Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa fenomena El Nino berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi cuaca yang lebih kering menekan pasokan air, sehingga pengelolaan sumber daya air perlu mendapat perhatian. Dampak tersebut terlihat pada kondisi bendungan, yang menjadi salah satu infrastruktur penting untuk menyimpan dan menyalurkan air bagi berbagai kebutuhan. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan pola cuaca dapat berpengaruh langsung terhadap cadangan air yang tersedia, terutama ketika curah hujan tidak mencukupi untuk mengisi tampungan.
Agus menyebutkan, sekitar 36 persen bendungan di Pulau Jawa mengalami defisit air. Angka itu menggambarkan tekanan yang dihadapi sebagian infrastruktur penyimpanan air di pulau tersebut di tengah kondisi El Nino. Defisit berarti ketersediaan air pada bendungan berada dalam keadaan terbatas dibandingkan kebutuhan atau kondisi yang diharapkan. Meski demikian, pernyataan tersebut tidak merinci jumlah bendungan yang terdampak. Karena itu, angka persentase menjadi gambaran utama mengenai skala persoalan, tanpa perlu mengubahnya menjadi taksiran jumlah unit. Keterangan ini juga menekankan bahwa dampak kekeringan tidak hanya bersifat lokal, tetapi menyentuh ketersediaan air pada infrastruktur yang menopang kebutuhan masyarakat dan kegiatan di sekitarnya.
Selain di Jawa, beberapa bendungan di luar pulau tersebut juga mengalami kekeringan. Dengan demikian, tekanan terhadap cadangan air tidak terbatas pada satu kawasan, meskipun kondisi yang disebutkan dapat berbeda di setiap lokasi. Pernyataan Menko Infrastruktur tersebut menyoroti pentingnya memantau keadaan bendungan secara berkala ketika El Nino berlangsung. Informasi mengenai defisit air dapat menjadi dasar untuk memahami tingkat kerentanan pasokan dan menyiapkan langkah pengelolaan yang sesuai. Namun, keterangan yang tersedia tidak menyebutkan bendungan mana saja yang mengalami kekeringan di luar Jawa maupun tingkat defisitnya. Gambaran ini memperlihatkan bahwa dampak El Nino terhadap ketersediaan air perlu dicermati lintas wilayah, dengan tetap merujuk pada data yang telah disampaikan. Pemantauan kondisi tampungan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan membaca perkembangan pasokan, tanpa mengasumsikan rincian yang belum diumumkan.
Angka yang disampaikan AHY menunjukkan bahwa tekanan terhadap ketersediaan air di Jawa memiliki cakupan yang luas. Sebanyak 62 dari total 119 kabupaten dan kota di pulau tersebut disebut terdampak kondisi ini. Dengan kata lain, lebih dari separuh wilayah administrasi yang dihitung menghadapi situasi yang berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air. Angka tersebut memberi gambaran skala persoalan, bukan sekadar kondisi yang terbatas pada satu bendungan atau satu kawasan.
Data itu perlu dipahami sebagai penanda bahwa dampak El Nino menjangkau banyak wilayah di Jawa, seiring menurunnya pasokan air dan terjadinya defisit pada sejumlah bendungan. Namun, jumlah kabupaten dan kota yang terdampak tidak dengan sendirinya menjelaskan tingkat keparahan di setiap tempat. Kondisi setempat dapat berbeda, bergantung pada ketersediaan sumber air, kapasitas tampungan, kebutuhan masyarakat, serta keadaan cuaca dan pengelolaan air. Karena itu, angka agregat tersebut menunjukkan luasnya tekanan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa semua wilayah mengalami dampak yang sama.
Penyebutan 62 dari 119 daerah juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan secara berkelanjutan. Perubahan pasokan air dapat berpengaruh pada kebutuhan rumah tangga, kegiatan pertanian, dan berbagai layanan yang bergantung pada sumber air. Informasi mengenai cakupan terdampak dapat menjadi dasar untuk menilai kebutuhan penanganan, menentukan prioritas, serta mengoordinasikan langkah antarlembaga. Meski demikian, penentuan langkah di masing-masing wilayah tetap perlu merujuk pada data kondisi lokal, termasuk ketersediaan air dan kebutuhan pengguna.
