JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong emiten yang memiliki struktur kepemilikan saham terkonsentrasi atau high shareholding concentration (HSC) untuk melepas sebagian saham yang mereka kuasai kepada publik. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperluas kepemilikan saham masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi calon investor di pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan hal itu setelah menghadiri acara Market Insight 2026 di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Menurut Hasan, perusahaan dengan pemegang saham dominan perlu memperhatikan kembali komposisi kepemilikannya agar saham yang beredar di publik tetap memadai dan mencerminkan keterbukaan sebagai emiten.
Hasan menegaskan bahwa HSC bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal. Namun, struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi tingkat likuiditas saham, dinamika perdagangan, serta penilaian calon investor terhadap suatu perusahaan. Informasi mengenai dominasi kepemilikan juga penting bagi investor untuk memahami potensi pengaruh pemegang saham utama dalam pengambilan keputusan korporasi.
OJK mengimbau emiten melalui surat Bursa Efek Indonesia (BEI) agar mencermati struktur konsentrasi kepemilikan dan mengambil langkah yang diperlukan. Salah satu langkah yang didorong adalah refloating, yaitu melepas saham yang masih dapat dikendalikan oleh pemegang saham tertentu kepada publik. Dengan bertambahnya porsi saham beredar, akses investor terhadap saham emiten diharapkan menjadi lebih luas, sementara proses pembentukan harga dapat berlangsung secara lebih transparan. Imbauan ini sekaligus menekankan pentingnya komitmen emiten untuk menjaga tata kelola, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor tanpa mengubah status HSC sebagai struktur kepemilikan yang diperbolehkan dalam kerangka pasar modal.
Salah satu dampak bagi saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) adalah terbatasnya akses terhadap indeks-indeks utama pasar modal. Saham dengan karakteristik tersebut dapat tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam indeks seperti LQ45, IDX30, dan IDX80. Apabila telah tercatat di salah satu indeks itu, saham HSC juga dapat dikeluarkan melalui proses evaluasi dan penyesuaian berkala yang dilakukan oleh penyelenggara indeks. Ketentuan ini menjadi bagian dari cara pasar mengenali karakteristik saham secara lebih terukur.
Hasan menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas saham. Ketika sebagian besar saham berada di tangan pemegang saham tertentu dan porsi yang beredar di publik relatif terbatas, aktivitas transaksi dapat menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi membuat investor menghadapi keterbatasan ketika ingin membeli atau menjual saham dalam jumlah tertentu. Selain itu, dengan jumlah saham yang aktif diperdagangkan lebih sedikit, pergerakan harga relatif lebih mudah dipengaruhi secara signifikan oleh transaksi tertentu atau perubahan minat dari sebagian pelaku pasar.
Pembatasan akses indeks tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap saham HSC secara otomatis melanggar ketentuan atau memiliki persoalan tertentu. Kebijakan ini lebih berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai profil dan karakteristik saham kepada investor. Indeks utama umumnya digunakan sebagai rujukan untuk menilai saham berdasarkan sejumlah aspek, termasuk likuiditas dan aktivitas perdagangan. Dengan mempertimbangkan konsentrasi kepemilikan, pelaku pasar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika saham tersebut, termasuk potensi keterbatasan perdagangan dan sensitivitas pergerakan harganya. Langkah ini diharapkan membantu investor membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih lengkap, bukan semata-mata berdasarkan status pencatatan atau keterkaitan sebuah saham dengan indeks tertentu.
Pengumuman mengenai saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi memberikan informasi tambahan yang penting bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi. Informasi ini membantu pasar memahami bagaimana saham suatu emiten tersebar di pemegang sahamnya, sekaligus menilai potensi risiko yang mungkin tidak terlihat hanya dari kinerja keuangan atau prospek bisnis perusahaan. Dengan mengetahui status tersebut, investor dapat menyesuaikan keputusan dengan tujuan investasi, jangka waktu, dan kemampuan masing-masing dalam menghadapi risiko.
Status HSC (High Shareholding Concentration) dapat berfungsi sebagai peringatan dini, khususnya bagi investor dengan profil risiko konservatif. Kelompok ini umumnya memiliki toleransi yang lebih terbatas terhadap penurunan harga dan membutuhkan tingkat kepastian likuiditas yang lebih tinggi ketika hendak membeli atau menjual saham. Oleh karena itu, pengungkapan status HSC dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan kajian tambahan, membatasi porsi investasi, atau memilih saham lain yang memiliki penyebaran kepemilikan lebih merata.
Kepemilikan yang sangat terkonsentrasi dapat berkaitan dengan likuiditas perdagangan yang terbatas. Ketika sebagian besar saham dikuasai oleh pemegang saham tertentu, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik dapat menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar selisih harga penawaran dan permintaan serta meningkatkan volatilitas, terutama ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar atau perubahan sentimen pasar. Karakteristik ini membuat saham dengan konsentrasi tinggi berpotensi kurang sesuai bagi investor yang mengutamakan stabilitas.
Sebelum mekanisme pengumuman diterapkan, sebagian emiten mungkin belum memberikan perhatian besar terhadap struktur kepemilikan sebagai informasi yang perlu dipantau secara luas. Kini, keterbukaan tersebut mendorong emiten untuk lebih menyadari pentingnya komposisi pemegang saham, sementara investor memperoleh dasar yang lebih jelas untuk menilai risiko. Dengan demikian, informasi konsentrasi kepemilikan memperkuat transparansi dan membantu membentuk keputusan investasi yang lebih terukur.
Dampak lain yang perlu diperhatikan emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi adalah potensi kesulitan dalam memperoleh pendanaan lanjutan melalui pasar modal. Ketika sebuah perusahaan masuk kategori saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC, persepsi investor terhadap likuiditas dan ruang partisipasi publik dapat menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi minat pemodal untuk terlibat dalam aksi korporasi yang membutuhkan dukungan pasar secara luas.
Situasi ini dapat terasa ketika emiten berencana melakukan rights issue untuk memperkuat struktur permodalan atau membiayai ekspansi usaha. Investor mungkin mempertimbangkan kembali partisipasinya apabila porsi saham publik dinilai kurang memadai dan perdagangan saham tidak terlalu aktif. Hal serupa dapat terjadi pada penerbitan obligasi, terutama apabila pasar menilai kemampuan perusahaan menghimpun dana dan menjaga kepercayaan investor belum cukup kuat. Akibatnya, emiten dapat menghadapi tantangan berupa permintaan yang lebih rendah atau biaya pendanaan yang lebih tinggi.
Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini menekankan pemahaman dan imbauan kepada emiten, bukan menjatuhkan sanksi semata-mata karena perusahaan termasuk dalam kategori HSC. Status tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal. Langkah OJK diarahkan untuk mendorong emiten memperluas kepemilikan publik secara sehat, meningkatkan likuiditas saham, serta memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi kepada investor.
Hasan menjelaskan, pendekatan tersebut dapat berubah apabila pemeriksaan lanjutan menemukan adanya pelanggaran lain terhadap aturan pasar modal. Dalam keadaan demikian, OJK akan meningkatkan penanganan sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah proses pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, klasifikasi HSC tidak otomatis menjadi dasar hukuman, tetapi temuan pelanggaran lain tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif bagi emiten maupun pihak terkait.
