Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengundang sejumlah menteri dan pejabat tinggi untuk menghadiri rapat koordinasi pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat. Rapat ini menjadi agenda koordinasi perdana Dudung sejak dilantik sebagai Menko Polkam, sekaligus mempertemukannya dengan sejumlah pimpinan lembaga yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan keamanan nasional.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Hadir pula Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman juga tercantum sebagai peserta. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga itu memperlihatkan cakupan koordinasi yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bahasan utama dalam rakor perdana tersebut. Isu ini memerlukan perhatian bersama, sehingga koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi penting dalam menyelaraskan langkah pemerintah. Forum yang dipimpin Dudung memberikan ruang bagi para peserta untuk membahas persoalan tersebut dalam lingkup tugas masing-masing. Namun, informasi mengenai keputusan, arahan teknis, maupun tindak lanjut spesifik dari rapat tidak dirinci dalam keterangan yang tersedia.
Rakor perdana itu menandai dimulainya agenda koordinasi Dudung di Kemenko Polkam setelah menjabat sebagai menteri koordinator. Dengan mengundang para pejabat terkait, Dudung mengawali komunikasi lintas sektor mengenai isu yang menjadi perhatian pemerintah. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi jajaran kementerian dan lembaga untuk bertukar pandangan mengenai penanganan karhutla. Rapat pada 19 Oktober itu mempertemukan unsur dalam negeri, lingkungan hidup, luar negeri, riset, komunikasi pemerintah, dan transmigrasi dalam satu forum koordinasi.
Dalam rapat koordinasi perdana yang dipimpin Dudung, pembahasan diarahkan pada sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Salah satu perhatian utama ialah tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat rapat berlangsung belum teratasi. Pokok bahasan tersebut ditempatkan dalam konteks koordinasi lintas kementerian, agar perkembangan penanganan dapat dipahami dan langkah yang sudah dijalankan dapat dibahas bersama. Rapat juga menjadi ruang untuk menghimpun keterangan mengenai situasi terkini, termasuk informasi titik panas dan keadaan faktual yang dijumpai di lapangan. Dengan demikian, diskusi tidak hanya berfokus pada agenda umum, tetapi juga pada pemantauan pekerjaan petugas serta berbagai hal yang masih memerlukan tindak lanjut.
Dudung menerima masukan dari para menteri terkait mengenai perkembangan titik panas. Informasi itu disampaikan bersama gambaran kondisi faktual di lapangan, sehingga peserta rapat dapat memperoleh keterangan langsung tentang situasi yang sedang ditangani. Para menteri juga memaparkan langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan oleh petugas. Paparan tersebut memberi bahan bagi rapat untuk menilai perkembangan pekerjaan, memahami bentuk penanganan yang telah ditempuh, serta mencermati hal-hal yang masih menjadi kendala. Keterangan dari masing-masing pihak menjadi bagian penting dalam menyusun pemahaman bersama, tanpa mengabaikan perbedaan kebutuhan penanganan di lapangan. Fokus pembahasan tetap pada informasi yang diterima dan upaya yang sudah berjalan, bukan pada dugaan mengenai keadaan yang tidak disampaikan dalam rapat.
Selain menguraikan langkah yang telah dilakukan, masukan para menteri mencakup kendala yang dihadapi petugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penyampaian kendala tersebut membantu memperjelas aspek yang perlu mendapat perhatian dalam koordinasi berikutnya. Dudung menghimpun keterangan itu sebagai bahan pembahasan mengenai tindak lanjut, sejalan dengan perhatian rapat terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya memperbarui informasi tentang titik panas, keadaan di lapangan, langkah strategis maupun teknis, serta hambatan yang muncul. Berdasarkan paparan tersebut, peserta memiliki dasar untuk mengikuti perkembangan penanganan dan membahas kebutuhan koordinasi selanjutnya. Tidak ada rincian tambahan mengenai penyebab ataupun skala kebakaran dalam keterangan yang menjadi dasar pembahasan ini.
Dalam rapat koordinasi perdana tersebut, peserta turut membahas sejumlah pilihan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah upaya membuat sekat kanal. Pembahasan ini berkaitan dengan pengelolaan air di lahan gambut, yang penting agar kondisi kawasan tetap terjaga dan risiko kebakaran dapat ditekan. Namun, pembicaraan mengenai langkah tersebut tidak berarti pembangunan sekat kanal telah selesai atau seluruh rencana sudah dijalankan.