Dalam konteks ini, pernyataan AHY memberi gambaran mengenai besarnya wilayah di Jawa yang menghadapi tekanan terkait air, tanpa merinci nama daerah. Penyajian angka tersebut membantu publik memahami bahwa isu ketersediaan air memerlukan perhatian lintas wilayah. Pada saat yang sama, informasi ini sebaiknya dibaca secara proporsional: jumlah daerah terdampak mencerminkan cakupan persoalan, sementara rincian tingkat dampak dan kebutuhan penanganan memerlukan pemantauan serta data yang lebih spesifik. Pendekatan demikian menjaga agar gambaran umum tidak disalahartikan sebagai ukuran seragam bagi seluruh kabupaten dan kota yang disebut terdampak.
AHY menjelaskan bahwa perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin menantang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Perubahan pola hujan, suhu, dan musim membuat ketersediaan air lebih sulit diperkirakan, sementara kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan lingkungan tetap harus dipenuhi. Karena itu, pengelolaan air tidak cukup hanya mengandalkan pola musim yang selama ini menjadi acuan. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan waduk, menyiapkan langkah antisipasi, serta mengatur pemanfaatan air berdasarkan kondisi yang berkembang. Tantangan ini juga menuntut koordinasi lintas sektor dan wilayah, sebab dampak cuaca ekstrem dapat meluas melampaui batas administratif. Kesiapan infrastruktur dan informasi yang mudah diakses menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko.
Dalam pola risiko yang dipaparkan AHY, hujan berlebih dapat meningkatkan debit sungai dan memperbesar tekanan pada sistem pengendalian banjir. Jika kapasitas drainase, sungai, atau tampungan tidak memadai, air berpotensi meluap dan menimbulkan banjir. Hujan intensif juga dapat memicu bencana hidrometeorologi lain, seperti longsor, terutama di kawasan rentan. Dampaknya bukan hanya kerusakan permukiman dan infrastruktur, tetapi juga gangguan terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, serta keselamatan warga. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya air perlu mencakup kesiapsiagaan menghadapi kelebihan air: memperbaiki sistem peringatan dini, menjaga fungsi daerah aliran sungai, mengelola tampungan, dan memastikan rencana evakuasi dapat dijalankan ketika risiko meningkat. Upaya pencegahan dan respons perlu disesuaikan dengan karakter tiap daerah.
Sebaliknya, fenomena El Nino yang bertepatan dengan kemarau panjang dapat mengurangi curah hujan dan menekan pasokan air. Kondisi tersebut berisiko memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bagi rumah tangga dan pertanian, serta memperbesar persaingan pemanfaatan air. Dampak lanjutan dapat muncul pada kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika vegetasi mengering dan sumber air untuk pemadaman terbatas. Perbedaan hujan berlebih dan kekeringan menunjukkan bahwa pengelolaan air harus siap menghadapi dua keadaan yang berlawanan. Pemantauan cuaca, konservasi air, pengaturan distribusi, dan perlindungan kawasan resapan dapat membantu mengurangi kerentanan. Menurut penjelasan AHY, kesiapan menghadapi perubahan tersebut menjadi kunci agar dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
Pemerintah memandang tekanan terhadap ketersediaan air sebagai tantangan yang perlu dicermati, terutama ketika kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi di tengah ancaman kekeringan. Kondisi El Nino dan defisit yang dialami sejumlah bendungan di Jawa memperlihatkan bahwa ketersediaan air dapat berada dalam tekanan pada saat pasokan dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Situasi tersebut menempatkan pemenuhan kebutuhan air sebagai perhatian penting bagi pemerintah, tanpa mengabaikan risiko berkurangnya persediaan di sejumlah wilayah.
Pandangan itu disampaikan AHY dalam rapat koordinasi swasembada air nasional yang berlangsung di kantornya di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam konteks pertemuan tersebut, ia menyoroti hubungan kondisi sumber air dan tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi. Ancaman kekeringan menjadi latar yang membuat persoalan pasokan air tidak dapat dipandang hanya sebagai keadaan sesaat, tetapi sebagai tantangan yang menuntut perhatian terhadap keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan.
Defisit pada bendungan di Jawa juga menjadi gambaran bahwa kondisi pasokan tidak selalu seragam. Ketika ketersediaan menurun, kebutuhan air tetap hadir dan perlu dipertimbangkan dalam melihat situasi secara menyeluruh. Pemerintah, melalui perhatian yang disampaikan dalam rapat tersebut, menempatkan pemenuhan kebutuhan air di tengah ancaman kekeringan sebagai isu yang penting.
Baca juga: Asap Karhutla Tekan Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Indonesia | Jelang Rapat Kabinet, Sejumlah Pejabat Berdatangan ke Istana Bogor | Koordinasi Hilirisasi dan Ketahanan BBM Jadi Bahasan Pertemuan Bahlil dengan Sejumlah Pejabat
