Kota Penyangga IKN Krisis Air Bersih | Kebutuhan air bersih di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, dan bertambahnya aktivitas industri. Pada saat yang sama, ketersediaan sumber air tidak merata antarwilayah. Sejumlah daerah memiliki pasokan yang terbatas, sementara kebutuhan rumah tangga, pertanian, layanan publik, dan kegiatan ekonomi terus berkembang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan strategi untuk memperluas pasokan air bersih dan mencari pilihan sumber yang dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Arah pembahasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pertemuan tersebut ditujukan untuk membicarakan berbagai opsi sumber air guna memenuhi kebutuhan daerah maupun nasional. Fokusnya bukan hanya menambah pasokan, tetapi juga memetakan potensi yang tersedia dan mempertimbangkan bagaimana sumber-sumber tersebut dapat mendukung ketahanan air dalam jangka panjang.
Perencanaan sumber alternatif dapat mencakup penilaian terhadap kondisi sumber air setempat, kebutuhan pengguna, dan tantangan distribusi. Pemetaan diperlukan agar pilihan yang dirancang tidak seragam untuk semua daerah, melainkan mempertimbangkan ketersediaan air, kondisi geografis, serta perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri. Dengan dasar informasi yang lebih jelas, pemerintah dapat menilai opsi yang berpotensi dikembangkan dan menyusun prioritas pembahasan. Rapat koordinasi ini menandai upaya menyatukan arah kebijakan dan mengidentifikasi peluang, bukan bukti bahwa seluruh strategi telah diterapkan atau pasokan baru sudah tersedia. Langkah perencanaan tersebut penting untuk memperluas pilihan pemenuhan air bersih secara terarah, sekaligus membantu menghadapi tekanan permintaan yang diperkirakan terus bertambah. Ke depan, hasil pemetaan dan koordinasi dapat menjadi pijakan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan tiap wilayah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber serta manfaat bagi masyarakat luas.
Desalinasi, yaitu pengolahan air laut menjadi air tawar, dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif pasokan air bersih bagi wilayah yang sumbernya terbatas. Pilihan ini terutama relevan untuk pulau-pulau kecil dan kota pesisir yang tidak memiliki sumber air permukaan memadai. Di lokasi semacam itu, kebutuhan masyarakat akan air bersih tetap harus dipenuhi, sementara ketersediaan sumber setempat dapat membatasi pilihan pasokan. Dengan mempertimbangkan air laut yang berada di sekitar kawasan, desalinasi menawarkan arah pengembangan yang berbeda dari pemanfaatan sumber air permukaan. Karena itu, pendekatan ini layak dibahas dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan air di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber.
Rencana pengembangan desalinasi perlu dipahami sebagai upaya memperluas pilihan pasokan, bukan sebagai pengganti otomatis bagi seluruh sumber yang telah tersedia. Setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pembahasan mengenai pengolahan air laut perlu ditempatkan sesuai konteks setempat. Bagi pulau kecil yang tidak memiliki sungai atau sumber air permukaan memadai, maupun kota pesisir dengan keterbatasan serupa, alternatif ini dapat menjadi bagian dari upaya mencari pasokan yang lebih sesuai dengan keadaan geografis. Fokusnya adalah membuka kemungkinan pemanfaatan air laut sebagai sumber air tawar, sehingga perencanaan pasokan tidak hanya bergantung pada sumber permukaan yang jumlahnya terbatas.
Desalinasi dibahas sebagai salah satu alternatif karena menyediakan pendekatan tambahan bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air bersih. Pengembangannya dapat diarahkan terutama kepada pulau-pulau kecil dan kota pesisir, tempat akses terhadap sumber air permukaan yang memadai tidak selalu tersedia. Dalam perencanaan yang lebih luas, keberadaan pilihan ini membantu memperkaya pertimbangan tentang cara memenuhi kebutuhan air masyarakat di kawasan tersebut. Pembahasan ini tidak menetapkan rincian teknologi, biaya, kapasitas, ataupun jadwal pelaksanaan; hal-hal tersebut memerlukan pertimbangan tersendiri. Penekanan utamanya adalah mengenali desalinasi sebagai salah satu kemungkinan pasokan, dengan pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai dasar pendekatannya.
