Jakarta | Pengadaan tiket pesawat, akomodasi hotel, katering, dan transportasi jemaah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyoroti tata kelola pengadaan layanan tersebut dalam paparannya di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Perhatian terhadap proses ini berkaitan langsung dengan kesiapan layanan yang diterima jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Karena itu, pengadaan tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai urusan administratif atau pemenuhan kebutuhan logistik, melainkan sebagai salah satu unsur yang menentukan mutu pelayanan.
Irfan mendorong mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif. Keterbukaan proses dapat membantu memastikan persyaratan, tahapan pemilihan, serta pertimbangan dalam menentukan penyedia dipahami dengan jelas. Persaingan yang sehat juga berpotensi memberi ruang bagi penyelenggara untuk membandingkan penawaran secara wajar, baik dari sisi harga maupun kualitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting pada beragam kebutuhan, mulai dari tiket penerbangan dan hotel hingga penyediaan makanan serta sarana transportasi. Dengan proses yang tertata, keputusan pengadaan dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada publik dan para pemangku kepentingan.
Transparansi dan kompetisi perlu berjalan seiring dengan perhatian pada kebutuhan jemaah. Efisiensi biaya merupakan pertimbangan penting, tetapi tidak seharusnya dicapai dengan mengabaikan mutu layanan, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan. Penilaian penyedia, misalnya, perlu mempertimbangkan kemampuan memenuhi standar layanan yang dibutuhkan, selain nilai penawaran. Pendekatan yang seimbang dapat membantu penggunaan anggaran secara cermat sekaligus menjaga kualitas dukungan bagi jemaah. Sorotan tersebut menegaskan bahwa tata kelola pengadaan yang baik mencakup lebih dari harga yang rendah: prosesnya harus terbuka, persaingannya sehat, dan hasilnya berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, pembenahan mekanisme pengadaan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat penyelenggaraan haji yang akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan jemaah.
Irfan menilai penyelenggaraan haji tidak dapat dipahami sebagai rangkaian transaksi administratif semata. Layanan ini melibatkan pemerintah, lembaga pengelola, penyedia jasa, otoritas di negara tujuan, serta berbagai pihak lain yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan berbeda. Karena itu, kemitraan perlu dibangun sebagai upaya strategis untuk memperkuat tata kelola, bukan hanya sebagai mekanisme pengadaan atau hubungan komersial. Kerja sama yang berorientasi jangka panjang dapat membantu memastikan bahwa keputusan operasional tetap sejalan dengan kebutuhan jemaah, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Kerja sama antarpemerintah dan antar-lembaga, menurut pandangan tersebut, berperan penting dalam menyelaraskan standar layanan di sepanjang proses penyelenggaraan. Kesepahaman mengenai prosedur, kualitas pelayanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah dapat mengurangi perbedaan praktik di para pelaksana. Pada saat yang sama, koordinasi operasional yang lebih terstruktur memungkinkan pihak terkait mengantisipasi perubahan kondisi, menyelesaikan kendala dengan lebih cepat, serta memperjelas pembagian tanggung jawab. Pertukaran data yang aman dan teratur juga dapat memperbaiki perencanaan, membantu pemantauan layanan, dan mendukung keputusan berbasis informasi. Jika dibangun dengan tata kelola yang jelas, kolaborasi semacam ini turut memperkuat identifikasi dan pengelolaan risiko.
Bagi Indonesia, manfaat kemitraan strategis dapat mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, mulai dari peningkatan kompetensi hingga perbaikan sistem koordinasi dan pengawasan. Hubungan yang lebih luas juga berpotensi membuka akses terhadap peluang investasi berkualitas, sepanjang setiap peluang dinilai secara cermat, transparan, dan sesuai dengan mandat pengelolaan dana. Investasi tidak seharusnya dipandang sebagai tujuan tersendiri; manfaat, risiko, serta dampaknya terhadap layanan dan kepentingan jemaah perlu diuji secara terbuka. Dengan ukuran kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas, kerja sama dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat ditelusuri, bukan sekadar klaim keberhasilan. Pendekatan ini menempatkan kemitraan sebagai instrumen untuk memperbaiki mutu layanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji.
Irfan mengingatkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan haji yang bertumpu pada pengurangan pengeluaran saja belum cukup tangguh untuk menjawab tekanan jangka panjang. Penghematan memang penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya strategi ketika biaya layanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan kesehatan jemaah terus berkembang. Jika dana hanya dijaga dengan menekan belanja, sementara kemampuan aset menghasilkan pendapatan tidak diperkuat, ruang pembiayaan akan semakin terbatas. Kondisi tersebut membuat penyelenggaraan rentan terhadap kenaikan harga global, perubahan nilai tukar, inflasi, serta kebutuhan pelayanan yang meningkat seiring perubahan kondisi jemaah. Karena itu, efisiensi perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan aset yang produktif dan terukur.
