Jakarta | Penyerahan tugas dan tanggung jawab kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berlangsung di kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada 19 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Maruli dalam rangkaian peralihan kepemimpinan lembaga. Kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan tugas Maruli sebagai kepala BNPPDT setelah penetapan dan pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus kepala BNPPDT telah dilakukan Presiden pada 15 Oktober 2026. Pengangkatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026. Dengan keputusan tersebut, Maruli memegang dua penugasan yang menjadi bagian dari susunan kepemimpinan nasional. Serah terima empat hari kemudian menjadi langkah administratif sekaligus simbolis untuk meneruskan tanggung jawab pengelolaan BNPPDT kepada pejabat yang baru ditetapkan.
Sebelum peralihan ini, Tito menjalankan tugas kepala BNPP secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Artinya, tanggung jawab tersebut melekat pada jabatan Mendagri dan dilaksanakan oleh Tito selama masa penugasan sebelumnya. Penyerahan kepada Maruli mengakhiri pelaksanaan tugas itu oleh Tito dan mengukuhkan perubahan kepemimpinan di BNPPDT. Peralihan ini berlangsung setelah pelantikan resmi, sehingga rangkaian pengangkatan dan serah terima berjalan berurutan. Ke depan, Maruli mengemban tanggung jawab kepala badan dalam struktur yang kini menggunakan nama BNPPDT. Penyerahan tugas di kantor sekretariat tetap juga menjadi kesempatan untuk memastikan keberlanjutan kerja lembaga, termasuk koordinasi internal dan pelaksanaan tanggung jawab yang telah berjalan. Informasi mengenai penugasan tersebut menegaskan dasar hukum pengangkatan, waktu pelantikan, serta proses pemindahan tanggung jawab dari Tito kepada Maruli.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010 untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Sebelum adanya badan ini, urusan perbatasan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga diperlukan mekanisme yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Kehadiran BNPP dimaksudkan agar kebijakan antarlembaga berjalan lebih terpadu, mulai dari penataan wilayah hingga penyediaan layanan dasar bagi warga yang tinggal di kawasan terluar Indonesia.
Mandat tersebut mencakup koordinasi pembangunan sekaligus pengelolaan batas negara. Dalam arah kerja yang disampaikan Tito, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek keamanan dan administrasi wilayah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi perlu diperkuat agar warga memperoleh layanan serta peluang yang lebih setara dengan masyarakat di wilayah lain. Dengan demikian, keadilan pembangunan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengelola kawasan perbatasan.
Selain mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, kawasan perbatasan diarahkan untuk berkembang sebagai sentra ekonomi baru. Potensi lokal, kegiatan perdagangan, dan keterhubungan antardaerah dapat dikembangkan secara terencana sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari aktivitas ekonomi. Upaya ini memerlukan kerja lintas sektor, sebab pembangunan jalan, fasilitas publik, konektivitas, dan dukungan bagi pelaku usaha saling berkaitan. Perencanaan yang konsisten juga membantu memastikan bahwa kemajuan ekonomi tetap sejalan dengan kebutuhan warga dan karakter wilayah setempat.
BNPP turut memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pos lintas batas negara, yang menjadi pintu keluar-masuk orang dan barang sekaligus simpul pelayanan di perbatasan. Pengelolaan pos perlu mendukung kelancaran mobilitas, tertib administrasi, dan pengawasan sesuai ketentuan. Di sisi lain, lembaga ini menangani persoalan batas wilayah, termasuk koordinasi penyelesaian isu penegasan dan pengelolaan garis batas dengan instansi terkait. Peran tersebut menempatkan BNPP sebagai penghubung urusan kedaulatan, pelayanan publik, dan agenda pembangunan. Pelaksanaan mandat secara terpadu diharapkan membuat kebijakan perbatasan lebih responsif terhadap persoalan lapangan, sekaligus memberi arah yang jelas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
Penanganan perbatasan masih menjadi pekerjaan penting bagi BNPPDT. Sejumlah segmen perbatasan Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor-Leste memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut. Persoalan ini berkaitan dengan kepastian batas negara, sekaligus pengelolaan kawasan perbatasan agar berlangsung tertib dan mendukung kepentingan masyarakat setempat. Kepastian batas menjadi landasan bagi upaya menjaga kedaulatan, sedangkan pengelolaan yang terkoordinasi diperlukan agar kebijakan pembangunan di kawasan tersebut dapat berjalan searah.
Di luar garis perbatasan darat, pemerataan pembangunan di pulau-pulau terpencil juga menjadi bagian dari agenda. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai wilayah yang memerlukan perhatian. Masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat menghadapi keterbatasan akses serta pelayanan, sehingga jangkauan layanan dasar dan dukungan pembangunan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program. Perhatian terhadap wilayah terpencil bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga upaya memastikan kebutuhan masyarakat dapat dijangkau secara lebih merata.
Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, BNPPDT perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Persoalan batas, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah memiliki keterkaitan, sehingga penanganannya membutuhkan pembagian peran yang jelas serta kesinambungan program. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga memiliki arti strategis. Ketika warga memperoleh akses dan pelayanan yang lebih baik, rasa keterhubungan dengan negara dapat semakin kuat. Hal itu turut mendukung nasionalisme dan ketahanan wilayah, termasuk dalam menghadapi potensi infiltrasi pihak luar. Dengan demikian, agenda perbatasan mencakup kepastian wilayah sekaligus perhatian terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan dan terpencil.
Tito berharap pengalaman Maruli Simanjuntak selama bertugas di lingkungan TNI dapat menjadi bekal dalam menjalankan tanggung jawab barunya di BNPPDT. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas, terutama dalam memahami kondisi wilayah perbatasan dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Harapan itu juga menempatkan kesinambungan kerja sebagai perhatian penting dalam pergantian kepemimpinan. Program yang telah berjalan perlu diteruskan, sementara pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan tugas dan arah kerja lembaga.
Maruli menyatakan siap melanjutkan program yang sudah berjalan dan mengembangkan pelaksanaan tugas BNPP setelah beralih menjadi BNPPDT. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar perubahan kelembagaan tidak memutus pekerjaan yang telah dirintis. Dalam menjalankan mandat baru, ia juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Karena itu, pelaksanaan program perlu terhubung dengan kebutuhan warga dan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga kerja lembaga dapat memberi manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Kesinambungan program juga memerlukan koordinasi antarlembaga. Pelaksanaan tugas BNPPDT melibatkan kerja bersama agar rencana dan kegiatan dapat berjalan selaras. Dengan koordinasi yang terjaga, pengalaman serta sumber daya dari berbagai pihak dapat mendukung pelaksanaan agenda perbatasan tanpa mengabaikan program yang telah berlangsung. Dalam kaitan dengan peningkatan kinerja lembaga, rencana yang disusun untuk tahun 2026 akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Tahapan ini menjadi bagian dari pengaturan kerja agar rencana dapat diteruskan ke pelaksanaan, sekaligus mendukung kesinambungan agenda pembangunan perbatasan dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: ID Food Ajukan Pembangunan Cold Storage Besar di Tujuh Lokasi | Satgas TMMD ke-130 Terus Genjot Persiapan Pembangunan, Siapkan Besi Ring Balok dan Bouwplank di Desa Kacepi