Selain sekat kanal, rapat juga menyinggung kebutuhan water intake sebagai bagian dari dukungan pengelolaan sumber air. Ketersediaan dan akses terhadap air menjadi unsur penting dalam kesiapsiagaan, termasuk ketika petugas perlu melakukan penanganan di lapangan. Peserta membahas bagaimana berbagai sarana tersebut dapat mendukung pengendalian karhutla secara lebih efektif. Pendekatan itu perlu dipertimbangkan bersama, sehingga upaya pencegahan dan respons dapat saling melengkapi, bukan berjalan secara terpisah.
Dudung juga menyampaikan pandangannya tentang perlunya membangun lebih banyak sumur bor. Sarana tersebut dipandang dapat membantu menyediakan sumber air untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran, khususnya saat kondisi kering meningkatkan kerawanan. Gagasan itu disampaikan sebagai kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan penanganan karhutla. Rapat belum menjadi dasar untuk menyatakan bahwa sumur bor telah dibangun, ataupun memastikan rincian lokasi dan jumlah yang diperlukan.
Secara umum, pembahasan menempatkan sarana pengelolaan air dan kesiapan penanganan sebagai bagian dari upaya mengendalikan karhutla dengan lebih efektif. Sekat kanal, water intake, serta sumur bor merupakan sejumlah hal yang dibicarakan untuk mendukung langkah tersebut. Pelaksanaannya tetap memerlukan tindak lanjut dan perencanaan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, rapat ini mencerminkan perhatian terhadap pilihan penanganan yang dapat dikembangkan, tanpa menyatakan bahwa semua langkah sudah terealisasi.
Dalam pembahasan mengenai mitigasi karhutla, Dudung ditanya tentang langkah untuk mencegah asap meluas dari Jakarta ke kota-kota lain. Ia menyinggung penggunaan teknologi dry ice sebagai salah satu pendekatan yang sedang diperkenalkan. Menurut keterangannya, teknologi tersebut berasal dari Brasil dan mulai diuji coba di Sumatra Selatan. Dudung juga menyampaikan bahwa teknologi itu telah diluncurkan ketika ia berada di provinsi tersebut. Informasi ini menempatkan uji coba sebagai bagian dari upaya penanganan asap, tetapi belum memberikan dasar untuk menyimpulkan hasil penerapannya. Karena itu, pemanfaatan dry ice perlu dipahami sesuai penjelasan yang disampaikan, yakni sebagai teknologi yang sedang diuji, bukan sebagai metode yang sudah terbukti berhasil mengatasi karhutla atau menghilangkan asap.
Dudung menjelaskan tujuan penggunaan teknologi tersebut sebagai upaya mengendalikan asap agar tidak naik ke atmosfer. Dengan demikian, menurut gagasan yang ia paparkan, penumpukan asap di bawah dapat ditekan. Penjelasan itu merujuk pada sasaran yang ingin dicapai melalui uji coba, bukan laporan mengenai dampak yang telah terukur. Ia tidak menyebutkan hasil uji, perubahan kondisi udara, ataupun tingkat keberhasilan penerapan teknologi dry ice. Oleh sebab itu, keterangan mengenai tujuan tersebut sebaiknya dibedakan dari bukti efektivitas. Uji coba yang dimulai di Sumatra Selatan menunjukkan bahwa teknologi asal Brasil itu sedang dicoba dalam konteks penanganan asap, sementara hasil dan manfaatnya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Isu ini juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap persebaran asap lintas wilayah, termasuk kemungkinan asap bergerak dari Jakarta ke kota-kota lain. Namun, pernyataan Dudung sebagaimana disampaikan dalam pembahasan tersebut terbatas pada tujuan pengendalian asap dan lokasi awal uji coba.
Baca juga: Prabowo Jadwalkan Pembahasan Lanjutan Penanganan Karhutla di Istana | Empat Sekolah Raih Gelar di Final MilkLife Soccer Challenge Seri Perdana 2026/2027 | Respons Kesehatan untuk Warga di Wilayah Terdampak Karhutla