Arah kebijakan yang ditekankan adalah menjaga biaya haji tetap wajar, efisien, transparan, dan adil bagi jemaah. Kewajaran berarti besaran biaya mempertimbangkan kemampuan membayar, mutu layanan, serta perubahan komponen biaya yang dapat dibuktikan. Efisiensi menuntut setiap pengeluaran direncanakan dan dievaluasi tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan, maupun kepastian layanan. Transparansi diperlukan agar dasar penetapan biaya, penggunaan dana, dan hasil pengelolaan dapat dipahami serta diawasi. Sementara itu, keadilan menghendaki pembagian beban yang proporsional, sehingga kepentingan jemaah yang berangkat tidak mengabaikan hak mereka yang masih menunggu. Prinsip tersebut juga menegaskan bahwa pengendalian biaya tidak boleh sekadar memindahkan beban ke masa depan atau kelompok lain.
Pada saat yang sama, dana haji perlu dikelola agar menghasilkan imbal hasil berkelanjutan, bukan keuntungan sesaat yang mengabaikan keamanan dana. Keputusan investasi harus menilai potensi hasil bersama tingkat risiko, kecocokan jangka waktu, dan kebutuhan likuiditas untuk membiayai layanan sesuai jadwal. Likuiditas yang memadai penting agar kewajiban kepada jemaah dapat dipenuhi tepat waktu, terutama ketika kondisi pasar berubah atau biaya mendadak meningkat. Hasil investasi kemudian perlu dibagikan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial jemaah saat ini, termasuk agar biaya keberangkatan tetap terjangkau. Namun, pemanfaatannya juga harus menjaga kepentingan calon jemaah pada masa depan, sehingga manfaat tidak habis dinikmati satu angkatan secara adil pula.
Irfan menegaskan bahwa digitalisasi dalam tata kelola haji tidak cukup dimaknai sebagai pemindahan formulir, pencatatan, atau alur kerja manual ke aplikasi elektronik. Perubahan teknologi hanya akan memberi manfaat apabila disertai pembenahan cara lembaga mengelola informasi, mengendalikan risiko, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Sistem digital perlu menghasilkan data yang akurat, mudah ditelusuri, serta dapat digunakan oleh pihak berwenang sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, teknologi menjadi bagian dari perbaikan tata kelola, bukan sekadar tampilan baru bagi prosedur lama. Proses yang sebelumnya tersebar atau sulit dipantau dapat ditata agar lebih konsisten, dengan jejak keputusan dan penggunaan anggaran yang tercatat secara memadai. Kualitas data juga penting: informasi yang tidak lengkap atau terlambat justru dapat memperbesar risiko kesalahan dan melemahkan pengawasan.
Keberhasilan transformasi tersebut, menurut Irfan, perlu dinilai dari hasil yang dirasakan dan dapat diuji, bukan dari jumlah aplikasi atau banyaknya proses yang telah terdigitalisasi. Tolok ukurnya mencakup berkurangnya pengeluaran yang tidak perlu, layanan yang lebih cepat, serta keputusan yang semakin akurat karena didukung informasi yang relevan dan tepat waktu. Digitalisasi juga seharusnya membantu mencegah penyimpangan melalui pencatatan yang tertib, pemantauan yang lebih baik, dan pengenalan risiko sejak dini. Ketika proses dapat ditelusuri, pemeriksaan atas keputusan maupun transaksi menjadi lebih terarah. Pada akhirnya, keterbukaan dan konsistensi dalam pelaksanaan turut membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu tidak terbentuk hanya karena layanan tersedia secara daring, melainkan karena masyarakat melihat sumber daya dikelola secara bertanggung jawab dan hasilnya selaras dengan kebutuhan jemaah.
Namun, teknologi dan standar kinerja tidak akan memadai tanpa pembagian tanggung jawab lintas lembaga yang jelas.
Baca juga: Arah Baru Tata Kelola Dana Haji: Peran BPKH dan Manfaat bagi Jemaah | Transformasi RSPP: Investasi Rp581 Miliar untuk Mengangkat Mutu Layanan | Penanganan Karhutla: Operasi Pemadaman, Pemeriksaan Korporasi, dan Tuntutan Transparansi
