Jakarta | Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas sebagai saksi yang meringankan atau saksi a de charge dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2025. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kehadiran Anwar dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada 2024, termasuk pengaturan kuota tambahan yang menjadi salah satu pokok perkara.
Anwar juga menjabat sebagai Wakil Amirul Hajj pada 2024. Dalam kapasitas tersebut, ia menyampaikan pandangannya berdasarkan perhatian terhadap pelaksanaan haji dan keadaan jemaah. Keterangannya mencakup bagaimana kebijakan kuota dipahami dalam konteks penyelenggaraan ibadah, serta pentingnya mempertimbangkan daya tampung dan keselamatan para jemaah. Aspek keselamatan menjadi perhatian karena pengaturan jumlah peserta berhubungan dengan kondisi layanan di lapangan, meski penilaian atas kebijakan dan tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim.
Di hadapan persidangan, keterangan Anwar memberi perspektif mengenai pertimbangan yang dapat menyertai keputusan pemerintah dalam mengelola kuota haji. Ia menyoroti perlunya melihat kebijakan penyelenggaraan haji secara menyeluruh, bukan hanya dari jumlah kuota yang ditetapkan, tetapi juga dari konsekuensi pelaksanaannya bagi jemaah. Pandangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pembelaan Yaqut terhadap kebijakan yang dipersoalkan dalam perkara ini, dan akan dinilai bersama alat bukti serta keterangan saksi lainnya.
Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan untuk periode 2023–2025. Karena itu, keterangan saksi mengenai konteks kebijakan dapat membantu menjelaskan latar penyelenggaraan haji 2024, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan hasil perkara. Majelis hakim tetap perlu menguji fakta, dokumen, dan keterangan para pihak sesuai proses hukum. Sidang tersebut menjadi salah satu tahapan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan kuota, pertimbangan keselamatan, dan pelaksanaannya, sebelum pengadilan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diajukan.Anwar Abbas menilai keputusan membagi kuota tambahan haji dengan mempertimbangkan porsi bagi jemaah reguler merupakan langkah yang tepat. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi lapangan, terutama keterbatasan kapasitas Mina. Penambahan jumlah jemaah perlu disesuaikan dengan ruang yang tersedia agar penyelenggaraan ibadah tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta.
Ia menyebut keputusan mengambil 10.000 kuota tambahan untuk jemaah reguler sebagai langkah yang arif dan bijaksana. Pertimbangan utamanya ialah bahwa penempatan jemaah di Mina memiliki batas kapasitas. Jika jumlah orang ditambah tanpa memperhitungkan daya tampung, kepadatan dapat meningkat dan berisiko menimbulkan dampak buruk. Karena itu, pembagian kuota bukan semata persoalan pemerataan kesempatan, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan jemaah di lokasi-lokasi penting selama rangkaian ibadah haji.
Anwar juga menjelaskan bahwa Mina Jadid tidak digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024. Akibatnya, jemaah terkonsentrasi di kawasan Mina yang ruangnya terbatas. Situasi ini membuat kapasitas tempat menjadi faktor penting dalam menentukan berapa banyak jemaah yang dapat ditampung secara layak. Menurut penilaiannya, kebijakan kuota harus berpijak pada keadaan tersebut, bukan hanya pada besarnya tambahan kuota yang tersedia.
Dengan demikian, keputusan memberikan sebagian kuota tambahan kepada jemaah reguler dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan pelayanan dengan kondisi nyata di lapangan. Anwar berpandangan bahwa keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan karena mempertimbangkan kapasitas lokasi serta potensi risiko akibat kepadatan. Penilaian tersebut menempatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah sebagai unsur penting dalam kebijakan. Dalam penyelenggaraan haji, pertimbangan daya tampung Mina menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengelola kuota secara hati-hati, sekaligus memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan kondisi yang lebih tertib dan aman.
Anwar Abbas mengapresiasi penerapan skema murur dan tanazul dalam program haji ramah lansia pada musim haji 2024. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan jemaah yang lebih rentan, terutama mereka yang berusia lanjut dan penyandang disabilitas. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, kondisi fisik setiap orang tidak sama. Karena itu, upaya yang mempertimbangkan kemampuan jemaah dinilai penting agar mereka dapat menjalani rangkaian ibadah dengan risiko yang lebih terkendali. Apresiasi itu juga menegaskan bahwa perlindungan jemaah perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan pelayanan, bukan sekadar perhatian tambahan. Bagi Anwar, langkah yang berpihak kepada kelompok rentan memiliki nilai kemanusiaan sekaligus membantu menjaga keselamatan selama jemaah berada dalam situasi padat.