Di wilayah pesisir yang memiliki sumber air terbatas, pengolahan air payau dapat menjadi salah satu alternatif pasokan air bersih. Air payau memiliki kadar garam di air tawar dan air laut, sehingga penanganannya berbeda dari desalinasi air laut. Rencana untuk mendorong pemanfaatan sumber ini perlu mempertimbangkan tingkat salinitas setempat, ketersediaan air baku, kebutuhan warga, serta kemampuan fasilitas pengolahan. Dengan penilaian tersebut, pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan, bukan diterapkan secara seragam.
Menurut AHY, kebutuhan energi untuk mengolah air payau dengan tingkat salinitas rendah lebih ringan dibandingkan kebutuhan desalinasi air laut. Pertimbangan energi ini membuat air payau layak didahulukan sebagai opsi di kawasan pesisir yang sesuai, sebelum memilih proses yang membutuhkan energi lebih besar. Pantai utara Jawa dan pesisir Kalimantan disebut sebagai wilayah yang dapat dipertimbangkan. Meski demikian, langkah pengembangan tetap perlu didahului pemeriksaan mutu dan volume sumber air, serta kajian teknis mengenai proses yang tepat. Keandalan pasokan, pengelolaan hasil olahan, dan kemampuan operasi juga perlu diperhitungkan agar fasilitas dapat melayani kebutuhan secara berkelanjutan.
Keterbatasan akses air bersih tampak pula dalam contoh Balikpapan, Kalimantan Timur, yang disebut sebagai kota penyangga IKN. Warga di kota tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh air bersih dan harus bergantian untuk mendapatkan air. Gambaran ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan beragam sumber pasokan, termasuk air payau apabila kondisi lokal memungkinkan pengolahannya. Namun, contoh Balikpapan tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab ataupun skala kesulitan yang dialami warga; hal itu membutuhkan data tersendiri. Perencanaan sebaiknya berangkat dari kebutuhan masyarakat dan pemeriksaan sumber yang tersedia, kemudian membandingkan pilihan pengolahan berdasarkan mutu air, kebutuhan energi, serta kelayakan pengelolaannya. Dengan cara itu, pemanfaatan air payau dapat dinilai sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan pasokan di pesisir, bukan sebagai solusi tunggal bagi setiap wilayah yang kekurangan air bersih.
Pemerintah mulai memetakan potensi cadangan air tawar yang mungkin tersimpan di bawah laut sebagai salah satu kemungkinan sumber pasokan baru. Upaya ini muncul di tengah kebutuhan untuk memperluas pilihan penyediaan air bersih, terutama bagi wilayah yang sumber air permukaan maupun air tanahnya terbatas. Namun, pemetaan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan bahwa cadangan itu dapat dimanfaatkan. Pembahasan tentang air tawar lepas pantai juga perlu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian, sebab indikasi awal tidak serta-merta membuktikan volume, mutu, ataupun keberlanjutan sumber. Karena itu, informasi yang terkumpul perlu diuji sebelum keputusan teknis atau kebijakan dibuat.
AHY menyebutkan bahwa langkah berikutnya adalah melakukan survei geologi dan hidrografi. Kedua jenis survei itu dibutuhkan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi dasar laut serta karakteristik wilayah yang diduga menyimpan air tawar. Survei geologi dapat membantu mengidentifikasi susunan dan struktur bawah permukaan, sementara survei hidrografi menyediakan data terkait kedalaman dan kondisi perairan. Hasil pengumpulan data diharapkan menjadi landasan bagi penilaian lebih lanjut, bukan pengganti kajian teknis yang mendalam. Setelah tahap survei tersebut selesai dan temuan awal ditelaah, pembahasan dapat berlanjut kepada studi kelayakan. Studi itu diperlukan untuk menilai berbagai aspek sebelum kemungkinan pengembangan dibicarakan lebih jauh.
Harapan pemerintah, penjajakan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas ragam alternatif pasokan air bersih. Pilihan sumber yang lebih beragam berpotensi membantu perencanaan jangka panjang, khususnya di daerah yang menghadapi keterbatasan sumber air dan membutuhkan strategi tambahan. Meski demikian, potensi cadangan di bawah laut masih perlu diteliti secara bertahap, dengan hasil survei dan studi kelayakan sebagai dasar pembahasan berikutnya.
Baca juga: Pasokan Gas Terbatas Tekan Produksi Keramik, Ratusan Pekerja Terancam PHK | Koordinasi Hilirisasi dan Pasokan BBM Bali Jadi Agenda Pertemuan Bahlil | Asap Karhutla Tekan Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Indonesia
