Jakarta | Sebanyak 9.505 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan 26 kegiatan unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pengamanan tersebut melibatkan unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau pamdal. Jumlah agenda yang diamankan mencapai 52 kegiatan, terdiri atas dua kelompok kegiatan dengan masing-masing 26 agenda.
Pengerahan personel gabungan ini mencakup kegiatan yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, bukan hanya pada satu lokasi tertentu. Karena itu, jumlah kegiatan tersebut perlu dipahami sebagai rangkaian agenda di wilayah yang menjadi cakupan pengamanan. Informasi mengenai pengerahan ini menegaskan adanya kesiapan lintas unsur untuk mendukung pengamanan kegiatan unjuk rasa sekaligus aktivitas masyarakat pada hari yang sama.
Keterlibatan beberapa unsur mencerminkan koordinasi aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pamdal dalam pelaksanaan pengamanan. Setiap unsur menjadi bagian dari personel yang disiagakan untuk menangani agenda sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Namun, rincian mengenai pembagian jumlah personel per instansi, lokasi spesifik setiap kegiatan, maupun pola penempatan petugas tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia.
Dengan total 9.505 personel dan 52 kegiatan yang tercatat, pengamanan pada Selasa tersebut mencakup agenda demonstrasi serta kegiatan warga secara bersamaan. Penyebutan kedua jenis kegiatan secara terpisah penting agar jumlah dan cakupan pengamanan tidak disalahartikan sebagai 26 agenda keseluruhan. Kesiagaan personel gabungan berlaku di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sementara informasi yang tersedia tidak merinci titik pelaksanaan maupun waktu setiap agenda. Angka tersebut menggambarkan skala pengerahan pengamanan pada hari itu, dengan Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pamdal sebagai unsur yang terlibat.
Pengamanan terhadap 26 demonstrasi dan kegiatan warga di Jakarta melibatkan total 9.505 personel gabungan. Komposisi petugas mencakup 7.660 personel dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 1.540 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 170 petugas pengamanan dalam (pamdal). Setiap unsur menjalankan tugas sesuai peran dan kewenangannya dalam mendukung pengamanan kegiatan.
Personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi lokasi demonstrasi maupun kegiatan warga. Penempatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan agar pengamanan dapat berlangsung terkoordinasi dan tetap memperhatikan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Kehadiran petugas ditujukan untuk menjaga situasi tetap tertib, sekaligus membantu kelancaran kegiatan yang berlangsung di berbagai wilayah Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan prinsip pengamanan tersebut saat memimpin apel kesiapan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tugas mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan prinsip itu, pengamanan tidak hanya berfokus pada pengendalian situasi, tetapi juga memastikan hak masyarakat tetap dihargai selama kegiatan berlangsung.
Pengerahan personel gabungan dimaksudkan agar warga dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Pada saat yang sama, masyarakat lain diharapkan tetap dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa gangguan yang tidak perlu. Karena itu, petugas diharapkan bertindak profesional, menjaga komunikasi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan di titik penugasan. Koordinasi antarpersonel menjadi bagian penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi serta mengurangi potensi hambatan bagi peserta kegiatan maupun pengguna ruang publik lainnya. Pendekatan pelayanan dan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat menjadi pedoman dalam menjalankan pengamanan di lapangan.
Dalam menghadapi rangkaian 26 demonstrasi dan kegiatan warga di Jakarta, Dadang mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional. Dinamika lapangan dapat berubah dengan cepat, sehingga petugas perlu menjaga ketenangan dan mampu mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Sikap tersebut penting agar respons aparat tetap terarah, tidak memperkeruh keadaan, dan mendukung terciptanya suasana yang aman bagi semua pihak.
Personel juga diminta mengutamakan komunikasi serta pendekatan humanis saat berhadapan dengan peserta aksi maupun masyarakat. Penyampaian arahan secara jelas dan santun dapat membantu mencegah kesalahpahaman, sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian persoalan tanpa eskalasi. Dalam pelaksanaan pengamanan, setiap tindakan harus dilakukan secara terukur dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi serta dampaknya terhadap warga. Petugas diminta mematuhi prosedur operasional standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan di lapangan tetap memiliki dasar yang jelas, sementara hak masyarakat dan keselamatan personel sama-sama diperhatikan.
Penekanan pada komunikasi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Aparat tetap perlu menjalankan fungsi pengamanan, tetapi langkah yang diambil harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan situasi aktual. Pendekatan yang terkendali membantu memastikan penanganan berlangsung tertib, mengurangi risiko benturan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap petugas.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kerja sama antarkedua institusi diperlukan agar pengamanan dapat dilaksanakan secara terpadu, dengan pembagian peran dan koordinasi yang baik. Sinergi tersebut juga mendukung kesiapan petugas dalam merespons perkembangan situasi tanpa mengesampingkan kepentingan warga.
Petugas, menurut arahan tersebut, perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari dinamika kehidupan publik yang perlu dikelola dengan komunikasi dan pengamanan yang tepat. Karena itu, aparat diharapkan menjaga suasana kondusif, memastikan kegiatan berlangsung tertib, dan mengedepankan langkah persuasif. Arahan ini menempatkan ketertiban serta kenyamanan warga sebagai perhatian bersama dalam setiap kegiatan yang diamankan di Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pelayanan lalu lintas disiapkan untuk menjaga mobilitas warga tetap berjalan di tengah pelaksanaan 26 aksi unjuk rasa dan kegiatan masyarakat di Jakarta. Personel di lapangan akan membantu mengatur arus kendaraan, memberikan informasi kepada pengguna jalan, serta mengupayakan kelancaran perjalanan di sekitar lokasi kegiatan. Langkah ini ditujukan agar masyarakat yang beraktivitas, bekerja, maupun memiliki keperluan lain tetap dapat mencapai tujuan dengan aman dan tertib.
Pengaturan arus lalu lintas, termasuk kemungkinan pengalihan kendaraan, akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Petugas akan melihat kepadatan kendaraan, perkembangan kegiatan, serta kebutuhan keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan sebelum mengambil langkah pengaturan. Karena situasi dapat berubah dari waktu ke waktu, warga disarankan menyiapkan rute alternatif dan menyediakan waktu perjalanan yang cukup, terutama apabila hendak melintasi kawasan yang berdekatan dengan titik kegiatan.
Budi juga mengimbau masyarakat memantau informasi dan pembaruan lalu lintas melalui akun resmi Polda Metro Jaya, yakni @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Informasi dari kanal tersebut dapat membantu warga memperoleh pemberitahuan mengenai kondisi jalan dan pengaturan yang sedang diberlakukan, sehingga perjalanan dapat direncanakan secara lebih baik. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat 110. Pelaporan melalui layanan ini diharapkan disampaikan dengan jelas agar petugas dapat memahami kebutuhan dan memberikan respons yang sesuai.
Menurut Budi, pendekatan pengamanan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menjaga ruang penyampaian pendapat sekaligus memperhatikan kepentingan warga lainnya. Aparat berupaya mendukung agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, tanpa mengabaikan aktivitas masyarakat yang tetap berlangsung di sekitar lokasi. Kerja sama warga dengan petugas, kepatuhan terhadap arahan di lapangan, serta penggunaan informasi resmi menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran mobilitas dan suasana kondusif selama kegiatan berlangsung.
Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Jakarta, Polda Metro Jaya Imbau Warga Antisipasi Pengalihan Arus | Demo di Sejumlah Titik Jakarta, Ini Pengaturan Lalu Lintas dan Jalur Alternatif | Aksi di Monas hingga DPR, Ini Antisipasi Arus Lalu Lintas Jakarta