Ia menilai murur dapat membantu melindungi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas dari kelelahan. Kondisi fisik yang terbatas membuat kelompok tersebut lebih mudah terdampak ketika menghadapi kerumunan dan desak-desakan. Apabila jemaah harus berada dalam keadaan berhimpitan, beban fisik dan tekanan yang mereka alami dapat meningkat. Risiko itu perlu diperhatikan karena kepadatan berpotensi membuat pergerakan menjadi sulit dan menambah rasa lelah, khususnya bagi orang yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dalam pandangan Anwar, penerapan skema yang mengurangi paparan terhadap situasi semacam itu merupakan bentuk perlindungan yang patut diapresiasi. Tujuannya bukan mengabaikan kebutuhan ibadah, melainkan memperhatikan keselamatan jemaah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Anwar juga berpandangan bahwa mengurangi kondisi berhimpitan dapat menekan kemungkinan jemaah mengalami musibah. Kepadatan dan desak-desakan berisiko menimbulkan keadaan yang membahayakan, terlebih bagi lansia serta penyandang disabilitas yang mungkin lebih sulit merespons situasi darurat. Oleh sebab itu, langkah untuk mengurangi risiko selama pelaksanaan haji dinilai relevan dengan upaya menghadirkan pelayanan yang lebih ramah bagi kelompok rentan. Apresiasi terhadap murur dan tanazul, dalam konteks ini, menunjukkan pentingnya kebijakan yang memperhitungkan keselamatan dan kondisi nyata jemaah. Pandangan tersebut menempatkan perlindungan manusia sebagai perhatian utama, sekaligus menggarisbawahi perlunya menghindari situasi yang dapat memperbesar risiko kelelahan maupun musibah bagi jemaah yang membutuhkan dukungan.
Dalam persidangan, Anwar Abbas menyampaikan penilaian pribadinya terhadap sejumlah kebijakan dan kinerja Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat Menteri Agama. Salah satu hal yang ia soroti ialah program haji ramah lansia. Menurut Anwar, program tersebut merupakan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi jemaah lanjut usia, sekaligus bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus selama menunaikan ibadah haji. Pandangan itu ia sampaikan sebagai penilaian atas manfaat program, bukan sebagai kesimpulan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
Anwar juga menilai bahwa pihak-pihak yang menggagas dan menjalankan program tersebut berpeluang memperoleh nilai kebaikan yang terus mengalir. Ia menyebutnya sebagai amal jariyah, karena ikhtiar untuk membantu lansia dan penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah dinilai membawa manfaat bagi penerimanya. Dalam keterangannya, penghargaan itu diarahkan kepada orang-orang yang terlibat dalam gagasan maupun pelaksanaan program. Penilaian tersebut mencerminkan pandangan keagamaan dan pribadi Anwar mengenai dampak positif pelayanan yang lebih ramah bagi jemaah dengan kebutuhan khusus.
Selain menyoroti program itu, Anwar memberikan penilaian “A plus” terhadap kepemimpinan Yaqut dan pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Agama. Ia memandang Yaqut telah menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Anwar bahkan mengatakan dirinya tidak yakin sanggup memikul beban tugas yang sama apabila berada di posisi Yaqut. Pernyataan itu menggambarkan penghargaan Anwar terhadap beratnya tanggung jawab jabatan menteri serta cara Yaqut menjalankan tugas, menurut pengamatannya sendiri. Seluruh pujian dan penilaian tersebut merupakan keterangan pribadi Anwar yang disampaikan dalam persidangan. Karena itu, pandangan tersebut perlu dipahami sebagai kesaksian mengenai penilaiannya atas kepemimpinan dan program, bukan sebagai putusan atau penetapan tentang benar tidaknya perkara yang tengah disidangkan.
Baca juga: Kesaksian Anwar Abbas dalam Perkara Kuota Haji: Pandangan tentang Motif dan Integritas Yaqut
