasi setiap instansi perlu mampu bertukar data secara aman, konsisten, dan sesuai ketentuan perlindungan data yang berlaku.
Dengan dukungan integrasi lintas instansi, pemerintah dapat memperkuat proses verifikasi dan memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan. Tito menyoroti perlunya kesiapan sistem di lembaga yang terlibat, sehingga informasi yang dibutuhkan aplikasi perlinsos dapat diakses dan diproses secara efektif. Koordinasi yang baik juga penting untuk menjaga kualitas data, memperbarui perubahan kondisi, serta menangani perbedaan catatan antar sumber. Pada akhirnya, keputusan mengenai penerima bantuan akan lebih bertumpu pada informasi yang lengkap dan teruji, sehingga program perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan secara lebih tepat sasaran.
Aplikasi perlindungan sosial memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu membaca kelayakan seseorang dalam menerima bantuan. Teknologi tersebut digunakan untuk mengategorikan apakah seseorang dinilai layak atau tidak layak menerima bantuan. Dengan demikian, AI menjadi bagian dari proses aplikasi dalam membaca status kelayakan penerima. Pengategorian itu berfokus pada dua kemungkinan, yakni layak dan tidak layak, sebagaimana dijelaskan Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang disampaikannya pada Jumat, 16 Oktober 2026. Penjelasan tersebut menempatkan penggunaan AI sebagai salah satu kekuatan aplikasi perlinsos dalam mengidentifikasi kelayakan seseorang atas bantuan.
Tito menyatakan kekuatan aplikasi perlinsos terletak pada penggabungan data dari berbagai instansi serta penggunaan AI untuk membaca kelayakan. Kedua hal itu disebut sebagai bagian dari kemampuan aplikasi: data berbagai instansi digabungkan, lalu AI digunakan untuk membantu menilai apakah seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aplikasi tidak hanya mengandalkan satu unsur, melainkan menggabungkan data dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam membaca kelayakan. Dalam keterangan tertulisnya, Tito mengaitkan kekuatan aplikasi dengan perpaduan tersebut, tanpa memisahkan penggabungan data dari peran AI untuk membaca status kelayakan.
Penggunaan AI dalam aplikasi perlinsos, menurut keterangan Tito, diarahkan untuk membantu mengategorikan kelayakan penerima bantuan. Aplikasi memanfaatkan teknologi itu untuk membaca apakah seseorang masuk kategori layak atau tidak layak, sementara kekuatan sistem disebut berada pada penggabungan data dari berbagai instansi dan penggunaan AI. Tito menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis pada Jumat, 16 Oktober 2026. Inti keterangannya adalah bahwa aplikasi perlindungan sosial menggabungkan data lintas instansi dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membaca kelayakan seseorang menerima bantuan. Dengan cara itu, kategori layak maupun tidak layak dapat dibaca melalui aplikasi, sebagaimana dinyatakan Tito dalam keterangan tertulis tersebut.
Penguatan sistem teknologi informasi menjadi salah satu prasyarat penting bagi penerapan sistem perlindungan sosial yang mengandalkan data terpadu. Sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah diperkuat untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut. Dukcapil memegang peran penting dalam penyediaan dan pengelolaan data kependudukan yang digunakan dalam proses verifikasi. Dengan dukungan teknologi yang memadai, pengolahan dan pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat, sehingga instansi terkait dapat menjalankan layanan secara lebih terarah. Namun, kecepatan pemrosesan saja tidak cukup apabila infrastruktur yang menopangnya belum andal dan mampu menghadapi berbagai gangguan.
Ketergantungan pada sistem berbasis teknologi informasi juga membawa risiko operasional. Kerusakan perangkat, gangguan jaringan, kegagalan penyimpanan, maupun masalah pada aplikasi dapat memperlambat bahkan menghentikan akses terhadap data dan layanan. Selain itu, serangan siber berpotensi mengganggu ketersediaan sistem, merusak data, atau membuka celah terhadap informasi yang seharusnya terlindungi. Dampaknya dapat meluas karena proses perlindungan sosial melibatkan banyak instansi dan memerlukan pertukaran data secara berkelanjutan. Apabila satu komponen mengalami masalah, proses verifikasi maupun penyaluran layanan dapat ikut terhambat. Oleh sebab itu, kesiapan menghadapi gangguan perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah sistem mulai digunakan.
Tito meminta seluruh instansi yang terlibat memperkuat infrastruktur teknologi informasi, termasuk kapasitas penyimpanan atau storage, lebar pita jaringan atau bandwidth, sistem pencadangan data atau backup, serta keamanan siber atau cybersecurity. Kapasitas storage harus memadai untuk menampung pertumbuhan data, sementara bandwidth perlu mendukung pertukaran informasi dengan lancar ketika akses meningkat. Pencadangan berkala dan prosedur pemulihan dapat membantu menjaga ketersediaan data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Pada saat yang sama, pengamanan perlu mencakup pemantauan, pengendalian akses, dan kesiapan merespons insiden siber. Penguatan pada seluruh unsur tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi dan evaluasi berkala. Dengan infrastruktur yang lebih tangguh, sistem dapat tetap beroperasi secara lebih andal, risiko gangguan layanan dapat ditekan, dan penerapan perlindungan sosial memiliki dukungan teknologi yang lebih kuat.
Pengelolaan data melalui aplikasi perlindungan sosial (perlinsos) tidak hanya berkaitan dengan ketepatan sasaran bantuan, tetapi juga dengan tanggung jawab menjaga informasi masyarakat. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh instansi terkait perlu diproses sesuai ketentuan perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut mencakup kejelasan tujuan penggunaan, pembatasan akses, serta perlindungan terhadap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki layanan publik harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan privasi warga.
Penguatan sistem teknologi informasi dibutuhkan untuk mengurangi risiko kebocoran maupun akses tanpa kewenangan. Instansi yang terlibat perlu memastikan bahwa aplikasi, jaringan, dan basis data memiliki pengamanan yang memadai, termasuk pengaturan hak akses berdasarkan tugas pengguna. Pemeriksaan berkala, pencatatan aktivitas, pembaruan sistem, dan penanganan insiden juga menjadi bagian dari tata kelola yang bertanggung jawab. Langkah-langkah ini membantu mencegah data diakses, diubah, atau dimanfaatkan pihak yang tidak berhak. Perlindungan tidak cukup bergantung pada perangkat lunak; kebijakan internal dan kedisiplinan petugas dalam mengelola informasi turut menentukan keamanan sistem.
Perhatian terhadap keamanan juga perlu diterapkan sepanjang siklus pengelolaan data, mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan dan penyimpanan. Setiap pihak perlu memahami batas tanggung jawabnya, menjaga kerahasiaan informasi, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan yang telah ditetapkan. Koordinasi antarlembaga penting agar pertukaran data berlangsung secara terkendali dan tidak membuka celah keamanan. Tito Karnavian menekankan bahwa besarnya lalu lintas data dalam penyelenggaraan perlinsos menuntut verifikasi dan validasi yang cermat.
Baca juga: Pasokan BBM Bali Diperkuat, Pertamina Kerahkan 108 Mobil Tangki | Kasum TNI Pimpin Rakor Penanganan Karhutla dan Teknologi Modifikasi Cuaca | Penanganan TBC Jakarta Diperkuat, Penemuan Kasus Baru Mencapai Lebih dari 40 Ribu
